KALTIMPOST.ID, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengimbau Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memperluas edukasi publik mengenai dampak hukum bagi warga negara Indonesia (WNI) yang mendaftarkan diri menjadi prajurit negara lain.
Menanggapi kabar adanya delapan WNI yang diduga masuk dalam militer asing, Hasanuddin menilai pemerintah tidak perlu memusingkan keputusan individu tersebut. Langkah yang sudah diambil para WNI itu sebaiknya dijadikan bahan koreksi internal.
"Sudah terlanjur kok. Yang paling penting, ini menjadi pengalaman bagi pemerintah Indonesia," tegas Hasanuddin di Jakarta, Rabu.
Poin-Poin Penting dan Sikap Kemenlu:
- Kehilangan Kewarganegaraan: Masuknya seorang WNI ke dalam struktur militer negara lain secara otomatis membatalkan status kewarganegaraannya.
- Beragam Motivasi: Keputusan tersebut umumnya dipicu oleh faktor ekonomi, imbalan finansial, atau upaya mempercepat proses menjadi warga negara lokal.
- Langkah Verifikasi: Kemenlu RI bersama perwakilan diplomatik masih terus menelusuri kebenaran kabar mengenai WNI yang ditengarai bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia.
Juru Bicara Kemenlu RI Yvonne Mewengkang menegaskan bahwa informasi seputar identitas dan proses rekrutmen tersebut masih dalam tahap penelusuran.
“Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut,” ujar Yvonne.
Yvonne juga menekankan bahwa jika keterlibatan itu terbukti benar, hal tersebut murni merupakan keputusan pribadi dan sama sekali tidak merepresentasikan sikap maupun kebijakan resmi Pemerintah Indonesia.
Editor : Ilmidza