KALTIMPOST.ID, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan (Menhut) membekukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) lima perusahaan di Kalimantan Barat (Kalbar).
Raja Juli menyebut, pembekuan ini diikuti dengan paksaan perbaikan ekosistem hutan yang terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Sore hari ini atas persetujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami melakukan pembekuan izin usaha sekaligus paksaan pemulihan lingkungan,” ucap Raja Juli.
Jika ditemukan bukti yang mengarah ke sana, Raja Juli memastikan lima perusahaan tersebut berpotensi dibawa ke ranah pidana
“Nah, jadi ini tidak hanya sanksi yang bersifat administratif, pembekuan, kemudian paksaan untuk pemulihan lingkungan, tapi juga bisa berimplikasi pada pidana ya,” tuturnya.
Baca Juga: Sering Dianggap Sepele, 4 Kebiasaan Ini Bikin Orang Tua Terluka
Ia menekankan, total area konsesi lima perusahaan ini adalah 371.560 hektare.
Menurut dia, arahan Prabowo yang menekankan bahwa penegakan hukum yang adil tidak boleh hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
“Karena sekali lagi, kalau tidak ada penegakan hukum yang kuat, orang merasa seenaknya saja membakar lahan baik itu yang kecil ya maupun korporasi ya,” katanya.
Simak daftar lima perusahaan di Kalimantan Barat yang dibekukan:
1. PT Mahkota Rimba Utama di Kabupaten Ketapang. Luas PBPH-nya, 74.480 hektar dan yang terbakar lebih kurang 1.275,87 hektare.
2. PT Hutan Ketapang Industri di Ketapang, dengan PBPH seluas 100.150 hektar. Sementara yang terbakar lebih kurang 670,76 hektare.
3. PT Mayawana Persada Mas, di Ketapang, dengan luas PBPH 136.710 hektare dan area terbakar sekitar 326,93 hektare.
4. PT Duta Andalan Sukses di Kabupaten Sanggau, dengan luas konsesi 31.080 hektare. Sementara area yang terbakar lebih kurang 247,3 hektare.
5. PT Wana Lestari Jaya di Kabupaten Sanggau. Mendapat izin area konsesi 29.140 hektare dengan terbakar 47,84 hektare area terbakar.
Editor : Hernawati