KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Rencana pemindahan pengelolaan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dipastikan tidak berlanjut.
Kepastian tersebut mendapat sambutan positif dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim. Kebijakan itu dinilai dapat menjaga sumber likuiditas BPD sekaligus memperkuat peran perbankan daerah dalam menggerakkan perekonomian.
Direktur Keuangan dan Tresuri Bank Jatim RM Wahyukusumo Wisnubroto mengatakan, persoalan mengenai payroll ASN sebelumnya memang masih sebatas wacana. Isu tersebut kemudian mendapat perhatian dari serikat pekerja BPD maupun Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda).
Baca Juga: Berusia 41 Tahun, Ini Kemampuan Perang Kapal Induk Pertama Indonesia Giuseppe Garibaldi
Menurut Wahyu, pemerintah akhirnya memberikan kepastian bahwa gaji ASN daerah tidak akan dialihkan ke bank-bank Himbara. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
"Pak Menteri Purbaya kemarin di Istana menyampaikan bahwa pemindahan payroll ASN ke Himbara ini tidak akan dilakukan," ujar Wahyu dalam Public Expose Live Bank Jatim, Rabu (9/9/2026).
Bagi Bank Jatim, keputusan tersebut memiliki arti penting. Dana payroll ASN selama ini menjadi salah satu sumber likuiditas bagi BPD untuk menjalankan fungsi intermediasi, termasuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dan sektor usaha di daerah.
Wahyu menilai jika pengelolaan payroll seluruh ASN daerah dipusatkan kepada bank-bank nasional, terdapat risiko berkurangnya ruang bagi BPD untuk menjalankan fungsi tersebut.
Selain persoalan likuiditas, ia menyebut kebijakan mempertahankan payroll ASN di BPD sejalan dengan semangat desentralisasi. Perbankan daerah dinilai memiliki posisi strategis karena memahami karakteristik ekonomi masing-masing wilayah.
"Kalau semua terkonsentrasi sentralisasi ke Himbara, aspek desentralisasinya juga tidak akan tumbuh," jelasnya.
BPD Punya Jaringan hingga Daerah
Bank pembangunan daerah juga memiliki jaringan yang menjangkau berbagai wilayah hingga pelosok. Kondisi tersebut membuat BPD dinilai memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan dan layanan perbankan.
Baca Juga: Genap 17 Tahun, Warga RI Bakal Dapat Rekening Bank dan Saldo Rp50 Ribu dari Pemerintah
Wahyu mengatakan, keberadaan BPD tidak sebatas sebagai tempat pengelolaan keuangan pemerintah daerah. BPD juga diharapkan menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat melalui fungsi intermediasi.
Dengan tetap dikelolanya payroll ASN melalui BPD, sumber dana tersebut dapat menopang kemampuan perbankan daerah dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan.
"Daerah ini perlu pertumbuhan yang diakselerasi oleh kami BPD-BPD ini, yang mempunyai jaringan lebih masif dan bisa menjangkau titik-titik yang membutuhkan fungsi intermediasi," katanya.
Editor : Uways Alqadrie