KALTIMPOST.ID - Pergantian posisi Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara memicu perhatian publik terhadap kelanjutan arah anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini sebelumnya sempat direncanakan mengalami pemangkasan anggaran yang cukup signifikan guna menjaga kesehatan kas negara.
Purbaya pada awal September 2026 sempat membuka opsi untuk menekan alokasi anggaran MBG hingga di bawah Rp200 triliun. Padahal, pemerintah sebelumnya telah memasang pagu sekitar Rp240 triliun untuk program tersebut dalam RAPBN 2027.
Jika target pengetatan di bawah Rp200 triliun itu dieksekusi, terdapat potensi efisiensi belanja lebih dari Rp40 triliun. Purbaya saat itu meyakini penghematan dapat dicapai melalui perbaikan teknis pelaksanaan di lapangan serta pengawasan ketat pemanfaatan teknologi oleh jajaran Kementerian Keuangan di daerah.
Baca Juga: Toyota Siapkan Mobil Terbaru Seharga Rp 100 Jutaan dengan Konsumsi BBM Tembus 24 Km Per Liter
Dinamika Efisiensi Anggaran
Langkah efisiensi yang didorong Purbaya tersebut dinilai tidak lepas dari dinamika politik internal. Pengamat Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, berpendapat sikap hemat pada pos MBG berpotensi menimbulkan riak karena menyangkut program unggulan pemerintah.
Menurut Ibrahim, pemangkasan anggaran MBG memang rasional untuk menjaga agar defisit kas negara tidak melebar melampaui batas aman. Kendati demikian, ia melihat ada desakan kuat dari kelompok pendukung program agar pemangkasan dana tidak terus dilakukan.
"Untuk menahan agar defisit anggaran ini tidak melebar, berarti MBG ini harus di bawah Rp200 triliun. Ini kemungkinan besar banyak sekali kritikan dari pemerintah yang pro, orang yang suka dengan MBG agar dana MBG ini jangan dikurangi terus," ujar Ibrahim melalui pesan suara di Jakarta, dilansir dariAkurat.co, Senin (14/9/2026).
Baca Juga: Pakai Kaca Spion Motor Cuma Satu Bisa Kena Tilang, Ini Aturan Hukum dan Dendanya
Tekanan Fiskal dan Fluktuasi Minyak Dunia
Catatan riwayat anggaran memperlihatkan bahwa alokasi MBG sebenarnya sudah beberapa kali dipangkas. Awalnya, kebutuhan anggaran MBG untuk tahun 2026 dirancang sebesar Rp330 triliun, lalu disusutkan menjadi Rp260 triliun, dan kembali dipatok pada kisaran Rp240 triliun.
Ruang penghematan dinilai krusial karena postur APBN tengah menghadapi tekanan berat dari faktor eksternal. Salah satunya lonjakan harga minyak mentah dunia yang telah menembus USD 100 per barel pada September 2026, jauh di atas asumsi makro APBN sebesar USD 70 per barel.
Berdasarkan postur sementara RAPBN 2027 per 7 September 2026, target pendapatan negara dan hibah dipatok Rp3.435,1 triliun dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB. Kondisi tersebut menuntut bendahara negara cermat membiayai program prioritas tanpa memperlebar defisit fiskal.
Pendekatan Berbeda Suahasil Nazara
Kini di bawah kendali Suahasil Nazara, arah kebijakan efisiensi belanja negara berpotensi mengalami pergeseran sudut pandang. Seusai dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Suahasil menegaskan bahwa penghematan anggaran tidak melulu soal memangkas angka nominal.
Suahasil memandang efisiensi sebagai upaya mengoptimalkan setiap rupiah belanja agar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat luas. Baginya, efektivitas belanja jauh lebih penting dibanding sekadar mencoret pos pengeluaran.
"Efisiensi itu bukan sekadar potong belanja. Efisiensi itu menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal dan kemudian bermanfaat bagi masyarakat," tegas Suahasil.
Sikap ini memunculkan spekulasi pasar apakah Suahasil akan mempertahankan pagu MBG di angka Rp240 triliun atau tetap mengejar target di bawah Rp200 triliun seperti rencana pendahulunya.***
Editor : Dwi Puspitarini