KALTIMPOST.ID, Pemerintah tengah menyusun aturan baru mengenai kriteria masyarakat yang berhak menggunakan BBM bersubsidi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan tersebut disiapkan untuk mencegah pergeseran konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi.
"Ya memang kita lagi ada memformulasikan aturannya," ujar Bahlil di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Bahlil juga mengimbau masyarakat yang tergolong mampu agar tidak menggunakan BBM subsidi. Menurutnya, subsidi seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi kriteria.
"Saudara-saudara saya yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi," katanya.
Perubahan pola konsumsi tersebut disebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan antrean panjang di SPBU, termasuk di Sulawesi Selatan. Meski demikian, Bahlil memastikan ketersediaan BBM nasional masih aman.
"BBM itu kan secara cadangan stok nasional kita kan dalam batas minimal nasional, 18 sampai 20 hari," ujarnya.
Konsumsi Pertalite Masih Tinggi
BPH Migas sebelumnya mencatat konsumsi Pertalite meningkat setelah harga BBM non-subsidi, terutama Pertamax, mengalami kenaikan.
Pada Juni 2026, konsumsi harian Pertalite mencapai 82.760 kiloliter (kl), naik 9,19% dibandingkan rata-rata normal 75.795 kl. Angka tersebut kembali naik menjadi 85.589 kl per hari pada Juli atau 12,92% di atas kondisi normal.
Pada Agustus, konsumsi turun menjadi 84.368 kl per hari setelah harga Pertamax turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter. Namun, konsumsi tersebut masih 11,31% lebih tinggi dibandingkan rata-rata normal.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan kenaikan konsumsi berkaitan dengan semakin lebarnya selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi.
"Faktor yang menyebabkan peningkatan adalah pertama pastinya ini disparitas harga semakin lebar," kata Wahyudi.
Pemerintah kini terus memantau pola konsumsi tersebut sambil menyusun formula baru agar penyaluran BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran.
Editor : Ilmidza