KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Rencana Indonesia menjadi anggota New Development Bank (NDB), lembaga pembiayaan pembangunan yang dibentuk negara-negara BRICS, masih berproses. Pemerintah belum menetapkan secara final besaran investasi yang akan disiapkan untuk keanggotaan tersebut.
Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Kebijakan Isu Multilateral Tri Tharyat mengatakan proses aksesi Indonesia ke NDB masih berjalan melalui koordinasi pemerintah.
Menurut Tri, pembahasan mengenai keanggotaan Indonesia telah berlangsung sejak pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden NDB Dilma Rousseff pada 25 Maret 2025. Setelah pertemuan tersebut, pemerintah melanjutkan sejumlah tahapan untuk mempersiapkan keanggotaan Indonesia.
Baca Juga: Nusron Wahid Tak Muncul saat KPK Menggeledah Kementerian ATR/BPN
"Perlu dipahami bahwa NDB didirikan oleh BRICS, namun keanggotaannya bersifat terbuka," kata Tri dalam press briefing Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
NDB memang tidak hanya diperuntukkan bagi negara anggota BRICS. Bank tersebut membuka peluang keanggotaan bagi negara lain yang memenuhi ketentuan. Dalam perkembangan terbaru, para pemimpin BRICS juga menyatakan dukungan terhadap perluasan keanggotaan NDB.
Investasi Belum Final
Salah satu hal yang masih dibahas pemerintah adalah besaran modal atau investasi Indonesia apabila resmi menjadi anggota NDB.
Sebelumnya, angka sekitar USD1 miliar atau setara sekitar Rp17 triliun lebih sempat muncul dalam pembahasan. Namun, Tri menegaskan angka tersebut belum menjadi keputusan final pemerintah.
Kementerian dan lembaga terkait masih melakukan koordinasi sebelum menentukan besaran investasi yang akan ditempatkan Indonesia.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses aksesi, sehingga keputusan mengenai nilai investasi belum dapat dipastikan pada tahap ini.
NDB Buka Peluang Pembiayaan
Pemerintah melihat NDB sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah fleksibilitas pembiayaan, termasuk peluang penggunaan mata uang lokal.
Penggunaan mata uang lokal dinilai dapat membantu mengurangi kebutuhan transaksi dalam mata uang asing pada pembiayaan tertentu. Isu penggunaan mata uang lokal juga menjadi salah satu agenda kerja sama keuangan BRICS dalam pertemuan tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral pada September 2026.
Baca Juga: Nusron Wahid Menghilang! Dua Hari Tak Hadiri Rapat DPR Usai OTT KPK Kasus HGB Summarecon
NDB sendiri memiliki mandat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, serta proyek-proyek strategis di negara anggotanya dan negara berkembang.
Dalam Deklarasi New Delhi, negara-negara BRICS kembali menekankan peran NDB dalam pembiayaan pembangunan dan mendukung perluasan keanggotaannya.
Editor : Uways Alqadrie