KALTIMPOST.ID - Angka kemiskinan BPS dan Bank Dunia kerap terlihat berbeda jauh ketika menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia. Perbedaan ini sempat memunculkan pertanyaan, apakah salah satu data tersebut tidak menggambarkan kondisi kemiskinan yang sebenarnya?
Padahal, angka kemiskinan BPS dan Bank Dunia tidak bisa dibandingkan secara langsung tanpa melihat cara masing-masing lembaga menetapkan garis kemiskinan. Keduanya menggunakan data dasar yang sama, tetapi memiliki tujuan pengukuran yang berbeda.
Perbedaan tersebut terutama terlihat pada standar yang digunakan. BPS mengukur kemiskinan berdasarkan kondisi dan biaya hidup masyarakat Indonesia, sedangkan Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antarnegara.
Baca Juga: Ledek Siswi Korban Keracunan Makan Bergizi Gratis, Pegawai SPPG Dikecam Wapres Gibran & Dipecat BGN
BPS Mengukur Kemiskinan Sesuai Kondisi Indonesia
BPS menghitung kemiskinan dengan melihat kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Pengukurannya menggunakan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan dasar lainnya.
Untuk kebutuhan makanan, BPS menggunakan standar konsumsi minimum setara 2.100 kilokalori per orang per hari. Sementara kebutuhan nonmakanan mencakup antara lain tempat tinggal, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta kebutuhan pokok lainnya.
Data tersebut bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Garis kemiskinan kemudian disesuaikan dengan kondisi harga dan pola konsumsi masyarakat sehingga dapat menggambarkan keadaan Indonesia secara lebih spesifik.
Bank Dunia Pakai Standar untuk Perbandingan Global
Sementara itu, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional. Tujuannya bukan menggantikan angka kemiskinan resmi suatu negara, melainkan menyediakan ukuran yang dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antarnegara.
Bank Dunia memiliki beberapa ambang kemiskinan berdasarkan kelompok pendapatan negara. Untuk negara berpendapatan menengah atas, garis yang digunakan saat ini adalah US$8,30 per orang per hari.
Baca Juga: Cekcok Biaya Obat Anak Berujung Maut, Oknum Istri Bunuh Suami ASN di OKI Sumsel
Perubahan standar inilah yang membuat angka kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia dapat terlihat jauh lebih tinggi dibandingkan angka resmi BPS.
Indonesia dikategorikan Bank Dunia sebagai negara berpendapatan menengah atas pada 2023. Setelah perubahan kelompok tersebut, Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan internasional yang digunakan untuk Indonesia dari US$4,20 menjadi US$8,30 per orang per hari.
Kenaikan batas tersebut secara otomatis membuat lebih banyak penduduk berada di bawah garis kemiskinan versi internasional. Namun, hal itu tidak berarti kondisi masyarakat Indonesia tiba-tiba memburuk.
Bank Dunia menjelaskan bahwa perbedaan besar tersebut terutama berasal dari perubahan standar garis kemiskinan. Garis US$8,30 juga mencerminkan standar kehidupan negara-negara berpendapatan menengah atas yang tingkat pendapatan per kapitanya dapat jauh lebih tinggi daripada Indonesia.
Baca Juga: Kenapa Orang Mau Bayar Rp550 Ribu untuk SIM Palsu?
Jadi, Mana Data yang Harus Dipakai?
Angka kemiskinan BPS dan Bank Dunia sebenarnya menjawab pertanyaan yang berbeda. Data BPS lebih sesuai untuk melihat kemiskinan berdasarkan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi dasar dalam kebijakan domestik.
Sebaliknya, data Bank Dunia berguna untuk melihat posisi Indonesia dalam konteks internasional. Dengan standar yang sama, tingkat kemiskinan Indonesia dapat dibandingkan dengan negara lain dalam kelompok pendapatan yang berbeda.
Karena itu, perbedaan angka tidak otomatis menunjukkan salah satu lembaga keliru. Yang perlu diperhatikan adalah garis kemiskinan dan tujuan di balik masing-masing pengukuran.
BPS dan Bank Dunia sama-sama menggunakan data dasar dari Susenas, tetapi menerapkan pendekatan garis kemiskinan yang berbeda. BPS berfokus pada biaya hidup dan kebutuhan masyarakat di Indonesia, sedangkan Bank Dunia membutuhkan ukuran yang konsisten untuk perbandingan antarnegara.
Dengan memahami perbedaan tersebut, angka kemiskinan Indonesia tidak lagi perlu dilihat sebagai dua data yang saling bertentangan. Keduanya justru dapat digunakan untuk melihat persoalan kemiskinan dari dua sudut pandang yang berbeda.***
Editor : Dwi PuspitariniSumber : Melintas.id