KALTIMPOST.ID, Jakarta - Serikat Perusahaan Pers (SPS) mendorong industri media massa nasional segera merombak model bisnis konvensional. Media tidak bisa lagi bertumpu semata pada penjualan ruang iklan komersial maupun advertorial pasif di tengah derasnya penetrasi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Langkah adaptasi strategis tersebut mencuat dalam lokakarya SPS Workshop Series #36 bekerja sama dengan PT Astra International Tbk di Hall Dewan Pers, Jakarta, Rabu (23/9). Forum ini mempertemukan pimpinan media dengan praktisi komunikasi korporasi dan institusi negara guna merumuskan formula bertahan di era gempuran AI.
Ketua Umum SPS Januar P. Ruswita menegaskan, disrupsi teknologi memaksa ruang redaksi dan manajemen media mencari ceruk pertumbuhan baru yang berdaya tahan tinggi. Kemitraan media masa kini dituntut masuk ke ranah pemecahan masalah komunikasi klien secara menyeluruh.
"Perubahan ekosistem industri media menuntut perusahaan pers mengembangkan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha. Mulai dari penguatan brand, kampanye publik, edukasi konsumen, hingga aktivasi dan komunikasi digital," tegas Januar.
Tantangan kelangsungan bisnis media kian nyata menyusul agresifnya mesin pencari berbasis AI yang menyajikan rangkuman informasi otomatis. Fitur rangkuman instan ini memangkas drastis rujukan trafik pembaca langsung ke situs berita resmi.
Baca Juga: Stok BBM Kaltim Dipastikan Aman, Pertamina Optimalkan Pelayanan SPBU
Riset Pew Research Center menunjukkan peluang klik audiens anjlok drastis dari 15 persen pada pencarian biasa menjadi hanya 8 persen saat rangkuman AI muncul. Bahkan, hanya tersisa 1 persen pengguna internet yang masih tergerak membuka tautan sumber berita asli.
Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin mengingatkan pengelola media agar berhenti mengejar metrik kesuksesan semu berupa klik semata. Di mata dunia korporasi, nilai tawar pers justru bertumpu pada integritas verifikasi, kedalaman data, dan kepercayaan publik.
"Jangan menilai keberhasilan komunikasi semata dari angka kunjungan atau klik. Padukan kualitas audiens, pemahaman pesan, tingkat kepercayaan, dan aksi nyata," kata Arif.
Arif menambahkan, tawaran kerja sama media selama ini kerap ditolak kalangan industri karena hanya menyajikan paket seragam tanpa menjawab problem mitra. Kebutuhan jurnalisme eksplanatif yang mendalam kini menjadi harga mati agar pers tetap menjadi rujukan utama pengambil keputusan.
Pandangan senada diutarakan Kepala Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Biro KLI Kementerian Keuangan Pilar Wirotama. Pemerintah kini sangat membutuhkan kolaborasi pers berkualitas guna membendung misinformasi kebijakan fiskal yang marak diproduksi perangkat AI.
"Kementerian Keuangan tidak bisa melawan hoaks sendirian hanya dengan mengandalkan kanal resmi internal. Kami membutuhkan media kredibel sebagai simpul rujukan utama sekaligus amplifikasi pesan," ujar Pilar.
Pilar membeberkan, instansi publik kini memprioritaskan kemitraan berbasis cek fakta serta liputan investigasi lapangan yang berbobot. Transformasi menjadi penyedia solusi komunikasi dengan tetap menjaga ketajaman etika jurnalistik menjadi benteng terakhir agar pers nasional tetap mandiri dan berdaya saing.
Editor : Agus Prayitno