KALTIMPOST.ID - Nama Suyudi Ario Seto kini berada dalam proses pergantian Kapolri. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR pada Kamis (1/10/2026).
Proses tersebut berlangsung setelah pimpinan DPR menerima Surat Presiden (Surpres) tertanggal 30 September 2026 mengenai usulan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Suyudi diusulkan sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sebelum masuk proses sebagai calon Kapolri, Suyudi Ario Seto memiliki perjalanan panjang di lingkungan Polri. Perwira tinggi lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 itu banyak menghabiskan kariernya di bidang reserse dan penyidikan.
Baca Juga: Komjen Suyudi Ario Seto Diusulkan Jadi Kapolri, DPR Segera Lakukan Uji Kelayakan
Jejak Karier Suyudi Ario Seto
Karier Suyudi Ario Seto dimulai di jajaran Polda Metro Jaya. Ia pernah bertugas di Resmob hingga menduduki sejumlah jabatan sebagai Kapolsek di wilayah Jakarta.
Suyudi kemudian dipercaya menjadi Kapolsek Metro Pasar Minggu, Kapolsek Metro Tanah Abang, dan Kapolsek Metro Penjaringan. Ia juga pernah menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Tangerang Kota, serta Jakarta Barat.
Pengalaman di bidang reserse berlanjut ketika Suyudi mendapat sejumlah tugas di Bareskrim Polri. Ia pernah menduduki posisi Wadirtipideksus dan Wadirtipidsiber Bareskrim Polri. BNN juga mencatat Suyudi pernah menjalani penugasan sebagai penyidik tindak pidana utama.
Di tingkat kewilayahan, karier Suyudi Ario Seto terus berkembang. Ia pernah menjabat Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor, Kapolresta Bogor Kota, hingga Kapolres Metro Jakarta Pusat.
Suyudi kemudian dipercaya menjadi Dirreskrimum Polda Metro Jaya dan Wakapolda Metro Jaya pada 2023. Setahun berikutnya, ia ditunjuk sebagai Kapolda Banten.
Dari Kapolda Banten ke Kepala BNN
Perjalanan Suyudi Ario Seto berlanjut ke Badan Narkotika Nasional. Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025 untuk menggantikan Komjen Pol Marthinus Hukom. Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 118/TPA Tahun 2025.
Setelah menjadi Kepala BNN, Suyudi resmi menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi. Kenaikan pangkat tersebut dilakukan dalam upacara Korps Raport yang dipimpin Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada 12 September 2025.
Saat memimpin BNN, Suyudi turut berada di balik pengungkapan kasus narkotika lintas negara. Salah satunya pengungkapan penyelundupan dua ton sabu di Kamboja yang berkaitan dengan jaringan Golden Triangle.
Harta Suyudi Ario Seto Capai Rp5,8 Miliar
Selain rekam jejak karier, harta Suyudi Ario Seto menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian. Berdasarkan data LHKPN yang tercantum dalam bahan yang digunakan untuk artikel ini, total kekayaan Suyudi mencapai Rp5.847.000.000.
Sebagian besar kekayaan tersebut berupa tanah dan bangunan. Nilainya tercatat Rp4,6 miliar, dengan dua bidang tanah dan bangunan yang berada di wilayah Jakarta Selatan.
Aset lainnya berasal dari kendaraan, harta bergerak, serta kas dan setara kas. Berikut rincian harta Suyudi yang tercantum dalam LHKPN:
Tanah dan bangunan tercatat senilai Rp4,6 miliar. Aset ini terdiri atas dua bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan.
Alat transportasi dan mesin senilai Rp457 juta. Di dalamnya terdapat Yamaha NMAX AT tahun 2025 senilai Rp27 juta dan Mini Cooper tahun 2022 senilai Rp430 juta.
Harta bergerak lainnya tercatat Rp40 juta.
Kas dan setara kas mencapai Rp750 juta.
Sementara itu, dalam data yang digunakan, tidak tercatat kepemilikan surat berharga maupun utang.
Kini, Suyudi Ario Seto memasuki tahapan penting dalam proses pencalonannya sebagai Kapolri. Komisi III DPR menggelar fit and proper test pada 1 Oktober 2026 untuk menguji calon yang diajukan Presiden.
Dalam tahapan tersebut, Suyudi menyampaikan visi dan program yang akan menjadi bahan pertimbangan DPR. Pengangkatan Kapolri masih membutuhkan persetujuan DPR sebelum nantinya ditetapkan melalui keputusan Presiden.
Dengan demikian, perjalanan calon Kapolri Suyudi Ario Seto kini berlanjut dari pengalaman panjang di bidang reserse, sejumlah jabatan kewilayahan, hingga memimpin BNN. Proses di DPR menjadi bagian penting sebelum keputusan akhir mengenai jabatan Kapolri ditetapkan.***
Editor : Dwi Puspitarini