KALTIM POST- Presiden Prabowo Subianto resmi melantik akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Rocky hadir di kompleks Istana bersama puluhan tokoh lainnya pada Jumat siang. Secara keseluruhan, pemerintah melantik 26 anggota bersama satu orang ketua untuk mengisi formasi dewan penasihat kepala negara tersebut.
Penetapan nama Rocky Gerung yang selama ini dikenal vokal melontarkan kritik terhadap jalannya kekuasaan langsung menyita perhatian publik. Seusai prosesi pengucapan sumpah jabatan, Rocky langsung menegaskan posisinya di dalam tubuh Wantimpres.
Baca Juga: Bansos Beras Tahap 4 Cair Oktober 2026, Cek Penerima via NIK
Saat proses penanda tanganan, Rocky Gerung menundukkan kepala kepada Presiden Prabowo sebagai tanda hormat. Ia kemudian segera bergegas menandatangani surat dan memberi salam hormat kembali sebelum kembali ke barisan wantimpres.
Usai pelantikan, ia pun menjadi sorotan dari berbagai wartawan.
"Fungsi utama dewan pertimbangan adalah memberikan masukan yang jernih dan berani, termasuk bersikap kritis terhadap setiap arah kebijakan yang diambil pemerintah," tegas Rocky Gerung usai pelantikan di Istana.
Ia memandang sikap kritis tidak boleh luntur meski seseorang sudah masuk ke dalam struktur kelembagaan negara. Menurutnya, kritik yang tajam dan berbasis data justru menjadi benteng pengaman agar pemerintah tidak salah mengambil langkah strategis.
Baca Juga: Oktober 2026 Apakah Ada Tanggal Merah? Cek Info Liburnya di Sini
"Pemerintah tidak membutuhkan pujian semu, melainkan pertimbangan yang tajam dan berbasis argumen rasional," kata akademisi lulusan Universitas Indonesia tersebut.
Kehadiran jajaran anggota Wantimpres baru ini diproyeksikan untuk memperkuat perumusan arah kebijakan nasional di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global. Presiden Prabowo menaruh harapan agar dewan ini dapat menjadi mitra tukar pikiran yang objektif.
Keberadaan figur intelektual kritis di lingkaran istana memunculkan harapan baru terkait keterbukaan ruang dialektika di pusat pemerintahan. Publik menanti kontribusi nyata lembaga ini dalam mengawal efektivitas program kerja pemerintah.
"Kami bertugas untuk memastikan bahwa kebijakan publik tetap berada pada koridor konstitusi dan mengedepankan nalar sehat demi kepentingan masyarakat," tambah Rocky.
Baca Juga: Menambal Celah Regulasi UU Reforma Agraria
Langkah perombakan dan pengisian susunan dewan penasihat ini juga mencerminkan komitmen pemerintah merangkul keberagaman perspektif. Dengan formasi yang kini telah lengkap, Wantimpres dituntut bekerja profesional tanpa kehilangan independensi berpikir.
"Tugas penasihat adalah menyampaikan kebenaran substantif secara langsung kepada presiden, bukan sekadar membenarkan keputusan yang sudah diambil," pungkasnya mantap.
Dengan masuknya figur kritis ke dalam lembaga penasihat presiden, arah kebijakan pemerintah ke depan diharapkan semakin teruji, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.(*)
Editor : Thomas Priyandoko