JAKARTA – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mempertanyakan arah penggabungan agenda hilirisasi dan transisi energi di bawah satu kementerian koordinator. Koalisi menilai pemerintah perlu memastikan agenda hilirisasi tidak justru memperpanjang ketergantungan terhadap energi fosil.
Pertanyaan tersebut disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada 1 Oktober 2026. Bahlil tetap menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pelantikan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026.
Hingga 6 Oktober 2026, PWYP menyoroti belum terbitnya Peraturan Presiden yang mengatur struktur, kewenangan, serta kementerian dan lembaga yang akan berada di bawah koordinasi kementerian koordinator baru tersebut.
Koordinator Nasional PWYP Indonesia Aryanto Nugroho mengatakan penyatuan hilirisasi dan transisi energi perlu disertai indikator yang jelas agar agenda transisi tidak sekadar menjadi nomenklatur.
“Ketika regulator, koordinator, dan pihak yang mempercepat proyek adalah orang yang sama dan berkantor di gedung yang sama, tidak ada lapis internal yang menguji keputusan saat target hilirisasi berbenturan dengan target transisi. Ini masalah desain tata kelola,” ujar Aryanto dalam siaran pers, Selasa (6/10).
Baca Juga: Ekonomi Kaltim Masih Bergantung Tambang, Pengamat Dorong Hilirisasi Sawit hingga Mineral
PWYP mencontohkan proyek gasifikasi batu bara menjadi metanol di Kutai Timur sebagai salah satu proyek hilirisasi yang menurut mereka perlu dilihat dalam konteks transisi energi. Proyek yang dikembangkan PT Bumi Etam Chemical, perusahaan patungan PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal (KPC), melakukan groundbreaking pada 31 Agustus 2026 di Kecamatan Bengalon.
Proyek tersebut ditargetkan memproduksi sekitar 2 juta ton metanol per tahun dengan kebutuhan batu bara sekitar 7,7 juta ton per tahun. Investasinya disebut mencapai sekitar US$2,5 miliar.
Menurut PWYP, proyek gasifikasi tersebut menunjukkan adanya potensi kontradiksi antara hilirisasi dan pengurangan ketergantungan terhadap batu bara.
“Menggabungkan transisi energi dengan hilirisasi yang masih bertumpu pada batubara, baik yang digasifikasi maupun yang dibakar di PLTU captive untuk smelter nikel, berisiko menjebak kita dalam solusi palsu,” kata Aryanto.
Selain gasifikasi batu bara, PWYP menyoroti penggunaan PLTU captive berbasis batu bara untuk mendukung kawasan industri nikel. Koalisi tersebut mengutip data Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Global Energy Monitor mengenai ekspansi kapasitas PLTU captive di kawasan industri nikel.
PWYP juga menyoroti peran Bahlil yang dinilai memiliki sejumlah kewenangan yang saling berkaitan. Selain sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM, Bahlil disebut memimpin Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Sebagai Menteri ESDM, dia juga menjabat Ketua Harian Dewan Energi Nasional.
Koalisi menilai kondisi tersebut membutuhkan pembagian kewenangan yang tegas agar terdapat mekanisme pengawasan ketika kepentingan percepatan hilirisasi berhadapan dengan target transisi energi.
Minta Transisi Berkeadilan
PWYP juga mempertanyakan dampak transisi terhadap pekerja, masyarakat sekitar kawasan industri, dan daerah penghasil batu bara. Menurut koalisi, kebijakan transisi energi perlu disertai perencanaan ekonomi bagi daerah yang selama ini bergantung pada industri dan penerimaan batu bara.
Peneliti PWYP Indonesia Ariyansah NK mengatakan percepatan transisi tanpa perencanaan keadilan berisiko memindahkan beban kepada kelompok yang terdampak.
“Transisi energi yang hanya dikejar kecepatannya akan memindahkan beban ke pihak yang paling lemah: pekerja smelter yang bisa kehilangan pekerjaan ketika perusahaan tertekan, daerah penghasil batu bara yang belum punya rencana ekonomi pasca-tambang, dan masyarakat tapak yang menanggung pencemaran,” katanya.
PWYP mendorong adanya peta jalan yang membedakan proyek hilirisasi yang masih mengunci penggunaan energi fosil dengan proyek yang benar-benar berkontribusi terhadap penurunan emisi.
Koalisi juga meminta pemerintah menetapkan indikator nilai tambah dan rantai pasok domestik yang terukur, membuka informasi mengenai insentif hilirisasi, termasuk pengaturan royalti nol persen, serta menyediakan data emisi PLTU captive yang dapat diakses publik.
Selain itu, PWYP meminta pemerintah menyusun rencana transisi bagi pekerja, masyarakat terdampak, serta daerah penghasil batu bara dan nikel. Rencana tersebut mencakup diversifikasi ekonomi daerah, perlindungan dan pelatihan ulang pekerja, serta pelibatan masyarakat terdampak dalam proses perencanaan.
“Kemenko ini perlu menjawab satu pertanyaan sejak awal: transisi untuk siapa?” kata Ariyansah.
Editor : Muhammad Ridhuan