KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit Rp319 triliun hingga akhir September 2026. Nilai tersebut setara 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, kondisi tersebut tidak berada di luar perencanaan pemerintah. Sejak awal, APBN memang disusun dengan skema defisit agar ruang belanja negara dapat digunakan untuk menopang aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
"Defisit APBN di angka Rp319,0 triliun dan defisit 1,24 persen PDB. Memang APBN kita sejak awal didesain untuk defisit," kata Suahasil di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Baca Juga: RUPSLB Garuda Indonesia 2026 Putuskan Thomas Oentoro Jadi Dirut, Glenny Kairupan Jadi Komut
Menurut Suahasil, konsep defisit dalam APBN memungkinkan pemerintah membelanjakan anggaran lebih besar dibandingkan penerimaan negara yang dihimpun.
Dengan skema tersebut, pemerintah berupaya menjaga fungsi APBN tidak hanya sebagai instrumen pengelolaan keuangan negara, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan dan perlindungan masyarakat.
"Artinya kita desain supaya belanja negara bisa lebih tinggi dari apa yang kita kumpulkan dari masyarakat, pendapatan negara," jelasnya.
Suahasil memastikan pengelolaan anggaran tetap diarahkan agar kredibilitas APBN terjaga. Penerimaan negara yang berasal dari masyarakat, menurut dia, pada akhirnya kembali disalurkan melalui berbagai belanja pemerintah.
Ia juga menilai pelaksanaan APBN sampai memasuki penghujung kuartal ketiga 2026 masih menunjukkan kinerja yang baik.
Hingga akhir September, pemerintah terus memantau perkembangan penerimaan dan belanja agar pelaksanaan anggaran tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Mantan Hakim MK Pertanyakan Putusan Ijazah Gibran, Singgung Risiko Jika Ijazah Asli Ditunjukkan
"Karena itu, saya dapat menyampaikan pada kesempatan sore hari ini bahwa sampai dengan akhir September, beberapa hari yang lalu, kinerja anggaran kita cukup baik," ujar Suahasil.
Dengan defisit yang mencapai Rp319 triliun, pemerintah masih memiliki ruang untuk menjalankan belanja negara sesuai prioritas dalam APBN 2026. Defisit tersebut menjadi bagian dari desain fiskal yang sejak awal telah ditetapkan pemerintah.
Editor : Uways Alqadrie