KALTIMPOST.ID - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, melayangkan kritik keras terhadap PT Pertamina (Persero). Hal ini menyusul gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di berbagai daerah, khususnya di Bali.
Rivqy menyesalkan ketidaksiapan Pertamina dalam mengantisipasi kondisi tersebut. Padahal, ia mengaku sudah berulang kali mengingatkan perusahaan pelat merah itu untuk menjalankan rencana kontingensi atau contingency plan saat menghadapi kendala distribusi.
"Saya sudah berulang kali mengingatkan Pertamina, pastikan selalu menjalankan contingency plan ketika terjadi kelangkaan BBM atau gangguan distribusi. Tapi kenapa ini masih saja terjadi? Kalau sudah berulang kali diingatkan tetapi persoalan yang sama terus muncul, lalu apa kerja Pertamina?" tegas Rivqy, dilansir dari Akurat.co, Kamis (15/10).
Baca Juga: Polemik Sistem Pemilu: Terbuka atau Tertutup, BRIN Sebut Keduanya Miliki Risiko
Menurut Rivqy, Pertamina seharusnya memiliki sistem mitigasi risiko yang matang sebagai penyedia energi nasional. Ia menekankan bahwa rencana kontingensi tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif di atas kertas, melainkan harus diimplementasikan secara nyata saat terjadi gangguan di lapangan.
Lebih jauh, politikus PKB ini mempertanyakan keseriusan Pertamina dalam mendukung target swasembada energi yang dicanangkan Presiden. Ia menilai kemampuan menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat adalah parameter dasar yang krusial sebelum berbicara mengenai kemandirian energi nasional.
"Kalau mengatasi kelangkaan BBM dan memastikan distribusi lancar saja Pertamina masih kesulitan, bagaimana mungkin kita bisa berharap perusahaan ini mewujudkan cita-cita besar Presiden untuk swasembada energi?" tanyanya.
Baca Juga: Bansos PKH BPNT Tahap 4 Oktober 2026 Cair: Cek Status NIK di Situs Kemensos
Rivqy juga menyoroti dampak serius kelangkaan BBM di Bali. Sebagai destinasi pariwisata utama, ia khawatir antrean panjang yang disorot media internasional dapat mencoreng reputasi dan kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan di Indonesia.
"Bali itu etalase pariwisata Indonesia. Ketika masyarakat dan wisatawan harus mengantre BBM berjam-jam, reputasi dan kepercayaan publik ikut dipertaruhkan," jelasnya.
Terkait langkah Pertamina yang mempercepat pasokan dan membuka SPBU 24 jam untuk mengurai antrean, Rivqy menganggap tindakan tersebut terlalu lambat. Ia mempertanyakan alasan mengapa respons tersebut baru muncul setelah masalah menjadi viral dan menyulitkan warga.
Baca Juga: Bali Mulai Kehilangan Daya Tarik, 3 Destinasi Indonesia Ini Jadi Alternatif Wisata 2027
"Kenapa harus menunggu antrean mengular dan ramai di media baru bergerak? Jangan sampai Pertamina baru sibuk memadamkan api setelah masalah membesar," ungkapnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi VI DPR RI memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen Pertamina. Rivqy menegaskan pihaknya akan menuntut pertanggungjawaban atas kelemahan sistem distribusi yang terus berulang.***
Editor : Dwi Puspitarini