KALTIMPOST.ID, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru dilantik, Letjen TNI Kristomei Sianturi, memberikan tanggapannya terkait potensi penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Ia menegaskan akan mengkaji kondisi di lapangan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan terkait tingkatan status bencana tersebut.
"Nanti akan kita kaji penentuan tingkatan status bencananya, apakah berada di skala nasional atau daerah," ujar Kristomei usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Kecepatan Respons Lebih Utama dari Status
Kristomei menekankan bahwa hal paling vital dalam penanggulangan bencana adalah kecepatan penanganan di lapangan. Menurutnya, penetapan status bencana yang tinggi tidak akan berarti jika tidak diiringi dengan tindakan nyata yang cekatan.
"Hal mendasar yang harus diperhatikan adalah respons dan kecepatannya. Jangan sampai statusnya sudah tinggi, tetapi tidak ada pergerakan nyata. Itu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu," ungkapnya.
Saat ini, Kristomei menargetkan penanganan karhutla di enam provinsi dapat tuntas dengan cepat. Ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi, respons kilat, serta sinkronisasi lintas sektor untuk menghadapi berbagai ancaman bencana di Indonesia, baik karhutla, banjir, maupun erupsi gunung berapi.
Ia menggambarkan sinergi ini melalui rope analogy atau analogi tali tambang, di mana setiap elemen saling terikat dan menguatkan. Menurutnya, BNPB tidak bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan kementerian, lembaga terkait, TNI, Polri, hingga masyarakat luas.
Penjajakan Bantuan Luar Negeri dan Pengalaman Lapangan
Menanggapi opsi bantuan internasional untuk memadamkan karhutla, Kristomei memilih untuk berkonsolidasi dan memetakan potensi sumber daya dalam negeri terlebih dahulu. Bantuan asing baru akan dipertimbangkan apabila diperlukan untuk mempercepat proses pemadaman.
"Kami akan menghimpun aset yang ada dan mengevaluasi langkah yang sudah berjalan, baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Setelah itu, baru kita petakan bantuan luar negeri mana yang bisa dimanfaatkan bersama," jelas Kristomei.
Ia kembali mengingatkan pentingnya gotong royong dalam mengatasi karhutla dengan merefleksikan pengalamannya saat memadamkan kebakaran di Taman Nasional Way Kambas, Lampung.
"Ini adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat, pemda, hingga pemerintah pusat harus langsung bergerak. BNPB tidak akan sanggup jika bekerja sendirian. Pengalaman saya di Way Kambas membuktikan, mengandalkan tim pemadam saja tidak akan cukup," pungkasnya.
Editor : Ilmidza