KALTIMPOST.ID - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan sidang perdana perkara dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Sidang pembacaan surat dakwaan tersebut diagendakan berlangsung pada Kamis, 29 Oktober, pukul 10.00 WIB.
Juru Bicara PN Jakarta Pusat Sunoto mengonfirmasi bahwa pihak pengadilan telah menerima pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu terdakwa yang akan dihadirkan dalam persidangan tersebut merupakan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim.
Selain Silmy Karim, terdapat sejumlah pejabat dan pegawai lain yang turut terseret ke meja hijau. Mereka adalah Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra, serta dua Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal yakni Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji.
Baca Juga: Mengenal Cara Kerja Radiator dan Tiga Komponen Kunci Penjinak Panas Mesin Mobil
Nama lain yang masuk dalam daftar terdakwa meliputi mantan Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Jakarta Pusat tahun 2024-2025 yang juga menjabat Kakanim Jakarta Barat 2025-2026, Ronald Arman Abdullah. KPK juga mendudukkan Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Juniadi Sri Priambudi serta Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Bernardiansyah.
Perkara rasuah ini berawal dari rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan lembaga antirasuah pada 2 hingga 3 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan total 18 orang, termasuk Silmy Karim yang saat itu berinisiatif menyerahkan diri.
Dari penindakan tersebut, tim penyidik KPK mengamankan beragam barang bukti yang diduga bersumber dari tindak pidana korupsi dengan nilai total menembus Rp17,5 miliar. Aset yang disita terdiri atas 7 unit mobil, 15 unit sepeda motor, 11 unit sepeda, simpanan rekening bank, portofolio aset kripto, hingga uang tunai pecahan mata uang asing.***
Editor : Dwi Puspitarini