KALTIMPOST.ID, SAMARINDA— Evaluasi besar organisasi olahraga kembali mengemuka di Kaltim. Isu tata kelola dan kelengkapan struktur pembinaan menjadi perhatian utama saat sejumlah cabang olahraga bersiap menghadapi agenda kompetisi 2026.
Situasi tersebut mencuat dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengprov POSSI Kaltim 2025, Selasa (25/11), di Gedung Pramuka Lantai II, Jalan M Yamin, Samarinda. Forum ini tak hanya membahas laporan program berjalan, tetapi juga menyusun arah kerja menuju tahun depan.
Baca Juga: Fraksi NasDem Kritik Keras Lambatnya Realisasi Program Pemkab Kutim
Di tengah jalannya forum, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kaltim, Rasman Rading, menyampaikan peringatan keras kepada seluruh pengurus. Ia menegaskan bahwa Rakerda bukan sekadar agenda seremonial.
“Pertemuan ini harus menghasilkan keputusan nyata, bukan hanya menggugurkan kewajiban,” ujarnya.
Rasman menyoroti persoalan fundamental: banyak pengcab tak memiliki klub aktif. Ia mengingatkan bahwa aturan organisasi sangat jelas. Pengcab tanpa minimal dua klub berpengurus lengkap dapat langsung dicoret.
“Dalam AD/ART Pasal 11 ayat 3 disebut jelas: minimal dua klub lengkap dengan kepengurusan. Kalau tidak ada, cabut saja. Untuk apa dipertahankan?” tegasnya.
Rasman menambahkan bahwa Dispora maupun KONI kerap disalahkan bila struktur organisasi olahraga bermasalah, padahal kewajiban dasar ada pada pengcab. Karena itu, ia meminta seluruh pengurus menegakkan aturan tanpa kompromi.
“Jangan pemerintah yang diatur-atur. Kalau tidak memenuhi syarat, siap-siap kami tegur dan kurangi anggarannya,” katanya.
Selain pembinaan, ia menilai selam memiliki potensi besar sebagai sport tourism. Aktivitas selam disebut mampu menarik minat publik sekaligus memperkuat posisi POSSI dalam mendapatkan dukungan program.
Baca Juga: Kampung Salai 2025, Apresiasi Relawan Lingkungan dan Harapkan Semangat Bersih Kota Terus Menular
“Selam ini bukan hanya olahraga prestasi, tapi punya nilai wisata,” ujarnya.
Menjelang Porprov VIII 2026 di Paser, Rasman juga menekankan pentingnya pembinaan berbasis sport science. Namun di sisi lain, tekanan anggaran membuat sejumlah Dispora kabupaten/kota mengusulkan penundaan Porprov akibat minimnya transfer keuangan daerah.
“Anggaran kami kini tinggal Rp7,5 miliar. Semua daerah mengalami situasi serupa. Kita harus realistis, tapi tetap menjaga pembinaan,” tutupnya. (*)
Editor : Ery Supriyadi