KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Dualisme kepengurusan masih membayangi tata kelola olahraga nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menilai konflik organisasi di tiga cabang olahraga (cabor), yakni tinju, tenis meja, dan anggar, perlu segera dituntaskan agar tidak menghambat pembinaan atlet.
Erick mendorong konsolidasi kelembagaan untuk menyelesaikan persoalan kepengurusan yang berlarut-larut. Menurutnya, pembenahan organisasi penting agar kegiatan olahraga dapat berjalan dengan lebih tertib dan atlet memperoleh kepastian dalam menjalani pembinaan maupun kompetisi.
“Mudah-mudahan langkah ini bisa diterapkan secara bertahap kepada organisasi lainnya, seperti KNPI yang terpecah menjadi tujuh, maupun organisasi olahraga yang masih menghadapi persoalan dualisme di tiga cabang olahraga,” ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (13/10).
Baca Juga: Cegah Kekeliruan RKA, UKPBJ PPU Buka Pendampingan Gratis hingga Desa
Ia menegaskan, konflik internal organisasi bukan sekadar persoalan perebutan kepengurusan. Perselisihan tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap atlet, mulai dari proses pembinaan, keikutsertaan dalam kejuaraan, hingga kepastian program latihan.
“Kita sudah melihat di bidang olahraga bahwa ketika organisasi terpecah, atletlah yang dirugikan,” tegasnya.
Karena itu, penyelesaian dualisme dinilai menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki tata kelola olahraga nasional. Organisasi yang solid diperlukan agar pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan program pengembangan prestasi tidak terganggu oleh konflik administratif.
Erick menambahkan, persoalan serupa juga ditemukan dalam organisasi olahraga disabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembenahan kelembagaan perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya pada cabang olahraga yang sedang menghadapi konflik.
Baca Juga: BNN Kaltim Usul Larangan Total Vape, Ungkap Modus Peredaran Narkoba Lewat Liquid
Menurutnya, kejelasan payung hukum dan tata kelola organisasi diperlukan untuk mencegah munculnya kepengurusan berbeda yang sama-sama mengklaim mewakili cabang olahraga yang sama. Kepastian tersebut juga penting untuk memperjelas kewenangan organisasi dalam menjalankan program pembinaan dan mengikuti agenda kompetisi.
Pemerintah berharap konsolidasi dapat dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan kepentingan olahraga dan atlet. Dengan penyelesaian konflik yang tepat, organisasi diharapkan kembali fokus pada tugas utamanya, yakni membina atlet dan meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.
Editor : Ery SupriyadiSumber : Jawa Pos Koran