Penting Penataan Kembali Pengelolaan Lahan dan SDA

Ari Arief • Dipublikasikan Jumat, 29 Maret 2024 | 10:37 WIB
Edi Suhardi
Edi Suhardi

Catatan

Edi Suhardi

Analis Kelapa Sawit Berkelanjutan

SEBAGAI negara kepulauan yang sangat luas, Indonesia dikaruniai tanah dan berbagai macam sumber daya alam yang telah berkontribusi besar pada pembangunan dan ketahanan ekonominya. Sehingga, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke-16 di dunia.

Saat ini, ketika presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sedang mempersiapkan kabinet mereka untuk mengambil alih pemerintahan pada 20 Oktober, itu adalah saat yang tepat untuk meninjau kembali struktur pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Juga meninjau kembali kebijakan, peraturan, dan lembaga-lembaganya yang telah mengelola lahan dan sumber daya alam selama satu dekade terakhir.

Terkait urgensi penataan kembali pengelolaan lahan dan sumber daya alam setelah lengsernya Presiden Joko Widodo. Saya kira, meski Prabowo telah berjanji melanjutkan kebijakan ekonomi utama Jokowi, pemerintah baru perlu mengambil pelajaran dari tantangan-tantangan kompleks dan ekses-ekses tata kelola dan pengelolaan lahan dan sumber daya alam selama sepuluh tahun terakhir.

Tantangan yang paling menonjol adalah tumpang tindihnya peraturan dan institusi, meningkatnya gelombang konflik lahan dengan masyarakat adat, deforestasi, penambangan ilegal, dan praktik-praktik ekstraksi sumber daya alam yang sembrono.

Saat ini, terdapat berbagai kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang ditugaskan untuk mengatur dan mengelola lahan dan sumber daya alam. Pengelolaan lahan dan perencanaan tata ruang pada dasarnya dikelola oleh dua lembaga nasional: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diberi mandat untuk mengelola semua lahan di luar kawasan hutan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bertanggungjawab untuk mengawasi hutan dan lahan di dalam kawasan yang berstatus hutan.

Semua lahan di Indonesia masuk salah satu dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah kawasan hutan dengan luas sekitar 124 juta hektare, yang merupakan dua pertiga dari luas daratan Indonesia. Kawasan hutan berada di bawah administrasi KLHK. 

Kawasan hutan dibagi lagi berdasarkan fungsi-fungsi seperti hutan produksi seluas 69 juta hektare, hutan lindung seluas 29,5 juta hektare, kawasan konservasi seluas 27,5 juta hektare, hutan produksi tetap seluas 35 juta hektare, dan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk tujuan lain seluas 20 juta hektare.

Kelompok lahan kedua adalah kawasan non-hutan untuk penggunaan lain seluas 64 juta hektare atau sekitar sepertiga dari luas daratan Indonesia dan berada di bawah administrasi Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pelajaran terbesar dari tata kelola lahan selama satu dekade terakhir adalah banyaknya konflik dan sengketa lahan antara berbagai pihak akibat kewenangan yang terlalu besar dari KLHK yang menguasai sekitar 63 persen daratan dan kurangnya koordinasi antara KLHK dan BPN.

Begitu dominan dan menyeluruhnya kewenangan KLHK dalam tata kelola hutan dan lahan. Sehingga, sering KLHK mengeluarkan peraturan kontroversial yang bertentangan dengan kementerian lain dan menghambat pengembangan sumber daya alam seperti perkebunan tanaman industri dan konsesi pertambangan.

Jutaan hektare konsesi lahan berizin untuk perkebunan masih terbengkalai karena konflik atau sengketa dengan aturan yang dikeluarkan oleh KLHK.

Yang membuat masalah itu semakin parah adalah bahwa KLHK menolak untuk memperbarui peta penggunaan lahan secara substansial dan dengan keras kepala menggunakan peta kawasan hutan yang sudah berumur puluhan tahun. Sehingga menghambat penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi perubahan permintaan penggunaan lahan untuk sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur.

Dengan dukungan penuh dari Presiden Jokowi dan tanpa adanya checks and balances, KLHK terus bertindak sebagai kementerian super. Akibatnya, kementerian-kementerian lain, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan bahkan BPN tidak berdaya ketika berhadapan dengan konflik penggunaan lahan melawan KLHK.

Mengingat urgensi dari masalah-masalah tersebut, sangat penting bagi pemerintah baru, yang saat ini sedang mempersiapkan kabinet kerjanya, untuk menyelaraskan kembali kewenangan dan fungsi KLHK dengan BPN dan kementerian-kementerian terkait untuk memfasilitasi pembangunan sumber daya alam yang lebih lancar dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Otoritas atas semua hal yang berkaitan dengan tanah harus dipercayakan kepada satu kementerian, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kementerian itu harus bertanggung jawab untuk mengelola semua peruntukan penggunaan lahan dan perencanaan tata ruang untuk semua daratan, termasuk kawasan hutan dan non-hutan. Maka, KLHK harus melepaskan kewenangannya dalam mengelola tata guna lahan dan tata ruang hutan.

KLHK harus diubah menjadi Kementerian Perubahan Iklim dan Konservasi Lingkungan, dengan tanggung jawab utama untuk konservasi, pengelolaan, dan perlindungan yang efektif atas tanah, air, dan keanekaragaman hayati di kawasan konservasi dan perlindungan hutan yang telah ditetapkan.

Kementerian ini juga ditugaskan untuk memonetisasi kekayaan stok karbon melalui perdagangan karbon dan implementasi aksi perubahan iklim untuk memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca.

Kabinet baru perlu memiliki portofolio baru, yaitu Menteri Sumber Daya Alam dan Komoditas Terbarukan yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola hutan tanaman industri, termasuk kelapa sawit, karet, hutan tanaman industri, dan energi terbarukan.

Jika dipandang perlu untuk memperlancar koordinasi birokrasi antar-kementerian, maka kewenangan Kementerian SDA dan Komoditas Terbarukan sebagai salah satu kementerian tingkat pertama dapat memimpin upaya-upaya koordinasi lintas sektoral, sinkronisasi kebijakan dan program yang berkaitan dengan komoditas strategis, khususnya kelapa sawit.

Mengingat pentingnya kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia dan tantangan yang dihadapi oleh komoditas ini, sangat penting bagi presiden yang baru untuk membentuk Badan Pengelola Industri Kelapa Sawit di bawah naungan kementerian ini dengan tanggung jawab yang luas untuk menciptakan kebijakan dan program yang koheren untuk industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan terintegrasi dari hulu ke hilir.

Diharapkan dengan adanya perampingan kementerian dan portofolio di bidang lahan dan sumber daya alam, termasuk manajemen tunggal yang ramping dalam hal tata untuk lahan dan perencanaan tata ruang, badan yang berfokus pada perubahan iklim dan konservasi lingkungan, serta tata kelola yang ramping dalam hal sumber daya alam dan komoditas terbarukan, pemerintahan yang baru dapat memitigasi konflik lahan serta mengoptimalkan manfaat sosio-ekonomi dari sumber daya alam dan komoditas terbarukan di Indonesia. (rom/k15)

Editor : Romdani.