Implementasi Kebijakan di Bidang Pendidikan di Kutai Timur

Muhammad Ridhuan • Dipublikasikan Minggu, 21 Juli 2024 | 21:12 WIB

 

Poniso Suryo R
Poniso Suryo R

Oleh:

Poniso Suryo R

Kandidat Doktor Prodi S3 Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Mulwarman

 

PENULIS telah melakukan penelitian berlatar belakang peningkatan bidang pendidikan melalui kebijakan pemerintah daerah. Penelitian mempertimbangkan karakteristik geografis Kutai Timur (Kurtim) yang luas dengan beberapa wilayah terpencil.

Sehingga fokus pada upaya pemerataan akses pendidikan menjadi isu penting yang belum banyak dieksplorasi di literatur sebelumnya. Serta pentingnya dilakukan penelitian ini, juga didasari adanya kebutuhan daerah untuk mengharmoniskan kebijakan pendidikan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar implementasinya dapat berjalan efektif.

Dengan demikian, penelitian tentang Implementasi Kebijakan Bidang Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kutai Timur.

Untuk mendukung pengembangan pendidikan di Kabupaten Kutai Timur tersebut, maka pemerintah daerah perlu menerapkan fungsi manajerial dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan sesuai dengan konsep POAC yaitu: Planning, Organizing, Actuating, Controlling.

Perencanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan di Kutai Timur dilakukan dengan menerapkan program bantuan prioritas sebagai berikut:

  1. Seragam dan buku gratis, program ini sudah dijalankan dari tahun 2023 hingga awal tahun 2024. Tahun 2023 fokus untuk jenjang SD, sebanyak 10.000 seragam dan juga buku pelajaran dibagikan. Awal tahun 2024 diprioritaskan siswa SMP bantuan 1.300 seragam, dan ke depannya akan terus dilanjutan hingga semua sekolah SD dan SMP mendapatkan bantuan. Total anggaran dari 22 milyar hingga Rp 27 miliar.
  2. Bantuan Beasiswa Kutim, program ini juga sudah dilaksanakan pemerintah daerah. Anggaran beasiswa SD dan SMP tahun 2023 sebesar Rp 5,5 miliar dan meningkat tahun 2024 mencapai Rp 21,75 miliar, dan sebagian sudah direalisasikan. Total siswa yang menerima beasiswa sepanjang tahun 2023 mencapai 1.450 siswa.
  3. Peningkatan Bantuan Dana BOSDA dan BOPDA, di mana besar biayanya dihitung berdasarkan jumlah siswa yang berasal dari Kabupaten Kutim dengan ketentuan untuk jenjang SD dari Rp 21.000 - 50.000, dan jenjang SMP Rp 29.500 - 100.000;
  4. Bantuan seragam guru negeri dan swasta sudah direalisasikan tahun 2023, besaran anggaran tahun 2023 mencapai Rp 2,2 miliar sedangkan tahun 2024 meningkat jadi Rp 3,3 miliar. Sebagian sudah direalisasikan pemerintah daerah dan tahun berikutnya akan ada upaya bantuan lanjutan.
  5. Menambah insentif guru dan tenaga kependidikan, bantuan ini juga di tahun 2024 direalisasikan dengan menyesuaikan pada zona-zona tertentu. Zona pertama, Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, insentif dari Rp 850 ribu tahun 2023 menjadi Rp 1.275.000 tahun 2024. Zona kedua: Kecamatan Teluk Pandan, Rantau Pulung, dan Bengalon, insentif dari Rp 900 ribu menjadi Rp1.350.000. Zona berikutnya, Kecamatan Sandaran, insentif dari Rp 1.800.000 menjadi Rp 2.700.000.
  6. Perbaikan sarana dan prasarana bidang pendidikan, dalam hal ini pemerintah sudah merealisasikan bantuan dengan dana mencapai 200 milyar dan meningkat menjadi Rp 432 miliar tahun 2024 untuk merealisasikan pembangunan dan perbaikan sapras di sekolah-sekolah Kabupaten Kutai Timur.
  7. Mendorong pencapaian standar akreditasi A, beberapa sekolah SD dan SMP sudah terakreditas A, ada juga akreditasi B, dan tentunya masih banyak sekolah yang masih status diakui dan belum memiliki akreditasi. Pemerintah daerah akan terus mengupayakan, agar program akreditasi A menjadi prioritas yang akan terus dikembangan, agar sekolah di Kutim  berkualitas dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul. 

Pengorganisasian dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah dipengaruhi oleh keyakinan, motivasi, serta keinginan individu untuk meningkatkan potensi dirinya dalam mengembangkan pekerjaannya. Kebijakan pemerintah melalui pengorganisasian cukup efektif, memberikan kontribusi dalam mendukung penyusunan organisasi khususnya di sektor sekolah diberbagai jenjang baik sekolah negeri juga sekolah swasta.

Dengan menerapkan pembagian kerja, pengelompokan kerja, penentuan hierarki dan garis wewenang, serta koordinasi dan sinkronisasi dari seluruh aspek organisasi pendidikan sehingga mampu berintegrasi dan mencapai tujuan organisasi pendidikan secara efektif, sebagaimana sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 09 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.  

Pelaksanaan atau actuating dalam bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah di Kabupaten Kutai Timur merupakan Kegiatan untuk merealisasikan rencana pendidikan untuk menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam belajar mengajar. Beberapa fokus yang berkaitan pelaksaan dalam mendukung kebijakan pemerintah, sosilisasi, memberikan support dan kontribusi dengan menerapkan basis teknologi sektor pendidikan.

Upaya yang sudah dilakukan yaitu: sosialisasi tentang pentingnya minat belajar, sosialisasi minat belajar siswa dan kurikulum merdeka, bantuan peralatan komputer, pemberian chrombook, smart TV, prokes penggunaan IT, serta launching penerapan jaringan internet untuk semua jenjang sekolah di Kabupaten Kutai Timur.

Pengawasan di bidang Pendidikan lebih menitikberatkan pada pengembangan profesionalisme kinerja dinas pendidikan serta peran sekolah dan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Tugas pokok dan fungsi Pengawas di bidang Pendidikan antara lain memberikan bantuan layanan terhadap permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana seolah dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran sehinga yang diharapkan peningkatan profesionalisme kinerja masing-masing elemen yang terkait dalam sektor pendidikan tersebut.

Beberapa poin terkait pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah di sektor pendidikan yaitu: penilaian SDM dalam pendidikan, menyusun strategi setiap kebijakan yang diterapkan, melakukan peninjauan atau survei atas masalah-masalahyang terjadi dalam bidang pendidikan, disekolah dan dinas pendidikan dan kebudayaan, menyusun laporan kegiatan masalah pendidikan serta kegiatan tindak lanjut.

Berdasarkan hasil penelitian, temuan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka ada beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan masukan dan saran bagi pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

  1. Bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan, perlu memprirotaskan sekolah di semua jenjang terutama sekolah yang berada di wilayah terpencil seperti desa Mandau Dalam. Di mana desa tersebut kurang mendapat bantuan terutama ketersediaan fasilitas pendidikan baik jenjang SD dan SMP, sehingga tidak ada lagi daerah yang memiliki keterbatasan/kekurangan pada fasilitas dan sarana pendidikan.
  2. Bagi kepala sekolah dalam mendukung proses dan penerapan kebijakan pemerintah terkait perencanaan, pengorganisasian, actuating serta pengawasan dan evaluasi, tentunya melaporkan jika ada masalah-masalah yang terjadi di sekolah yang dipimpinya, baik itu kekurangan dalam fasilitas pendukung pembelajaran, maupun masalah yang berkaitan sumber daya, yang tentunya merupakan ranah pemerintah daerah secara langsung. (***/pms/kh)

 

Editor : Muhammad Ridhuan
kutai timur Universitas Mulawarman pendidikan kutim