PRASASTI yupa akan didaftarkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB). Rencana registrasi ini saya dengar langsung dari delegasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di Samarinda, 28 Mei 2024.
Diarpus Kukar akan mengurus registrasi arsip MKB pengetahuan tentang kerajaan tertua di Nusantara, yang bersumber dari prasasti yupa. Deputi Konservasi Arsip ANRI Dr. Kandar di panggung narasumber merespons gagasan tersebut. Sebagaimana terpublikasi media massa, Dr. Kandar memberi masukan supaya Diarpus Kukar berkolaborasi dengan ANRI dan saya.
Saya hadir di Rakornas ANRI bersama pegiat literasi Syifa Hajati sebagai peserta undangan komunitas sejarah. Sebelum acara dimulai, seorang pejabat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur memperkenalkan kami dengan Dr. Kandar.
Sebelum muncul gagasan registrasi sebagai MKB, tujuh prasasti yupa sudah lebih dulu disahkan sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Nasional. Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 279 Tahun 2014. Para ilmuwan dan sejarawan yang meneliti transkripsi prasasti yupa berkonsensus bahwa prasasti yupa merupakan bukti kerajaan tertua di Kepulauan Nusantara.
Saya telah menelusuri keberadaan tujuh prasasti yupa di Museum Nasional, Jakarta. Pada observasi edisi perdana tahun 2020, saya dipandu oleh seorang ahli epigrafi di Museum Nasional. Namanya Fifia Wardhani, akrab disapa Bu Fifi. Panduan diberikan atas bantuan koneksi dari seorang jurnalis televisi nasional di Jakarta yang pernah mewawancarai saya perihal sejarah Kutai.
Saat melihat langsung batu andesit berukir aksara Pallawa berbahasa Sanskerta di gedung bekas kantor lembaga kebudayaan kolonial tersebut. Dari jarak yang sangat dekat tanpa sekat di hadapan prasasti yupa, imajinasi saya melayang ke lebih dari 1.500 tahun lalu. Itulah produk literasi yang dibuat oleh brahmana dengan fasilitas dari Maharaja Mulawarman di Muara Kaman.
Saya membayangkan, batu ini dulu pernah dipegang oleh sang raja dari timur Kalimantan. Selama ini saya hanya bisa melihat prasasti yupa dari foto. Sementara wujud fisiknya di Museum Mulawarman di Tenggarong dan Museum Samarinda hanya replika.
Posisi tujuh prasasti yupa tidak dikumpulkan di satu lokasi ruang pamer. Ada 3 prasasti yupa di satu titik. Sementara 4 lainnya di 4 titik terpisah di Gedung A dan Gedung B Museum Nasional. Pada observasi kedua tahun 2023 saya berhasil memfotografi seluruh prasasti yupa.
Ketika kebakaran terjadi di Museum Nasional 19 September 2023 pada area belakang Gedung A, saya langsung teringat dengan prasasti yupa. Tiga prasasti yupa, yakni nomor IV, V, dan VI, ditempatkan di selasar perbatasan antara area depan dan belakang ruang pamer Gedung A. Saya pikir ini cukup riskan. Kalau tidak terbakar, masih ada kemungkinan terdampak temperatur panasnya yang bisa saja merusak prasasti.
Saya menghubungi kawan jurnalis di Jakarta, minta bantuannya video call ke Museum Nasional. Saya akan memandunya ke titik prasasti yupa di Gedung A. Namun, ternyata wartawan dilarang masuk ke tempat kejadian perkara. Untuk keperluan investigasi dan renovasi, Museum Nasional diinfokan tutup selama setahun.
Saya konfirmasi sang ahli epigrafi pegawai Museum Nasional. Bagaimana kondisi tiga prasasti yupa tersebut? Bu Fifi bilang, prasasti yupa tersebut aman. Perlu saya ungkap pelajaran dari Bu Fifi. Ia ahli dalam membaca aksara kuno yang tertulis atau terukir di batu. Namun, alumnus UI tersebut menahan diri untuk tidak melakukan interpretasi sejarah yang terlalu jauh. Domain kerja beliau hanya dalam pembacaan dan transliterasi teksnya.
Ahli epigrafi menyerahkan otoritas penafsiran atau interpretasi historis kepada sejarawan. Hal ini penting diketahui oleh publik. Ketika misalnya ada seseorang yang mengaku mampu membaca aksara kuno pada batu, dia tidak otomatis mempunyai kompetensi dalam menjelaskan atau menafsirkan sendiri substansi teks tersebut.
Sebagai contoh, jika bukan ilmuwan epigrafi berkompeten yang membaca prasasti yupa, maka bisa aja muncul cerita mengada-ada tentang sejarah dinasti Mulawarman. Kundungga sang kakek dari Maharaja Mulawarman bisa dikarang ceritanya berasal dari Negeri Champa atau prajurit pelarian dari India. Padahal para ilmuwan dan sejarawan bersepakat bahwa Kundungga merupakan insider alias orang asli Kalimantan. Ayah Aswawarman tersebut bukan pendatang dari India, Champa atau pulau selain Kalimantan.
Uraian tentang Kundungga dan sejarah umum Kutai sudah saya tulis dalam buku berjudul Histori Kutai: Peradaban Nusantara di Timur Kalimantan dari Zaman Mulawarman hingga Era Republik. Buku terbitan November 2023 ini diberi epilog atau kata pamungkas oleh sejarawan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), Prof. Dr. Asvi Warman Adam. Profesor riset sejarah sosial politik itu juga menjadi narasumber bukunya diluncurkan di Perpustakaan Kota Samarinda (23/11/2023).
Sebelum buku Histori Kutai terbit, Tim Komunikasi Presiden RI mengundang saya ke Kantor Sekretariat Negara di Jakarta. Di gedung yang bersebelahan dengan Istana Negara tersebut saya diminta mempresentasikan sejarah Kutai dalam konteks pemindahan ibu kota negara di Kaltim. Staf Khusus Presiden telah memantau aktivitas saya dalam literasi sejarah Kutai. Laporan presentasi saya ini dimuat di Surat Kabar Harian Kaltim Post edisi cetak 2 Februari 2023, dengan judul “Sejarah Kutai dan IKN Dibahas di Setneg”. Versi daring bisa disimak pada tautan: bit.ly/Prokal-SejarahKutai-IKN-Setneg.
Sekitar 2,5 bulan kemudian, saya kembali ke Jakarta untuk mempresentasikan sejarah Kutai. Kali ini Otorita Ibu Kota Nusantara Kedeputian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang mengundang saya. Pada 14 April 2023 saya menjadi narasumber dalam Konsinyering Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala OIKN tentang Pengakuan Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Materi yang saya sampaikan berjudul “Sejarah Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di IKN”.
Publikasi riset saya tentang nama Kerajaan (Kutai) Martapura yang didirikan oleh Aswawarman putra Kundungga terbit di sebuah jurnal terakreditasi Kemdikbudristek SINTA (Science and Technology Indeks) 3. Judulnya, “Kajian Etimologis Kerajaan (Kutai) Martapura di Muara Kaman, Kalimantan Timur”. Terbit di Yupa: Historical Studies Journal volume 4 nomor 2 tahun 2020.
Adapun penelitian awal saya tentang kerajaan yang berdiri pada kisaran tahun 400 Masehi ini telah dipresentasikan pada Bimbingan Teknis Penulis Sejarah Kemdikbud 2020. Mentor pembimbing saya waktu itu adalah Dr. Bondan Kunumoyoso, dosen Departemen Sejarah Universitas Indonesia. Karya penelitian ini diberi nilai A (amat baik) dengan sertifikat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kemdikbud Hilmar Farid, Ph.D. serta Ketua Tim Pengajar Dr. Tri Wahyuning M Irsyam dari UI. Tugas Akhir Bimtek ini kemudian diterbitkan pada 2021 menjadi buku dengan judul yang sama, yaitu Kerajaan Martapura dalam Literasi Sejarah Kutai 400–1635. Buku ini diberi kata pengantar oleh sejarawan UI, Dr. Syamtasiyah Ahyat.
Prasasti yupa lebih dari sekadar warisan nasional. Tugu monumen ini menandakan sistem kebudayaan yang lebih maju dan kompleks ketimbang tinggalan batu atau bangunan lainnya. Karena itu, prasasti yupa sebagai temuan tulisan tertua di Kepulauan Nusantara merupakan tonggak peradaban di Indonesia. Dalam konteks ini, istilah kebudayaan berbeda dengan peradaban.
Menurut Koentjaraningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi (1985: 182), terminologi peradaban merujuk suatu kebudayaan yang halus, maju, dan indah. Contohnya antara lain kesenian, ilmu pengetahuan, dan kecerdasan menulis. Intinya, istilah peradaban itu untuk menyebut suatu kebudayaan yang maju dan kompleks. Keterampilan menulis itu termasuk kebudayaan yang tinggi. Meski daerah-daerah lain punya klaim kehidupan purba yang lebih tua, tetapi mereka tidak mewariskan aksara. Tulisan pertama lahir di tanah timur Kalimantan dalam manifestasi prasasti yupa.
Dalam kesempatan berbicara di Sekretariat Negara (31/1/2023), saya menyampaikan usul agar prasasti yupa yang orisinal bisa dipindahkan ke istana negara di Ibu Kota Nusantara. Prasasti yupa pada hakikatnya adalah siaran pers pertama di Kepulauan Nusantara. Sudah selayaknya simbol awal peradaban Indonesia itu dikembalikan fisiknya ke bumi timur Kalimantan.
Setelah mengetahui plan registrasi MKB tingkat nasional, saya melontarkan ide lebih jauh lagi untuk mengajukan prasasti yupa ke Unesco sebagai Memory of The World. Ternyata, Diarpus Kukar juga berencana seperti itu. Seorang staf Diarpus Kukar menginfokan hal ini kepada saya per 24 Juli 2024.
Proposal pengukuhan prasasti yupa sebagai memori kolektif dunia lebih dari sekadar urusan sebuah instansi kabupaten atau membawa nama provinsi. Program ini adalah representasi Negara Indonesia. (*)
Editor : Muhammad Rizki