Keterbukaan Informasi Publik dan Pilkada

Muhammad Rizki • Dipublikasikan Selasa, 15 Oktober 2024 | 09:14 WIB

Imran Duse. (Ketua Komisi Informasi Kalimantan Timur)
Imran Duse. (Ketua Komisi Informasi Kalimantan Timur)


 

KALTIMPOST.ID, Keterbukaan informasi publik (KIP), kita tahu, adalah prinsip dasar dalam sebuah negara demokrasi. Dalam prinsip itu, regulasi KIP tidak hanya menjamin hak akses warga negara terhadap data dan informasi publik. Namun juga memberi ruang partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menandakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah momen di mana rakyat secara langsung memberikan suara untuk memilih pemimpin mereka – di level provinsi maupun kabupaten/kota. dan wakil-wakil yang akan menjalankan pemerintahan.

Jika Pilkada adalah jantung demokrasi, maka KIP adalah urat nadinya. Keduanya saling menyapa dan menjadi pilar fundamental dalam sistem demokrasi kita. Keduanya dapat kita katakan sebagai anak kandung reformasi 1998.

Mengapa KIP begitu penting dalam konteks pilkada yang dewasa ini tengah berlangsung?Sebagaimana kita mafhum, dewasa ini rezim pengaturan KIP telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Ini berpunca dari amandemen ke-2 UUD 1945 yang menambahkan hak atas informasi (Pasal 28-F). Menunjukan pengakuan negara terhadap hak atas informasi sebagai hak asasi dan sekaligus hak konstitusional warga negara.

Dari situ, lahirlah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP yang mengatur bukan hanya dimensi hak atas informasi, melainkan juga hak atas akses terhadap informasi serta “panggilan” kepada anak-anak negeri untuk turut berpartisipasi dan berperan dalam penyelenggaraan negara.

Implikasinya, presensi informasi yang dimiliki badan publik menjadi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Pengecualian dimungkinkan terhadap klasifikasi informasi “dikecualikan”, dengan determinasi yang ketat dan terbatas: melalui pengujian konsekuensi serta terikat dengan retensi waktu tertentu.

Inilah era ketika keterbukaan menjadi hal yang tak lagi tabu --bukan hanya untuk dibincangkan, melainkan juga-- untuk direalisasikan dengan garansi kuat sebuah undang-undang. Tampak jelas bahwa UU KIP bertujuan melindungi hak warga negara terhadap informasi publik. Bahkan sebelum sebuah kebijakan publik diputuskan, warga negara sudah berhak mengetahui rencana dan alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Implementasi KIP dalam penyelenggaraan pilkada diyakini dapat mewujudkan tata kelola dan penyelenggaraan pilkada yang demokratis dan berintegritas. Melalui KIP, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan lengkap tentang proses pilkada, mulai dari tahapan pendaftaran calon, kampanye, hingga penghitungan suara.

Terdapat sejumlah alasan mengapa informasi publik tersebut sangat krusial bagi warga negara. Pertama, masyarakat dapat membuat keputusan yang rasional dalam memilih (calon) pemimpin berdasarkan informasi yang diperoleh.

Kedua, KIP memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif di dalam pengawasan setiap tahapan pilkada serta memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, dengan adanya KIP, maka berbagai bentuk potensi pelanggaran dan kecurangan dapat lebih mudah dideteksi dan dicegah.

Keempat, dengan adanya data yang terbuka, kinerja penyelenggara pilkada dapat dievaluasi secara objektif. Hal ini memungkinkan perbaikan terus-menerus dalam penyelenggaraan pilkada di masa mendatang. Dan, kelima, meningkatkan kepercayaan publik. KIP yang efektif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pilkada, sehingga hasilnya akan mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat.

Dengan kelima alasan itu, kita –masyarakat Kalimantan Timur—menaruh harapan untuk berjumpa dengan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Barangkali itu!

Editor : Muhammad Rizki
komisi informasi keterbukaan informasi publik kaltim