Oleh:
Aji Sofyan Effendi
Ketua ISEI Samarinda-Korwil ISEI Kaltim
----
DALAM minggu-minggu ini hampir seluruh media Televisi Nasional dan Swasta juga media sosial diwarnai dengan berbagai pemberitaan yang terkait dengan susunan kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto, baik di level menteri, wakil menteri sampai kepada kepala badan.
Senyum semringah para calon menteri dan wakil menteri yang telah mengikuti Perbekalan dalam 2 hari lalu, tanggal 16-17 Oktober 2025 terpancar, ada optimisme kebangsaan dari lintasan dan raut wajah para calon menteri tersebut, baik dari golongan mantan menteri Jokowi yang kembali bertugas maupun wajah-wajah baru, kaum menteri milenial yang dipercayakan sebagai wakil menteri atau jabatan lainnya, yang siap menjalankan tugas bangsa dan negara, dari sisi masyarakat yang menonton tayangan tersebut.
Tentunya berharap bahwa ”optimisme kabinet kebangsaan” tersebut, memang dapat memberi warna kesejahteraan dalam berbagai kebijakan kabinet presiden Prabowo yang akan datang.
Namun di segi yang lain, hari ini dunia internasional dan global tidak sedang baik-baik saja, berbagai persoalan ekonomi dan politik global menjadi ”tantangan serius bagi calon menteri yang pemula” yang akan menjabat menteri dalam kabinet Prabowo ini, Indonesia tidak berdiri sendiri, sebagai negara yang Non Blok dan bagian penting dari negara pemimpin G-20 dan Negara yang menjadi saudara tua di negara ASEAN.
Pemahaman atas dinamina politik dan ekonomi global tersebut menjadi salah satu syarat keberhasilan Kabinet Prabowo ini dalam mengatasi ” External Shock” wabil khusus menteri-menteri muda dan kaum milineal harus banyak belajar dan membaca serta memahami semua kejadian global tersebut secara empirik dan akademik, karena ini menyangkut pertaruhan strategi politik dan ekonomi kedepan.
Secara keseluruhan, 2025 diperkirakan akan menjadi tahun di mana dunia masih menghadapi ketidakpastian, tetapi juga menghadirkan peluang baru dalam bidang teknologi, diplomasi, dan kerjasama global untuk mengatasi tantangan yang ada, beberapa tantangan politik global seperti: instabilitas di Timur Tengah dan Afrika Utara: situasi politik di wilayah ini tetap tidak menentu.
Isu terorisme, kekacauan politik, dan migrasi tetap menjadi tantangan bagi negara-negara di kawasan ini. Di beberapa negara, seperti Suriah dan Yaman, penyerbuan militer Israel ke Gaza Palestina dan Libanon, tetap akan berlangsung di tahun 2025 yang akan datang, dengan segala implikasinhya termasuk potensi perang terbuka antara Israel dan Iran, selanjutnya konflik antara Rusia dan Ukraina yang dimulai pada 2022 mungkin akan tetap berlangsung, meskipun pada 2025 mungkin memasuki fase baru, apakah berupa gencatan senjata atau intensifikasi pertempuran.
Eropa dan NATO tetap berperan dalam mendukung Ukraina, sementara Rusia berupaya mengamankan pengaruhnya di Eropa Timur, Geopolitik AS-China sampai pada saat ini Hubungan AS-China diprediksi tetap tegang, dengan konflik di bidang teknologi, ekonomi, dan militer. Isu Taiwan, Laut China Selatan, dan perlombaan senjata siber menjadi sorotan. AS yang akan memperkuat aliansi di Asia Pasifik seperti dengan Jepang, Australia, dan India untuk menahan pengaruh China di kawasan tersebut.
Dari sisi ekonomi global, pada tahun 2025, perekonomian global diprediksi masih menghadapi sejumlah tantangan besar yang akan mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Beberapa isu utama seperti inflasi global, ketegangan perdagangan, pemulihan pascapandemi, dan krisis energi akan menjadi faktor penting yang memengaruhi kebijakan ekonomi dalam skala internasional.
Salah satu masalah yang paling menonjol adalah inflasi global yang terus meningkat. Banyak negara, terutama negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa, masih berupaya untuk mengendalikan inflasi yang melonjak sejak pandemi COVID-19. Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral seperti Federal Reserve AS mempengaruhi aliran modal internasional, yang pada akhirnya dapat memengaruhi nilai tukar mata uang di negara berkembang, termasuk Indonesia.
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, misalnya, dapat menekan harga barang impor dan meningkatkan biaya produksi dalam negeri, terutama bagi sektor yang tergantung pada bahan baku impor.
Selain itu, ketegangan perdagangan internasional, khususnya antara Amerika Serikat dan China, masih berlanjut dan memperburuk situasi rantai pasokan global. Sebagai salah satu mitra dagang utama kedua negara tersebut, Indonesia perlu lebih cermat dalam menavigasi kebijakan perdagangan luar negeri agar tidak terkena dampak langsung dari proteksionisme atau hambatan perdagangan yang terjadi. Diversifikasi pasar ekspor dan penguatan pasar domestik menjadi kunci penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap dinamika eksternal.
Di sisi lain, krisis energi global yang berlarut-larut, terutama di Eropa yang mengalami tekanan akibat konflik Rusia-Ukraina, juga memberikan dampak tidak langsung pada Indonesia. Kenaikan harga energi global dapat menambah tekanan pada biaya produksi energi dalam negeri, terutama untuk minyak dan gas.
Meski Indonesia memiliki cadangan energi domestik, fluktuasi harga energi global dapat mempengaruhi biaya produksi industri dan daya beli masyarakat. Pemerintah Indonesia perlu terus mendorong transisi energi ke sumber energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi dampak ketidakstabilan harga energi dunia.
PRABOWONOMICS.
Istilah "Prabowonomics" merujuk pada pendekatan kebijakan ekonomi yang diusung oleh Prabowo Subianto, terutama dalam visi ekonominya untuk Indonesia jika terpilih sebagai presiden. Sejak masa kampanyenya, Prabowo dikenal dengan retorikanya yang menekankan pada kemandirian nasional dan perlunya memperkuat sektor-sektor strategis domestik. Prabowonomics berfokus pada pembangunan ekonomi yang berbasis pada kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri nasional.
PRINSIP UTAMA PRABOWONOMICS.
Pertama, Kemandirian Ekonomi dan Nasionalisme Ekonomi: Prabowo menekankan bahwa Indonesia harus lebih mandiri dalam hal sumber daya pangan, energi, dan industri strategis lainnya. Ini berarti mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat kemampuan dalam negeri untuk memproduksi barang-barang kebutuhan vital.
Kedua, Peningkatan Ketahanan Pangan dan Energi: Salah satu visi utama dalam Prabowonomics adalah memperkuat ketahanan pangan dan energi. Prabowo percaya bahwa Indonesia, sebagai negara agraris dan kaya sumber daya alam, memiliki potensi untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menjadi eksportir besar di kedua sektor ini. Ini membutuhkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan infrastruktur pertanian, subsidi yang tepat untuk petani, serta percepatan transisi ke energi terbarukan.
Ketiga, eindustrialisasi dan Hilirisasi Sumber Daya Alam: Prabowonomics juga menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam—yakni memaksimalkan pengolahan hasil sumber daya di dalam negeri, alih-alih hanya mengekspor bahan mentah. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara.
Keempat, Keberpihakan kepada UMKM dan Ekonomi Kerakyatan: Dalam kebijakan ekonominya, Prabowo menunjukkan keberpihakan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Ia sering menyebutkan pentingnya mendorong UMKM melalui insentif, akses permodalan yang lebih mudah, dan pengurangan regulasi yang menghambat.
Kelima, Infrastruktur yang Berkelanjutan: Meskipun pembangunan infrastruktur menjadi warisan besar pemerintahan sebelumnya, Prabowo berfokus pada pentingnya infrastruktur yang tidak hanya berskala besar, tetapi juga merata hingga ke pelosok. Ini termasuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, serta digitalisasi di daerah pedesaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Meskipun kebijakan-kebijakan ini menawarkan potensi besar untuk pertumbuhan, tantangan utama adalah bagaimana memastikan implementasinya berjalan efektif, tanpa adanya tumpang tindih dengan kebijakan sebelumnya, serta memastikan inklusivitas dan distribusi manfaat yang adil bagi semua lapisan masyarakat.
Dengan pendekatan yang tepat, "Prabowonomics" dapat membawa Indonesia menuju era pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan mandiri pada 2025-2029, di tengah tantangan global yang terus berubah.
PRABOWONOMICS & TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA
Dalam sebuah pertemuan di Jogyakarta beberapa bulan lalu, yang di inisiasi oleh Bappenas yang dbekerja bareng dengan ISEI Pusat, yang dihadiri oleh seluruh pengurus ISEI daerah di Indonesia telah membahas berbagai macam persoalan Transformasi ekonomi indonesia menuju Indonesia emas 2045.beberapa ulasan yang terkait dengan transformasi Indonesia dari 2025-2030 sampai menuju Indonesia Emas tahun 2045 dapat dilihat pada gambar berikut ini :
Gambar di atas menunjukkan ada 3 jenis transformasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam Upaya melanjutankan SDGs, yaitu Transformasi Sosial. Transformasi ekonomi dan Transformasi Tata Kelola, gambar tersebut menunjukkan bahwa inti dari transformasi ekonomi adalah bagaimana indonesia terlepas dari ketergantungan dengan SDA menjadi Sumber daya buatan, baik dalam bentuk inovasi maupun transformasi digital.dari industri Hulu menjadi Industri Hilir.
Terkait dengan hal tersebut diatas, adalah menjadi sebuah tantangan bagi Kabinet Presiden Prabowo untuk mencapai ketiga jenis Transformasi tersebut diatas khususnya untuk mencapai tahapan transformasi ekonomi Indonesia seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:
Dalam tahap1 kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto 2025-2029, indikator yang wajib tercapai meliputi: Penguatan Fondasi Transformasi berupa hilirisasi SDA, riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, dengan target pencapaian pertumbuhan ekonomi mencapai angka minimal 5,6 persen - 6,1 persen. Peran Industri pengolahan terhadap PDB mencapai 21,95 persen serta tercapainya middle class income sebesar 38 persen dari Populasi penduduk Indonesia. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan