Oleh: Prof Abdul Rachim
Ketua Perkumpulan Profesor Nusantara
KALTIMPOST.ID - Sistem ekonomi Indonesia seharusnya dijalankan berdasarkan demokrasi Pancasila. Sekarang yang terdengar adalah pagar laut 30 km di pesisir Tangerang, yang merugikan nelayan dan tidak sesuai sistem ekonomi Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten. Ini menjadi perhatian nasional. Struktur pagar dari bambu ini melintang di 16 desa dan melewati enam kecamatan hingga menimbulkan dampak serius bagi ribuan nelayan. Pagar tersebut dianggap ilegal karena tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) dan bertentangan sistem ekonomi demokrasi Pancasila.
Keberadaan pagar laut ini mengganggu ekosistem, memblokir akses nelayan, hingga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat pesisir. KKP berupaya melakukan langkah tegas dan terukur, salah satunya dengan penyegelan. Ada apa fakta di balik adanya pagar laut ilegal itu, siapa yang membangun, dan apa tujuannya. Dengan meneropong sistem ekonomi yang dianut berbagai negara, yakni haluan kanan sistem ekonomi sosialis, haluan kiri sistem ekonomi kapitalis, dan haluan tengah sistem ekonomi demokrasi.
Sistem ekonomi sosialis merupakan salah satu sistem ekonomi yang menjadikan pemerintah sebagai pihak yang berperan penting dalam mengendalikan dan mengatur semua kegiatan ekonomi. Di dalam sistem ini, pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam merencanakan, mengambil keputusan, dan mengatur semua kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan rakyat, serta memberikan kesetaraan dalam menangani semua masyarakat, baik itu miskin maupun kaya.
Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah memiliki peran cukup besar dalam berbagai kegiatan ekonomi. Pemerintah bisa membatasi kebebasan hak individu dalam memiliki sumber daya produksi. Jika pemerintah terlihat dalam setiap kegiatan ekonomi, maka akan lebih mudah dalam mengawasi dan juga mengatur jalannya sistem ekonomi yang ada. Selain itu, pemerintah juga bisa menghindarkan segala bentuk persaingan yang tidak sehat dan berdampak pada kesenjangan sosial.
Sistem ekonomi sosialis, pemerintah mengatur semua sumber daya produksi. Individu ataupun swasta tidak mempunyai wewenang serta kebebasan dalam memiliki sumber daya yang ada. Adanya anggapan kesamaan status sosial, antara golongan miskin dan kaya untuk mendapatkan keuntungan dalam berusaha. Dalam sistem ekonomi ini, pemerintah merupakan pihak yang berkuasa dalam merencanakan dan memutuskan suatu hal yang berkaitan dengan ekonomi.
Semua keperluan masyarakat dipenuhi oleh negara mulai, fasilitas kesehatan, pendidikan. Juga kesetaraan sosial bagi semua individu, mulai dari yang kaya hingga yang miskin. Praktik monopoli tidak ada. Terciptanya pemerataan pendapatan, inflasi lebih mudah dikendalikan, dan pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan dan mengawasi setiap kegiatan ekonomi.
Bisakah itu terjadi? Ternyata pertumbuhan ekonomi jadi terhambat, pemerintah yang menjadi satu-satunya pelaku pasar, jumlah kewirausahaan menjadi semakin sedikit. Semangat berinovasi dan kreativitas pelaku usaha menjadi berkurang. Adapun pajak cukup tinggi. Sistem ini diterapkan di Tiongkok, Korea Utara, dan beberapa negara lain.
Sementara sistem ekonomi kapitalis merupakan salah satu sistem ekonomi yang paling populer dan kontroversial. Sistem ini lahir dari hasil pemikiran ekonomi klasik. Ciri utamanya yaitu hak milik privat atas semua alat produksi dan juga distribusi. Hal tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan laba atau keuntungan sebanyak-banyaknya.
Sistem ekonomi ini merupakan sebuah cara dalam melanggengkan kapitalisme itu sendiri. Dengan diterapkannya sistem yang berlaku, juga memberikan kebebasan bagi para pelaku ekonomi dalam melakukan semua kegiatan demi kepentingan individu.
Sistem ekonomi kapitalis menciptakan sebuah paham atau ideologi dan kemudian menjadi gaya hidup, memberikan kebebasan bagi individu untuk mempunyai sumber daya. Misalnya persaingan tiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, atau persaingan antar badan usaha dalam mencari laba.
Sistem ekonomi kapitalis mementingkan diri sendiri. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk bersaing dalam bisnis agar mendapatkan laba tinggi. Dalam hal ini, semua kegiatan ekonomi dan sosial dilakukan untuk kepentingan tiap individu. Hak milik perseorangan diakui di negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis, akan memberikan kebebasan untuk rakyatnya dalam menimbun kekayaan pribadi tanpa mempedulikan posisi orang lain yang tidak mempunyai kemampuan dalam melakukan hal yang sama.
Intervensi pemerintah sangat dibatasi. Jadi mereka hanya berperan sebagai penyedia fasilitas. Sebab itu, semua pemilik bisnis dan masyarakat umum bisa melakukan semua kegiatan ekonomi dengan lancar, bebas berkompetisi. kapitalis menerapkan mekanisme pasar yang bertugas dalam menentukan harga keseimbangan antara permintaan dan penawaran suatu produk ataupun jasa. Apabila terjadi penurunan harga yang cukup rendah, maka negara diminta tidak ikut campur. Sebab, mekanisme pasar akan menentukan harga keseimbangan baru dengan sendirinya. Negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat, Prancis, dan beberapa negara lainnya.
Kemudian, sistem ekonomi Pancasila adalah sebuah konsep kebijakan ekonomi untuk menjaga titik keseimbangan. Ke kanan berarti bebas mengikuti aturan pasar, sementara ke kiri berarti ada intervensi pemerintah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.
Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan sosial harus mengutamakan pembangunan ekonomi yang selaras dengan pembangunan sosial, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan ekonomi yang dilakukan. Didasarkan pada semangat gotong royong dan kerja sama, sehingga masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Memperjuangkan kesejahteraan bersama seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya kesejahteraan ekonomi suatu daerah atau kelompok saja.
Pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi rakyat, dan tidak sebagai pemilik atau kontrol dari sumber daya ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila bebas berkreasi dan inovasi, setiap warga negara diberi kebebasan untuk membentuk dan menjalankan usahanya sendiri selama tidak menggangu kepentingan negara dan bangsa.
Pengelolaan kegiatan ekonomi dilakukan secara bersama untuk kepentingan bersama. Negara mengakui hak milik individu selama tidak bertentangan dengan hajat hidup orang banyak.
Perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena menganut asas demokrasi sehingga membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga, dan kemufakatan. Proses pengambilan keputusan akan berjalan lambat karena harus menunggu kemufakatan terlebih dahulu. Dominasi negara yang akan meredam kreativitas dan inovasi masyarakat.
Demokrasi ekonomi dapat diartikan sebagai sistem ekonomi di mana kekuasaan ekonomi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan ekonomi yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis murni di mana kekuasaan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal.
Implementasi demokrasi ekonomi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mengatur tentang perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pemerintah mendorong pengembangan koperasi sebagai salah satu bentuk usaha bersama. Badan Usaha Milik Negara berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama di sektor-sektor strategis.
Pemerintah menjalankan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat, seperti program UMKM dan program desa berdikari termasuk menjalankan hak nefra tentang cabang produksi yang terpenting serta menguasai bumi dan seisinya.
Kesenjangan ekonomi yang masih tinggi menjadi tantangan utama dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Masuknya modal asing dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam negeri jika tidak dikelola dengan baik. Korupsi merupakan salah satu penyakit yang menggerogoti perekonomian dan menghambat pencapaian keadilan sosial.
Demokrasi ekonomi merupakan konsep yang ideal untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan sangat menetukan jalannya demokrasi ekonomi pancasila.
Paradoks adalah istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan situasi atau pernyataan yang tampaknya bertentangan dengan logika atau kebiasaan umum. Namun pada kenyataannya mengandung kebenaran atau makna yang mendalam. Beberapa tujuan utamanya sebagai berikut. Memicu pemikiran pembaca paradoks sering kali memaksa pembaca untuk merenung lebih dalam dan melihat sebuah situasi dari perspektif yang berbeda.
Dengan menggabungkan dua hal yang tampaknya berlawanan, memancing pembaca untuk mempertanyakan pemahaman konvensional. Menyampaikan ide yang kompleks banyak situasi dalam hidup yang tidak dapat dijelaskan dengan logika sederhana atau pernyataan langsung.
Paradoks memberi ruang bagi penulis untuk menggambarkan kompleksitas suatu perasaan, situasi, atau konsep dengan cara yang lebih mendalam dan penuh makna. Pernyataan yang tampaknya tidak masuk akal seringkali membuat sejenak dan berpikir tentang makna lebih dalam yang terkandung.
Pemerintah harus bertindak sebagai wasit dan pengendali untuk menerapkan ekonomi demokrasi Pancasila. Nanmun terkadang ikut menjadi pemain dalam menjalankan dan mengambil kebijakan bersama dengan pengusaha dan dewannya rakyat hasil Pemilu yang dipelopori partai dalam berdemokrasi. Ini biangnya sehingga ekonomi demokrasi Pancasila yang menjadi fundamental negara tergoyahkan dan harus dibuat fondasi sebagai penjabaran dalam perundang-undangan untuk memberikan arah yang dituju dan dicapai. (dwi)
Editor : Duito Susanto