Oleh:
Ahmad Busri
Sekretaris IKA UB Kaltim dan Sekjen Paguyuban Demak Kalijogo
LAGI-lagi kita di Balikpapan dibuat resah dengan pemandangan antrean panjang di SPBU. Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), terutama jenis pertamax dan pertalite, kembali menghantui aktivitas sehari-hari.
Sebagai bagian dari masyarakat kota ini, Paguyuban Demak Kalijogo turut merasakan betul dampaknya.
Bukan hanya soal waktu yang terbuang percuma di antrean, tapi juga kekhawatiran akan terhambatnya roda ekonomi dan potensi keresahan sosial yang lebih luas.
Kondisi itu tentu bukan barang baru. Setiap kali isu kelangkaan mencuat, pertanyaan yang sama selalu terngiang, sampai kapan?
Imbauan untuk tidak panic buying memang penting. Namun tanpa solusi mendasar dan terukur. Imbauan saja bagai angin lalu.
Kita perlu menelisik lebih dalam akar permasalahan dan menawarkan solusi yang benar-benar menyentuh titik persoalan.
Dari kacamata warga biasa, termasuk anggota Paguyuban Demak Kalijogo, ada beberapa dugaan kuat yang menjadi biang keladinya.
Pertama, soal kuota BBM bersubsidi yang terasa makin tidak cukup. Pertumbuhan jumlah kendaraan dan geliat ekonomi di Balikpapan seolah tak sejalan dengan alokasi BBM yang tersedia.
Akibatnya, cepat atau lambat, SPBU kehabisan stok, terutama jenis yang harganya lebih terjangkau.
Kedua, kita tak bisa menampik adanya potensi masalah dalam distribusi. BBM itu layaknya aliran darah bagi aktivitas kita.
Jika ada sumbatan di tengah jalan, dari depo ke SPBU, maka akan terjadi ketidakmerataan distribusi.
Ada SPBU yang menumpuk. Ada pula yang kering kerontang. Pemerintah dan PT Patra Niaga perlu meneliti betul alur distribusi ini. Mencari titik lemah dan memperbaikinya.
Yang lebih menyakitkan adalah dugaan adanya praktik penimbunan dan penyalahgunaan.
Di tengah sulitnya mencari BBM, ada saja oknum yang tega memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi.
Mereka menimbun lalu menjual dengan harga tak wajar atau bahkan menggunakan BBM bersubsidi yang seharusnya untuk masyarakat kecil. Itu jelas tindakan yang merugikan dan harus ditindak tegas.
Terakhir, itu juga perlu kita akui, adalah fenomena panic buying. Rasa takut akan kehabisan memang wajar.
Namun jika semua orang berbondong-bondong membeli melebihi kebutuhan, justru kelangkaan akan semakin parah. Kita semua perlu menahan diri dan membeli sesuai keperluan.
Lalu, apa yang bisa kita usulkan agar masalah ini tidak terus berulang? Paguyuban Demak Kalijogo mencoba merangkum beberapa saran yang kami yakini tepat sasaran:
KEPADA PEMERINTAH:
Pemerintah punya peran sentral di sini. Evaluasi dan revisi kuota BBM bersubsidi adalah langkah mendesak.
Jangan lagi kuota itu hanya angka di atas kertas. Tapi harus benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum harus diperketat. Jangan biarkan para penimbun dan pelaku penyalahgunaan merajalela. Sinergi antara polisi, dinas terkait, dengan Pertamina sangat dibutuhkan.
Penting juga bagi pemerintah untuk mengintensifkan sosialisasi soal kebijakan BBM. Masyarakat perlu tahu berapa kuotanya, bagaimana penyalurannya, dan apa hak mereka.
Informasi yang jelas dan mudah diakses bisa mencegah kepanikan dan mengurangi potensi kesalahpahaman.
Terakhir, pengembangan sistem digitalisasi penyaluran BBM harus dipercepat. Dengan sistem yang terintegrasi dan akuntabel, kita bisa memantau stok secara real-time, mencegah kebocoran, dan memastikan distribusi yang lebih adil.
KEPADA PT PATRA NIAGA:
Sebagai ujung tombak distribusi, PT Patra Niaga punya tanggung jawab besar. Optimalisasi rantai distribusi harus menjadi prioritas.
Cari dan atasi semua potensi hambatan agar BBM bisa sampai ke SPBU tepat waktu dan merata.
Peningkatan stok dan monitoring ketersediaan juga krusial. Jangan sampai depo kosong atau SPBU kehabisan tanpa ada antisipasi yang memadai.
Yang tak kalah penting adalah transparansi informasi stok kepada publik. Masyarakat berhak tahu kondisi ketersediaan BBM di SPBU terdekat.
Informasi itu bisa disalurkan lewat aplikasi, website, atau bahkan papan informasi di SPBU. Dengan begitu, masyarakat bisa merencanakan pengisian BBM dengan lebih baik.
KEPADA PENGECER BBM (SPBU):
Para pengelola SPBU adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan konsumen. Pelayanan yang adil dan teratur adalah kunci.
Terapkan antrean yang jelas dan hindari praktik pilih kasih. Pembatasan pembelian yang wajar untuk konsumen individu juga perlu dipertimbangkan agar semua kebagian.
Dan yang tak kalah penting, laporkan jika ada indikasi penimbunan atau penyalahgunaan di sekitar SPBU. Kalian adalah mata dan telinga di lapangan.
Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Mari kita mulai dari diri sendiri. Gunakan BBM secara bijak dan efisien.
Pertimbangkan kembali setiap perjalanan. Gunakan kendaraan seperlunya dan rawat kendaraan agar konsumsi BBM tetap optimal.
Jika memungkinkan, beralihlah ke alternatif transportasi seperti sepeda atau transportasi umum untuk jarak dekat. Yang terpenting, jangan panik membeli.
Kepanikan kita justru memperburuk situasi. Jika melihat ada praktik penimbunan atau penyalahgunaan, jangan ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwenang.
Kelangkaan BBM adalah masalah kompleks yang memerlukan solusi dari semua pihak. Pemerintah, distributor, pengecer, dan masyarakat punya peran masing-masing.
Mari kita kedepankan sinergi dan komunikasi yang baik. Jangan sampai masalah ini terus berulang dan meresahkan kita semua.
Sudah saatnya kita bergerak bersama mencari solusi yang tepat sasaran, demi kenyamanan dan kesejahteraan seluruh warga Balikpapan dan Kaltim. (rd)
Editor : Romdani.