Catatan: Muhammad Sarip (Sejarawan Publik)
KALTIMPOST.ID - Tidak hanya berhubungan dengan entitas lokal Kalimantan seperti Banjar, Dayak, Paser, Berau, Brunei. Bangsa Kutai juga memiliki relasi historis dengan entitas dari Pulau Jawa serta Pulau Sulawesi seperti Wajo dan Bugis Bone.
Sekitar tiga pekan setelah dilantik sebagai kepala daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), bupati Aulia Rahman Basri dan wakil bupati Rendi Solihin berziarah ke makam Sultan Aji Muhammad Idris.
Pusara bersemayamnya jasad raja Kutai ke-14 itu berlokasi di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawasi Selatan. Ziarah pada 15 Juli 2025 dirangkai dalam agenda perjalanan Bupati Kukar beserta rombongan Pemerintah Kabupaten Kukar dan Sultan Kutai Adji Muhammad Arifin.
Sultan Aji Muhammad Idris adalah Pahlawan Nasional dari Kalimantan Timur. Gelar Pahlawan Nasional baru diperoleh secara resmi pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021. Proses usulan gelarnya seolah cukup singkat dan mendadak. Namun, yang banyak publik tidak mengetahuinya, usulannya telah diajukan sejak awal abad ke-21.
Sultan Idris menikah dengan Aji Doya, yakni cucu dari Raja Wajo, La Maddukelleng. Ayah mertua Sultan Idris adalah putra La Maddukelleng yang bernama Patta To Sebengaron. Adapun ibu mertua Sultan Idris adalah putri Raja Paser yang bernama Andin Ajang. Jadi, istri Sultan Idris yang kemudian melahirkan Sultan Aji Imbut, adalah cucu Raja Wajo sekaligus cucu Sultan Paser.
Dengan relasi kekerabatan dengan La Maddukelleng, Sultan Idris berpartisipasi dalam peperangan antara Wajo versus VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) di tanah Sulawesi dan Selat Makassar.
Sultan Idris bersama pasukan Kutai membantu Wajo menghadapi maskapai dagang Belanda yang menjelma sebagai kolonialis pada pertigaan awal abad ke-18. Sultan Idris gugur di tanah Wajo dan dimakamkan di sana.
Selama 2 dekade, proses usulan gelar Pahlawan Nasional Sultan Idris stagnan di tingkat pemerintah pusat. Saat itu pemerintah memberlakukan aturan normatif yang ketat mengenai kelengkapan sumber sejarah yang terverifikasi. Narasi sejarah Sultan Idris dianggap kurang bukti autentik.
Jalan buntu tentang proses ini berdampak pada terlupakannya sosok Sultan Idris. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten tidak mengabadikan nama Sultan Aji Muhammad Idris pada satu pun bangunan atau fasilitas umum.
Sekadar nama jalan pun tidak juga. Padahal banyak nama tokoh raja, sultan, maupun rakyat sipil yang dijadikan nama rumah sakit, jembatan, bandara, jalan, gedung, dan sebagainya.
Situasi berubah setelah pengumuman rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada Agustus 2019. Regulasi ketat mengenai syarat dokumen autentik untuk narasi sejarah tokoh calon pahlawan diperlonggar.
Diskresi dilakukan terhadap Kaltim. Delegasi Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) datang ke Kaltim pada 2020 dan mengarahkan tahapan eksekusi usulan Pahlawan Nasional Sultan Idris.
Saya hadir sebagai undangan unsur Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Kaltim pada pertemuan TP2GP dan Pemerintah Provinsi Kaltim pada 31 Agustus 2020. Unsur TP2GP saat itu menegaskan, Kaltim tinggal menjalankan prosesnya secara administratif dan usulan Sultan Idris sebagai Pahlawan Nasional dipastikan akan disetujui oleh pemerintah pusat.
Cukup fatal saat itu, tidak ada satu pun nama bangunan monumental yang bernama Sultan Aji Muhammad Idris. Padahal penamaan tokoh pada bangunan publik merupakan satu di antara syarat usulan gelar Pahlawan Nasional.
Pemerintah pusat kemudian bertindak taktis dengan bergegas mengubah status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) dan dinamai Sultan Aji Muhammad Idris. Penamaan kampus dengan singkatan UINSI ini disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tertanggal 11 Mei 2021.
Nama baru kampus di Jalan HAM Rifadin Samarinda Seberang ini sempat bikin bingung. Tak hanya publik yang bingung, tapi juga internal Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) tersebut. Penetapan nama tidak didahului dengan sosialisasi atau kajian dari IAIN. Para akademisi nyaris tidak ada yang menerbitkan riset ilmiah tentang Sultan Idris. Mahasiswanya juga tidak ada yang menyusun skripsi atau tesis tentang Sultan Idris.
Opini resistensi tak muncul secara terbuka di ruang publik. Namun, di panggung belakang, riak-riak dinamika itu jadi perbincangan. Peristiwanya telah berlalu empat tahun. Ada pelajaran yang dapat dipetik dan evaluasi yang bermanfaat untuk perbaikan masa kini dan masa depan.
Abai terhadap rekonstruksi sejarah yang terverifikasi ternyata bisa berdampak pada pikiran dan asumsi negatif sebagian publik, serta tindakan keliru dari pemerintah. Supaya hal itu tidak terulang, Pemkab Kukar dapat memulai solusinya dengan mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi kebudayaan.
Kebudayaan itu yang sebenarnya tidak hanya mengurusi kesenian atau festival budaya. Kebudayaan itu bukan nomenklatur yang bisa dianggap sama saja dengan OPD bidang pariwisata. Bidang kebudayaan tidak seperti pariwisata yang berorientasi peningkatan ekonomi kreatif.
Kebudayaan itu lebih tinggi ketimbang sekadar orientasi profit nominal. Isu budaya merupakan wacana yang kadang sensitif dan rentan problematik. Jika pembinaan kebudayaan terhambat, stabilitas sosial-politik bisa ikut terdampak. Jika konstelasi sosial secara komunal terusik, dampak negatifnya juga menimpa aspek ekonomi publik.
Persoalan misalnya warna ‘adat’ yang keramat pada fasilitas umum atau bangunan tua yang dianggap bersejarah, mesti diurus dan diselesaikan dengan metode yang benar dan valid. Karena itu, sudah saatnya Kukar memiliki OPD bidang kebudayaan yang berdiri sendiri, terpisah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo