KALTIMPOST.ID, Benarkah bangsa ini sedang mengalami krisis kepemimpinan dan keteladanan? Betulkah sebagian pemimpin kita sudah tidak lagi bisa dipercaya?
Baiklah, melalui catatan ini, saya ingin mencoba menguraikan sedikit demi sedikit pandangan saya mengenai jawaban atas dua pertanyaan tersebut.
Rasa-rasanya, di zaman sekarang, setiap dari kita bisa mengamati sendiri perkataan, sikap, dan gerak-gerik pemimpin, baik di level pusat maupun daerah hanya dari layar smartphone.
Ya, pesatnya perkembangan informasi dan komunikasi telah memudahkan kita untuk mengetahui mana pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan mana yang sungguh-sungguh mengabdikan diri untuk rakyat.
Tidak jarang, kita dibuat mengelus dada sebab perilaku sebagian pemimpin kita yang terbukti sewenang-wenang dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.
Mungkin dianggapnya, penyimpangan dan penyelewengan itu sebagai sebuah hal yang wajar dan budaya mangakar dan patut dilestarikan.
Mereka sama sekali tidak mampu menjadi panutan. Sama sekali tidak amanah. Perjuangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebatas ungkapan verbal.
Itu pun hanya di masa-masa kampanye. Setelah menjabat, seolah mengidap penyakit “amnesia” atas janji-janjinya.
Di sisi lain, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi justru dipinggirkan, Keberadaan kita tidak begitu dianggap.
Jangankan berjuang untuk mengentaskan ragam persoalan aktual rakyat, untuk sekadar mendengar keluh kesah kita saja tidak bersedia. Enggan untuk terjun langsung untuk memotret dan menyelami keadaan.
Tidak sudi untuk berbaur dan menyatu dengan rakyat. Melihat problematika sosial hanya dari ruang-ruang ber-AC sembari tertawa terpingkal-pingkal bersama kawan-kawan seprofesinya.
Dampaknya, mereka, para pemimpin itu, tidak mengerti betul apa yang sedang rakyat butuhkan. Tidak paham betul apa persoalan yang mendesak untuk diselesaikan dan mana yang kurang mendesak.
Sehingga ketika menetapkan kebijakan, program, dan regulasi, banyak yang meleset dan tidak sesuai dengan kehendak publik.
Banyak yang justru salah sasaran. Ternyata, bukan rakyat yang diuntungkan. Faktanya, bukan rakyat yang diprioritaskan.
Maka tak heran jika kebijakan-kebijakannya justru menguntungkan diri dan golongannya. Kadang menguntungkan investor dan pengusaha yang sedari awal mendukung pencalonannya.
Pemimpin semacam itu terikat dan terbelenggu oleh ulahnya sendiri. Sebab, sebelum mencalonkan diri sebagian pemimpin, entah di level desa, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional sekalipun, itu sudah menjalin kemitraan dan “perjanjian khusus” bagi dengan penyokongnya.
Dalam hal ini, para pengusaha punya kepentingan untuk melebarkan sayap usahanya. Sehingga, ketika sedang pesta demokrasi, mereka merapat ke kandidat yang nantinya bisa menjadi kaki tangannya.
Dampaknya, menurut hemat saya, para calon pemimpin tersebut tersandera. Apalagi, jika pengusaha-pengusaha di lingkarannya itu memiliki sejumlah permintaan yang sangat potensial merugikan masyarakat.
Sebenarnya, sah-sah saja jika ada pengusaha yang bertindak sebagai pemodal. Sebab, dalam kontestasi politik itu pasti tidak terlepas dari namanya ongkos/biaya politik yang harus dikeluarkan.
Hanya saja, jika sampai mengintervensi dan menekan calon agar nanti ketika sudah terpilih kebijakan/regulasi yang diputuskan sesuai kehendak pengusaha, maka saat itu pula hilanglah marwah dan wibawa pemimpin tersebut.
Dari awal sudah tidak mencerminkan sosok yang mampu. Lantas, apa kaitannya dengan dua pertanyaan di atas tadi?
Jika disimak betul, kaitannya sangat erat. Bahkan sangat berhubungan. Bisa jadi, kemerosotan moralitas atau krisis karakter sebagian pemimpin kita sudah terjadi sebelum mereka dilantik sebagai kepala desa, bupati, wali kota, dan gubernur.
Sebab, mereka sudah berkeinginan untuk merancang atau mendesain aturan atau program yang nantinya sesuai dengan keinginan pemodal ataupun kepentingan parpol pengusungnya.
Karakternya sudah keropos sejak awal. Sama sekali tidak menunjukkan sebagai sosok yang mampu menjadi panutan publik.
Nilai-nilai kejujuran dan sportivitas dalam berkontestasi tidak dihirauhkan.
Sebab, yang ada di kepalanya hanya bagaimana agar bisa duduk di kursi empuk kekuasaan.
Padahal, jabatan itu adalah amanah. Padahal, pemimpin itu merupakan pengayom dan pelayan masyarakat.
Padahal, pemimpin itu wajib taat pada konstitusi. Tapi, lagi-lagi kenyataannya, sebagian dari kita justru oleh melihat secara terang benderang ulah sebagian pemimpin yang culas, bermuka dua, dan korup.
Pantas saja ketika sudah duduk di kursi kekuasaan, mereka tidak begitu memprioritaskan kita sebagai pemilihnya.
Sebab, ambisinya sudah terpenuhi. Barangkali yang ada di pikirannya adalah bagaimana agar modalnya semasa kampanye dulu bisa segera kembali dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Tak heran, segala taktik dan strategi digunakan untuk mempermainkan anggaran negara agar bisa mendulang profit yang sebesar-besarnya.
Belum lagi, janji dan hutang budi terhadap para investor dan parpol pengusungnya. Padahal, ketika sudah dilantik, yang harus didahulukan adalah kepentingan rakyat.
Sebab, rakyatlah yang memilihnya sebagai pemimpin. Bukan pengusaha atau timsesnya. Maka alangkah lebih bijaknya jika bagi-bagi kue kekuasaan itu disesuaikan dengan kapasitas, integritas, pengalaman, dan profesionalisme kandidat.
Sebab, sudah banyak terjadi, orang-orang di lingkaran kekuasaan itu diisi oleh mereka yang sama sekali tidak punya kapasitas.
Ada juga yang cacat secara moral dan etika masih saja dipercaya. Alasannya, tiada lain tiada bukan karena mereka adalah pendukung militan ketika masa kampanye. Sungguh, hal semacam itu, tidak bisa terus-terusan terjadi.
Sistem meritokrasi mestinya sudah berjalan di lingkungan pemerintahan. Sebab, sukses tidaknya dalam menjalankan roda pemerintahan, juga tergantung oleh tim di dalamnya.
Artinya, kualitas sumber daya manusia (SDM) di dalamnya sangat memengaruhi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, terbuka, dan adil.
Baca Juga: Memerangi Perdagangan Bayi
Sehingga, setiap pemimpin wajib memberikan contoh yang baik bagaimana menunjuk dan menetapkan SDM yang mumpuni dan kredibel yang bisa bekerja dan melayani rakyat dengan optimal.
Oleh sebab itulah, pemimpin itu ibarat nakhoda kapal pesiar yang menentukan ke mana kapal akan berlabuh.
Pemimpin juga mesti menjadi inspirator yang menggerakkan rakyat. Sehingga, dalam segala tindak-tanduknya harus mencerminkan sebagai sosok yang mampu memberikan keteladanan.
Karena saya pribadi selaku penulis meyakini betul bahwa pemimpin yang berkarakter dan berjiwa Pancasila bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dia bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang dipimpinnya. Perkataan dan perbuatannya senantiasa selaras.
Apa yang katakan, itulah yang dilaksanakan. Apa yang dijanjikan, segera ditunaikan. Itulah pemimpin sejati.
Betul-betul nyata pengbadiannya. Dan kita pastinya berharap betul semakin banyak pemimpin semacam itu di negeri ini. Sekali lagi, kita masih terus menerus mencari dan mendambakan sosok pemimpin sejati. ***
*) Penulis buku Empat Titik Lima Dimensi
Editor : Dwi Puspitarini