Oleh: Muhammad Aufal Fresky*)
KALTIMPOST.ID, Bagaikan bola panas yang semakin membara. Begitulah kasus yang dialami Bupati Pati Sudewo.
Duduk perkaranya bermula saat ia menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Sontak, kebijakannya tersebut memancing penolakan keras dari masyarakat Pati. Dianggapnya sang bupati tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang lesu.
Bahkan, Sudewo sempat sesumbar tidak akan takut meskipun 50 ribu demonstran yang hadir.
Terkait hal itu, warga pun menjawabnya dengan menggelar demonstrasi besar-besaran pada Rabu (13/8/2025).
Meskipun pada akhirnya Sudewo meminta maaf dan membatalkan kebijakannya, publik masih geram dan menuntutnya lengser dari kursi bupati.
Tuntutan tersebut tentunya berangkat dari ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinannya. Kebijakannya dianggap tidak pro-rakyat. Belum lagi, ada beberapa pernyataannya di muka publik yang seolah-olah tidak menaruh empati terhadap kondisi masyarakat.
Rasa-rasanya, peribahasa: mulutmu harimaumu, sesuai dengan peristiwa di atas. Lebih-lebih seorang pejabat publik, memang harus ekstra hati-hati dalam memilah dan memilih kata yang tepat untuk disampaikan. Jangan sampai menyakiti dan membuat rakyat tersinggung.
Bukankah pemimpin itu seharusnya orang yang peka terhadap situasi dan kondisi yang ada? Bukankah pemimpin itu harusnya mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan lainnya?
Kasus yang dialami Bupati Pati Sudewo tersebut, kiranya bisa menjadi pembelajaran bagi pemimpin lainnya di segala level, mulai dari desa hingga nasional. Bahwa memimpin itu tidak cukup hanya dengan memakai jari.
Namun, juga menggunakan hati nurani. Artinya, seorang pemimpin dipilih rakyat bukan hanya bisa memerintah, tunjuk sana, tunjuk sini; enggan menerima saran, kritik, dan masukan rakyat.
Sebab, pemimpin yang baik adalah mereka yang ketika menetapkan kebijakan atau aturan, tidak hanya berdasarkan pertimbangan logika, tapi juga rasa.
Mendengarkan betul bisikan hatinya. Bukan bisikan hawa nafsunya. Seperti halnya nafsu terhadap materi dan kekuasaan. Sebab, nafsu semacam itu menjerumuskan.
Memimpin dengan hati merupakan sebuah lompatan paradigma, dari tata kelola birokrasi yang dingin dan mekanis menuju kepemimpinan yang penuh dengan kehangatan dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.
Pemimpin yang humanis mengerti betul masalah yang dialami publik dan bersedia mendengarkannya.
Pemimpin yang betul-betul memanusiakan manusia. Bukan menganggap rakyat sebagai bawahannya.
Namun menganggap rakyat sebagai majikan yang harus diutamakan dalam setiap pengambilan keputusan.
Pemimpin yang senantiasa mendengarkan suara hatinya akan memiliki sifat, sikap, dan karakter yang otentik alias tidak dibuat-buat. Tidak penuh dengan gimmick dan manipulasi. Perkataan dan perbuatannya selaras. Janjinya kepada rakyat ditunaikan. Hatinya betul tulis dalam mengabdi kepada nusa dan bangsa. Benar-benar berempati terhadap kesusahan rakyat, terutama wong cilik.
Terkait hal itu, Daniel Goleman (1995) mengungkapkan bahwa empati adalah jantung dari kecerdasan emosional, dimensi kepemimpinan yang lebih menentukan keberhasilan daripada kecerdasan intelektual saja.
Dalam hal ini, mengandung artian bahwa pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi akan lebih mampu menciptakan tim yang loyal dan berdaya sebab mereka tidak hanya memimpin secara rasional, tapi relasional.
Dalam konteks kepemimpinan, pemimpin yang memiliki empati tinggi, mengerti dan memahami betul bagaimana caranya memperlakukan rakyat.
Bak oase yang menyegarkan di tengah gurun tandus, begitulah kehadiran pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyat.
Mereka yang memimpin dengan hati mungkin sudah teramat langka keberadaannya. Atau memang kita sukar menemukannya. Entahlah.
Sebab, hari-hari kita, seolah dipenuhi dengan ragam pemberitaan kasus pemimpin culas dan korup.
Sama sekali tidak amanah, tidak bertanggung jawab, dan tidak memiliki integritas dalam memimpin.
Rakyat dijadikan sapi perah untuk memenuhi hasratnya yang seakan tak ada habisnya. Gaji dan tunjangan yang didapatkan seolah kecil bagi mereka yang haus akan materi.
Dan, lagi-lagi, segala macam jurus, taktik, dan strategi licik digunakan untuk mempertebal dompetnya.
Jangankan mengentaskan persoalan rakyat, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka menjadi beban dan sumber masalah bagi rakyat.
Padahal, kata Haji Agus Salim, salah satu pejuang kemerdekaan, memimpin adalah menderita. Namun, fakta di lapangan, berbanding terbalik.
Yang dibuat menderita adalah rakyat yang dipimpin. Sementara, pemimpinnya sendiri berleha-leha.
Padahal, amanah dan tanggung jawab yang dipikulnya besar. Salah satunya yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Dalam hal ini sudah sering dikemukakan banyak pemikir kebangsaan, bahwa Indonesia sebenarnya sedang mengalami krisis kepemimpinan dan keteladanan.
Padahal, pemimpin itu harusnya mampu menginspirasi, memberdayakan, dan menuntun. Menjadi kompas moral bagi bangsa.
Senantiasa gerak cepat memberikan solusi nyata atas persoalan yang terjadi. Dan hal semacam itu sukar dilaksanakan jika pemimpin kita tidak memimpin dengan hati.
Bisanya hanya memimpin dengan ego dan amarah. Antikritik dan tidak terbuka terhadap perbedaan pandangan.
Sekali lagi, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang bersedia memimpin dengan hati. Memimpin dengan penuh kasih sayang dan kelembutan.
Bersedia mewakafkan dirinya demi kepentingan masyarakat. Bukan sebaliknya, maunya hanya dilayani, tapi enggan untuk melayani.
Memimpin dengan hati berati ikut merasakan apa yang sedang dirasakan rakyat serta memberikan solusi terbaik.
Bukan pura-pura tuli ketika mendengar jeritan rakyat. Atau pura-pura buta dengan kondisi rakyat yang kian terjepit. ***
*) Penulis buku Empat Titik Lima Dimensi
Editor : Dwi Puspitarini