OPINI OLEH: Ali Kusno Widyabasa, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur.
“SIAPA yang akan melakukan penolakan, saya tunggu. Silakan lakukan. Jangan Cuma 5.000 orang, 50.000 orang juga saya hadapi. Saya tidak akan mengubah keputusan.” Itulah pernyataan Bupati Pati, Sudewo, menanggapi protes warga atas kenaikan PBB sebesar 250 persen.
Masyarakat Pati benar-benar terprovokasi, tersulut emosi. Tidak hanya warga Pati, warganet pun ramai memberikan dukungan. Bisa ditebak, Sadewo meminta maaf dengan segala pembelaan. Publik Pati telanjur emosi. Aksi demonstrasi yang diagendakan 13 Agustus 2025 pun tetap lanjut, bahkan dengan tuntutan Bupati Pati mundur.
Itu contoh nyata, dalam politik, kata-kata bisa menjelma mata pisau yang tajam nan menyesakkan. Sama sesaknya rasa hati warga Mahakam Ulu saat melewati kubangan yang katanya jalan.
Bupati Pati tidak sendirian. Kita disuguhi pertunjukan pejabat yang gagal dalam komunikasi publik. Baik menteri, gubernur, maupun bupati/wali kota seperti berlomba menyakiti dan memancing emosi. Pernyataan mereka sering kali menjadi bensin bagi bara kemarahan publik.
Terbaru, pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, terkait lahan nganggur 2 tahun akan diambil negara. “Saya mau tanya. Emang Mbahmu, leluhurmu bisa membuat tanah?” kata Nusron. Pernyataan itu sukses membuat keresahan dan kemarahan publik.
Itu menjadi potret nyata betapa komunikasi yang tidak cermat bisa menjadi senjata makan tuan. Blunder. Kelalaian menghancurkan kepercayaan.
Akar Permasalahan Blunder Komunikasi
Jika ditelusuri, ada beberapa akar permasalahannya. Pertama, kurangnya kepekaan konteks sosial. Indonesia merupakan permata yang terukir dari ribuan etnis dan budaya, dengan tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai persoalan.
Berbagai persoalan belakangan ini benar-benar menguji kesabaran publik. Pejabat terkesan abai nan lalai, sama saja menabur garam pada luka yang menganga. Kedua, bahasa yang tanpa rasa. Sering kali pejabat menggunakan diksi ambigu, kalimat berbelit, dan intonasi defensif. Pesan yang disampaikan jadi pemicu perang kata.
Di era media sosial, setiap kata yang terucap bisa menyebar secepat kilat. Kesalahan komunikasi publik dapat tersebar dalam kedipan mata. Ketiga, adanya sumbatan aspirasi. Sering kali, pejabat terlalu asyik dengan suara mereka sendiri. Mereka tidak menyadari suaranya sumbang tak seirama dengan orkestra keluhan publik. Ketika hanya bertepuk sebelah tangan, itu bukanlah interaksi.
Anehnya, sebagian pejabat menganggap kritik sebagai serangan personal, bahkan dianggap upaya menjatuhkan. Padahal kritikan sejatinya pupuk kinerja pemerintahan. Mereka gagal memahami pesan di balik setiap keluhan. Ada harapan besar agar pemerintahan menjadi lebih baik.
Sikap defensif bahkan ofensif sama halnya memperlebar jurang antara pemimpin dan rakyat. Disadari atau tidak, blunder komunikasi pejabat telah mendegradasi citra diri pejabat dan kepercayaan publik. Lantas, bagaimana seharusnya?
Solusi Komunikasi Publik yang Efektif
Pertama, pentingnya kehati-hatian memilih dan memilah bahasa. Gunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Hindari istilah teknis yang hanya dipahami oleh segelintir orang. Sederhanakan pesan agar diterima oleh semua lapisan masyarakat, apa pun profesi dan latar belakang pendidikannya.
Menurut Dr Rahayu, seorang ahli linguistik dan komunikasi publik, "Pemilihan diksi yang tepat dan struktur kalimat yang sederhana adalah kunci utama komunikasi yang efektif.
Bahasa yang jelas menunjukkan integritas dan transparansi, serta mampu membangun empati antara pembicara dan pendengar. Pejabat harus ingat bahwa bahasa adalah alat untuk menjembatani, bukan membatasi, pemahaman publik."
Kedua, jadikan diri sebagai cermin bagi masyarakat. Pahami konteks sosial dan budaya, lalu sesuaikan gaya komunikasi. Perbanyak dialog publik yang terbuka dan tulus.
Pejabat jangan malas menjaring aspirasi. Kehadiran fisik di tengah masyarakat dan mendengar setiap keluhan, jauh lebih berharga daripada seribu kata di depan kamera.
Ketiga, ubah sikap defensif menjadi responsif. Jadikan kritikan sebagai hadiah berharga untuk perbaikan. Aspirasi jangan dianggap serangan pribadi. Jangan ya, jangan. Akui kesalahan jika memang ada. Tunjukkan bahwa pemerintah tidak antikritik. Setiap masukan silakan diterima, meski dengan bahasa yang tidak enak di telinga atau untuk dibaca.
Pelajaran Berharga bagi Pejabat di Kaltim
Khusus untuk pejabat di Kaltim, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, komunikasi publik yang efektif merupakan keharusan. Belajarlah dari kesalahan komunikasi pejabat di daerah lain. Pahami keberagaman, rangkul masyarakat dengan penuh hormat, gunakan bahasa yang jelas, dan optimalkan penggunaan media sosial.
Saat ini publik Kaltim lebih nyaman menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan di media sosial. Cermati aspirasi yang berkembang, baik di akun media sosial pemerintah, media massa, maupun komunitas. Berbagai aspirasi dan kritikan merupakan representasi kegundahan publik. Selami, pahami, dan kalau bisa berikan solusi.
Satu hal yang perlu disadari, komunikasi menjadi jembatan penghubung pemerintah dengan masyarakat. Jika jembatan ini rapuh, upaya menjaga kepercayaan dan mewujudkan pembangunan akan jauh dari pandangan. Komunikasi publik yang baik merupakan investasi.
Citra diri yang terjaga membuat pejabat tidak perlu bersusah payah saat Pilkada. Yang perlu diingat pejabat di Kaltim, janji politik bukanlah rangkaian kata-kata basi. Hendaklah setiap janji segera terealisasi. Kalaupun belum sempurna, sampaikan dengan bahasa yang tertata, mudah diterima. Jangan sampai warga lelah berharap dan berucap, “Lidah memang tak bertulang.” (*)
Editor : Muhammad Rizki