Ekoteologi Islam dan Keberlanjutan Lingkungan

Muhammad Aufal Fresky • Dipublikasikan Rabu, 17 September 2025 | 14:26 WIB
Muhammad Aufal Fresky, Penulis buku Empat Titik Lima Dimensi.
Muhammad Aufal Fresky, Penulis buku Empat Titik Lima Dimensi.

KALTIMPOST.ID, Degradasi lingkungan, krisis iklim, dan kerusakan ekosistem menjadi pemicu terjadinya ragam bencana alam di berbagai wilayah. Mulai dari longsor, banjir, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan.

Bencana tersebut, disadari atau tidak, bukan hanya terjadi secara alami atau kebetulan. Faktor tangan-tangan tak bertanggung jawab juga ikut andil di dalamnya.

Eksploitasi alam secara besar-besaran demi keuntungan ekonomi telah meluluhlantakkan lingkungan hidup.

Dengan dalih kepentingan ekonomi, persoalan keberlanjutan dan kelestarian alam dikesampingkan.

Keegoisan dan keserakahan itulah yang menjadi penyebab kerusakan di daratan dan lautan.

Terkait hal itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam laporan terbarunya membeberkan empat catatan mengenai krisis lingkungan tahun 2025.

Pertama, WALHI memperkirakan bahwa laju deforestasi tahun 2025 bisa mencapai 600 ribu hektar. Hal tersebut kerap terjadi karena kian terbukanya celah hukum bagi berbagai perusahaan besar untuk mengalihfungsikan kawasan hutan, termasuk hutan lindung dan konservasi, demi kepentingan ekonomi sesaat atau jangka pendek.

Kedua, puluhan pulau kecil di Indonesia telah dikapling untuk keperluan pertambangan.

Ketiga, pelanggaran terhadap lingkungan tidak diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten. Keempat, kriminalisasi dan pembungkaman terhaap pejuang lingkungan.

Merujuk pada catatan WALHI tersebut, hemat saya, ternyata selama ini, sebagian dari kita belum sepenuhnya sungguh-sungguh menjalankan amanah sebagai mandataris Tuhan di muka bumi.

Belum benar-benar menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah yang merawat kelesatrian lingkungan.

Kekayaan sumber daya alam yang melimpah dikelola dengan penuh ambisi dan hawa nafsu. Dalam hal ini, urusan kalkulasi ekonomi lebih diutamakan diutamakan.

Tidak terhitung oknum dan perusahaan tertentu yang melakukan penebangan liar untuk memenuhi hasrat duniawinya.

Betapa banyak perusahaan yang melakukan tambang ilegal hanya untuk mempertebal isi dompetnya. Tidak peduli dengan dampak dan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, dan politik yang ditimbulkan.

Senada dengan hal itu Presiden Prabowo Subianto, berdasarkan laporan Aparat Penegak Hukum (APH), juga pernah mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1.063 lokasi tambang ilegal di Indonesia.

Adapun nilai kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp 300 triliun. Data tersebut semakin membuat kita tercengang sekaligus geleng-geleng kepala.

Bisa-bisanya tambang ilegal begitu membeludak. Bukankah hal tersebut juga mencerminkan ketidaktegasan para aparat penegak hukum dalam menindak perusak alam.

Lantas, di mana keberpihakan pemerintah jika alam dibiarkan terus menerus dihancurkan. Bukan hanya bencana alam yang menjadi ancaman. Namun, generasi mendatang juga terkena imbasnya.

Persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks ketika ditambah lagi dengan pengabaian prinsip AMDAL dan izin lingkungan, alih fungsi lahan secara masif, terutama hutan untuk perkebunan dan proyek strategis nasional, pencemaran industri, termasuk limbah cair, asap smelter, dan emisi dari kendaraan serta pabrik yang belum memenuhi standar emisi.

Rangkaian persoalan tersebut tentu saja diharapkan segera diatasi. Bukan sekadar dikaji dan didiskusikan di forum-forum pejabat publik.

Sebab, tak jarang oknum pejabat publik justru “bermain mata” dengan pengusaha.

Seperti halnya kemudahan izin untuk mereka yang bersedia membayar dengan nominal tertentu. Kongkalikong semacam ini menjadi bukti nyata sukarnya menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan adil. Termasuk kelestarian lingkungan pun diabaikan demi keuntungan finansial. Tindakan semacam itu sama sekali tidak mencerminkan sebagai umat yang beragama.

Padahal, meminjam pernyataan Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag Arsad Hidayat dalam Bincang Syariah Goes to Campus di UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, Senin (15/8/2025), umat beragama harusnya hidup rukun dengan alam melalui konsep ekoteologi.

Menurutnya, pelestarian alam harus ditempatkan sejajar dengan ikhtiar menjaga jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta.

Hal tersebut, sekaligus untuk memperluas dimensi tujuan syariat dalam konteks kekinian.

Selain itu, mengenai penerapan ekoteologi Islam dalam kehidupan, izinkan saya mengutip tulisan Hesty dan Khairil (2025) dalam Jurnal Pendidikan dan Studi Islam “Risalah”.

Dalam tulisannya tersebut, dikemukakan lima prinsip konservasi lingkungan berdasarkan Alquran dan Hadis.

Pertama, mizan, yakni keseimbangan ekosistem. Dalam prinsip tersebut, manusia dituntut untuk bertindak bijak dalam mengelola sumber daya alam dan memastikan keberlanjutannya.

Kedua, ihya’ al-Mawat, yaitu revitalitasi lahan. Dalam konsep tersebut, kita dituntut untuk mengolah dan memanfaatkan lahan agar produkif. Semisal dengan pertanian dan penghijauan.

Ketiga, hima dan harim, yaitu kawasan pelindung dan zona penyangga. Dalam konsep tersebut, kita dituntut untuk menjaga kelestarian alam demi melindungi flora dan fauna dari eksploitasi berlebihan.

Penerapanya bisa lewat penyediaan hutan lindung, daerah resapan air, dan taman nasional.

Keempat, fasad fil-Ardh, yakni larangan merusak lingkungan. Dalam prinsip tersebut, kita dilarang untuk memanfaatkan sumber daya alam secara belebihan yang berdampak pada kehancuran eksositem lingkungan.

Kelima, israf (larangan pemborosan) dan moderasi konsumsi. Maksudnya, dalam konsep tersebut, kita diwajibkan untuk mengelola sumber daa alam seperti halnya air, minyak bumi, makanan, dan semacamnya dengan bijaksana.

Artinya, dalam mengonsumsinya jangan sampai berlebihan. Harus efisien, bertanggung jawab, dan bijaksana.

Besar harapan saya, prinsip ekoteologi Islam tersebut bisa mulai diterapkan oleh kita sejak saat ini. Terutama oleh perusahaan-perusahaan yang beririsan langsung dengan pengelolaan kekayaan alam di negeri ini, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta, saya rasa wajib menerapkan lima prinsip konservasi lingkungan tersebut.

Sebab, pendekatan pembangunan yang eksploitatif, cepat atau lambat, hanya akan membawa malapetaka dalam kehidupan.

Terakhir, saya mendorong pemerintah menciptakan ruang aman untuk aktivis lingkungan yang vokal dan kritis dalam dalam bersuara.

Kebebasan mengemukakan pendapat lewat lisan dan tulisan para pejuang lingkungan itu harus betul-betul dijamin.

Kemudian, lewat catatan ini pula, saya juga mendesak agar Kementerian Lingkungan Hidup lebih selektif dalam memilah dan memilih perusahaan mana yang layak diberikan izin dan rekomendasi mengelolaa kekayaan alam.

Jangan sampai izin dan rekomendasi itu hanya dibuat untuk kepentingan segelintir orang tanpa memikirkan dampak negatif yang ditimbulkan.

Jadi, pengamalan konsep ekoteologi juga harus diiringi dengan kesungguhan pemerintah menjaga keberlanjutan lingkungan lewat penegakan hukum yang konsisten tanpa pandang bulu.

Editor : Hernawati
eksploitasi alam degradasi lingkungan bencana alam walhi