Oleh:
Prakoso Bhairawa Putera
Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi – BRIN
KALIMANTAN Timur (Kaltim) menempati posisi penting dalam lanskap pembangunan nasional, bukan hanya karena statusnya sebagai lumbung energi, melainkan juga karena peran strategisnya sebagai bagian dari wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hasil Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 yang baru saja diluncurkan, menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki skor 47,17, sedikit di atas rata-rata nasional (44,53). Capaian ini menempatkan Kaltim dalam kategori Cukup, dengan catatan menarik bahwa provinsi ini menunjukkan kinerja relatif stabil dalam penguatan infrastruktur dan ekosistem digital, namun masih menghadapi tantangan besar di pilar pemberdayaan.
Peta Pilar
Jika ditelisik berdasarkan pilar, Kaltim memperoleh skor 56,32 pada Pilar Infrastruktur dan Ekosistem, serta 50,80 pada Pilar Literasi Digital. Angka ini mencerminkan ketersediaan jaringan dan akses yang semakin luas, serta tingkat literasi masyarakat yang relatif baik dalam memanfaatkan perangkat digital. Namun, persoalan muncul pada Pilar Pemberdayaan (38,51) dan Pilar Pekerjaan (43,82). Artinya, meskipun masyarakat sudah memiliki akses dan keterampilan, pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan peluang ekonomi produktif dan lapangan kerja baru belum optimal.
Kondisi ini seakan menunjukkan paradoks klasik, di mana infrastruktur tumbuh pesat, tetapi daya guna sosial-ekonomi dari teknologi digital masih terbatas. Dengan kata lain, Kaltim memiliki jalan tol digital yang relatif mulus, tetapi lalu lintas aktivitas ekonomi berbasis digital di atasnya belum ramai.
Kontras antara Kota dan Daerah Hinterland
Hasil IMDI 2025 juga memperlihatkan variasi cukup tajam antarwilayah di Kaltim. Kota Bontang (56,84), Kota Samarinda (52,42), dan Kota Balikpapan (51,86) masuk kategori Tinggi, memperlihatkan bahwa kawasan perkotaan dengan basis industri dan jasa cenderung lebih siap dalam transformasi digital.
Sebaliknya, Kabupaten Mahakam Ulu (36,54) dan Kutai Barat (38,01) masih tertinggal di kategori Rendah. Perbedaan ini mengindikasikan adanya kesenjangan digital internal yang mencerminkan pola klasik Indonesia, kota maju lebih dulu, sementara daerah hinterland mengikuti dengan lambat.
Jika tidak segera ditangani, disparitas ini bisa melahirkan dual economy digital, di mana sebagian masyarakat Kaltim menikmati kemudahan digitalisasi, sementara sebagian lain tetap terpinggirkan. Padahal, kehadiran IKN justru menuntut pemerataan digital agar pembangunan tidak terpusat hanya di kawasan perkotaan.
Dari perspektif pembangunan jangka panjang, capaian IMDI 2025 Kaltim harus dibaca dalam konteks strategis kehadiran Ibu Kota Nusantara. IKN membawa peluang besar untuk mempercepat integrasi teknologi digital dalam layanan publik, ekonomi lokal, hingga tata kelola pemerintahan. Namun, jika kesenjangan digital antarwilayah tidak diatasi, IKN berisiko menjadi “pulau modern” yang dikepung wilayah dengan digitalisasi rendah.
IMDI 2025 memberi sinyal bahwa kekuatan Kaltim saat ini lebih banyak bertumpu pada infrastruktur. Tetapi ke depan, yang menentukan adalah kemampuan mengubah infrastruktur menjadi basis pemberdayaan masyarakat. Tanpa itu, transformasi digital hanya berhenti pada sisi teknis, bukan substantif.
Dari Akses ke Pemanfaatan
Untuk menjawab tantangan pemberdayaan digital, Kaltim perlu merumuskan langkah-langkah strategis yang menyentuh aspek pemanfaatan teknologi secara nyata. Salah satu langkah yang penting adalah penguatan ekonomi digital lokal. Pemerintah daerah perlu memberi dukungan lebih besar kepada UMKM di sektor unggulan seperti olahan hasil laut, kerajinan etnik Dayak, dan pariwisata alam.
Dengan memanfaatkan platform digital, produk-produk khas Kaltim tidak hanya dapat menjangkau pasar lokal, tetapi juga menembus pasar nasional hingga global. Program pelatihan berbasis komunitas bisa menjadi jembatan bagi para pelaku usaha kecil untuk memahami pemasaran digital, pengelolaan toko daring, hingga strategi promosi di media sosial.
Di sisi lain, upaya membangun ekosistem digital tidak bisa hanya terpusat di kota besar. Perguruan tinggi di Samarinda dan Balikpapan memang memiliki potensi sebagai inkubator startup berbasis teknologi, tetapi perlu ada mekanisme yang lebih proaktif untuk menjangkau daerah hinterland.
Kabupaten seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat yang masih berada di kategori rendah butuh intervensi melalui model inovatif, misalnya pendirian mobile innovation hub atau pusat literasi digital keliling. Inisiatif ini memungkinkan akses pengetahuan digital hadir langsung di komunitas pedalaman tanpa menunggu pembangunan fasilitas permanen yang sering kali lambat.
Selanjutnya, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) harus dipandang sebagai peluang akselerasi transformasi digital. Infrastruktur digital yang dibangun untuk menopang IKN tidak seharusnya berdiri eksklusif, melainkan menjadi katalis bagi pemerataan di seluruh Kalimantan Timur.
Jika jaringan fiber optik, pusat data, dan layanan digital publik di IKN diperluas manfaatnya ke kabupaten sekitar, maka efek limpahan modernisasi tidak akan berhenti di perbatasan ibu kota baru. Sebaliknya, ia akan menciptakan konektivitas digital yang inklusif, yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
Akhirnya, riset dan inovasi perlu diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat Kaltim. Kolaborasi antara BRIN, universitas lokal, dan pemerintah daerah dapat fokus pada solusi yang relevan dengan kebutuhan daerah. Misalnya, penerapan pertanian cerdas berbasis Internet of Things (IoT) untuk mendukung ketahanan pangan, pemanfaatan sensor untuk monitoring lingkungan yang rawan deforestasi, hingga pengembangan platform e-learning adaptif yang bisa menjangkau sekolah-sekolah di wilayah terpencil.
Dengan orientasi riset yang aplikatif seperti ini, digitalisasi tidak lagi berhenti pada peningkatan literasi, tetapi juga benar-benar menciptakan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, strategi digital Kalimantan Timur ke depan harus bergerak dari sekadar membangun akses menuju pemanfaatan nyata. Infrastruktur dan literasi yang sudah cukup baik perlu dijembatani dengan pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, serta riset yang berorientasi pada kebutuhan lokal. Hanya dengan cara itu, Kalimantan Timur bisa keluar dari jebakan “kemajuan parsial” dan benar-benar menjadi model transformasi digital yang inklusif di kawasan timur Indonesia. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan