Oleh:
Nur Ersandi
Staf Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan RI
SALAHKAH tambang di Kalimantan Timur? Pertanyaan ini mungkin terdengar seperti pembelaan, tetapi sebenarnya sebuah refleksi. Puluhan tahun lamanya, sektor tambang menjadi penopang utama ekonomi Kalimantan Timur: menggerakkan roda industri, menyerap tenaga kerja, menambah kas daerah, dan menghidupi jutaan warga. Namun di balik angka-angka besar itu, muncul satu tanya penting: apakah sektor ini menyiapkan tenaga kerja untuk masa depan?
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dominasi tambang dalam ekonomi Kaltim masih sangat kuat. Pada 2022, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 53,18 persen PDRB. Angkanya turun menjadi 43,18 persen pada 2023 dan 38,38 persen pada 2024, tetapi tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Dari sisi tenaga kerja, tambang berada di posisi ketiga penyerap tenaga kerja terbesar dengan porsi 8,52 persen pada 2024. Gambaran ini menunjukkan bahwa peran tambang bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga struktur pasar kerja.
Namun dominasi ini melahirkan tantangan lain: ketergantungan pada sektor padat modal dan kurangnya diversifikasi keterampilan. Banyak pekerja memiliki kompetensi yang terkunci pada keahlian teknis spesifik tambang. Saat harga global jatuh atau perusahaan merampingkan operasi, kemampuan mereka sulit berpindah lintas sektor. Ekonomi bisa tumbuh cepat, tetapi daya saing tenaga kerjanya tidak ikut berkembang. Inilah kerentanan yang kerap luput dari pembahasan publik.
Hilirisasi seharusnya menjadi momentum memperbaiki kondisi ini.
Hilirisasi bukan hanya mengolah mineral atau batu bara agar bernilai tambah, tetapi juga mengolah keterampilan agar pekerja memiliki nilai tambah kompetensi. Pergeseran dari tambang mentah ke industri pengolahan menuntut tenaga kerja yang berbeda: teknisi proses, analis mutu, operator mesin modern, tenaga maintenance, ahli keselamatan kerja, hingga manajer rantai pasok. Dengan kata lain, hilirisasi adalah transformasi industri sekaligus transformasi manusia.
Pemerintah pusat maupun daerah harus membaca kebutuhan ini sebagai sinyal penting. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi berisiko melahirkan “pabrik tanpa pekerja lokal”. Kaltim bisa berkembang menjadi pusat industri baru, tetapi pekerjanya justru didominasi pendatang. Ini tentu bukan arah perkembangan yang kita harapkan.
Di sinilah peran lembaga pelatihan dan pendidikan vokasi menjadi sangat krusial. BPVP (Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas), lembaga pelatihan swasta, hingga politeknik daerah harus menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan sektor hilirisasi: pengolahan mineral, otomasi industri, energi terbarukan, hingga pengelolaan lingkungan. Program skilling, upskilling, dan reskilling perlu diperluas agar pekerja tambang tetap relevan. Seorang operator tambang hari ini bisa menjadi teknisi pabrik pengolahan besok, jika diberi akses pelatihan yang tepat.
Kolaborasi lintas sektor juga sangat penting. Perusahaan tambang yang selama ini menikmati keuntungan besar dapat berperan aktif melalui program pelatihan, magang industri, dan transfer teknologi untuk tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah dapat menjadi penghubung agar proses alih keterampilan berjalan nyata, bukan sekadar formalitas program CSR.
Momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mempertegas urgensi ini. Perpindahan pusat pemerintahan akan menarik arus besar investasi dan migrasi tenaga kerja. Kaltim harus menyambutnya bukan hanya dengan infrastruktur, tetapi juga dengan pekerja lokal yang terampil dan cepat beradaptasi.
Pembangunan ekonomi Kaltim ke depan seharusnya tidak lagi diukur dari berapa ton batu bara yang digali, tetapi dari berapa banyak tenaga kerja yang “naik kelas” melalui transformasi industri. Industri yang maju bukan diukur dari mesin yang terus berputar, melainkan dari manusia yang mengoperasikannya dengan cerdas dan produktif.
Karena itu, transformasi Kaltim harus berjalan di dua jalur sekaligus: hilirisasi ekonomi dan hilirisasi keterampilan. Yang satu menciptakan nilai tambah pada produk, yang lain menciptakan nilai tambah pada manusia. Ketika kedua jalur ini bertemu, Kaltim tidak hanya menjadi daerah penghasil komoditas, tetapi pusat pertumbuhan industri dengan tenaga kerja yang unggul dan mandiri.
Pada akhirnya, tidak ada yang salah dengan tambang. Yang salah adalah jika kita terus menggali tanpa menyiapkan manusianya. Tambang bisa habis, tetapi kemampuan manusia untuk belajar tidak pernah habis. Di situlah letak sumber daya sejati Kalimantan Timur: bukan hanya di perut buminya, tetapi pada kecerdasan dan ketangguhan masyarakatnya. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan