Oleh:
Aji Cahyono
Pemerhati Isu Geopolitik, Founder Indonesian Coexistence dan Program Master Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
KETIKA Rudy Mas’ud resmi menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), banyak pihak menilai bahwa provinsi ini memasuki babak baru. Bukan hanya karena perubahan kepemimpinan, melainkan Kaltim sedang berada di titik paling menentukan dalam sejarah politik nasional, yakni hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Wilayah yang dulunya berada di pinggiran imajinasi pusat justru menjadi pusat imajinasi Indonesia baru.
Di tengah perubahan inilah, kepemimpinan Rudy Mas’ud tidak hanya dilihat dari persoalan administratif, melainkan menggunakan lanskap geopolitik—bagaimana ia menata ruang, sumber daya masyarakat, dan relasi kekuasaan di tengah ekspektasi nasional dan tuntutan lokal yang terus menggema dalam panggung wacana di Kaltim.
Selama puluhan tahun, Kaltim dikenal sebagai “daerah penghasil” yang dapat menggedor devisa nasional lewat batu bara, minyak dan gas. Tetapi daerah ini juga lama merasakan paradoks klasik antara pusat-daerah, seperti kekayaan yang diambil dan ketimpangan yang ditinggalkan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sebelum pemindahan ibu kota diumumkan, tingkat ketimpangan Kaltim berada di kisaran 0,33-035, relatif tinggi untuk provinsi dengan kaya sumber daya. Porsi penduduk miskin memang rendah, tetapi ketimpangan antar-wilayah mencolok, seperti Balikpapan dan Samarinda sebagai simpul kota, sementara wilayah pesisir-pedalaman, masih dijumpai banyak yang tertinggal.
Di sinilah geopolitik Kaltim menjadi kompleks, teritori luas, kepadatan rendah, ketergantungan pada ekstraksi, dan kerentanan ekologis menjadikan provinsi ini bukan hanya soal ruang administratif, melainkan sebagai arena perebutan antara korporasi, pemerintah pusat, masyarakat adat, hingga kepentingan global terkait energi dan transisi hijau.
Masuknya IKN menambah lapisan geopolitik baru. Wilayah yang selama ini marginal kini justru dicanangkan sebagai pusat digital governance, smart city, dan masa depan Indonesia. Tantangannya adalah bagaimana gubernur dapat menjaga keseimbangan antara harapan besar pusat dan aspirasi masyarakat lokal yang tak hanya menjadi penonton pembangunan.
Selain itu, Rudy Mas’ud datang dengan identitas politik yang khas sebagai pengusaha, politikus lokal, dan figur yang dibesarkan tradisi politik kekeluargaan Kaltim. Basis sosialnya kuat di Samarinda dan Balikpanan, dua kota paling strategis secara politik-ekonomi. Di satu sisi, model politik kekeluargaan bisa memberi stabilitas. Di sisi lain, ia mengundang pertanyaan publik, apakah kepemimpinannya mampu meluruskan distribusi kekuasaan di Kaltim atau justru mengonsolidasikan dominasi kelompok elite lama.
Narasi publik tentang Rudy Mas’ud sering dibingkai oleh kemampuan operasional dan keterhubungan dengan jejaring bisnis. Namun dalam konteks geopolitik, tantangan sebenarnya jauh lebih besar, yakni menjadi mediator antara kepentingan pusat dan identitas lokal.
IKN membuat posisi gubernur Kaltim menjadi serba rumit. Ia harus mendukung agenda negara dan sekaligus memastikan tidak ada subordinasi terhadap daerah. Ia harus menyambut investasi, tetapi tidak boleh membiarkan ruang hidup masyarakat adat tergusur atau ekologinya rusak. Ia harus membuka ruang pembangunan, tetapi juga menjaga agar tata kelola tidak terperosok ke jebakan oligarki baru. Sehingga kepemimpinan Rudy Mas’ud diuji bukan hanya di ruang birokrasi, melainkan ruang geopolitik yang dinamis.
IKN, Politik Ruang Baru dan Tata Kelola
Ketika presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Kaltim, provinsi ini menjadi pusat perhatian geopolitik. Konsep IKN sebagai kota hijau, futuristik, berbasis data, dan anti-ekstraktivisme terdengar menjanjikan. Sehingga siapa yang dapat mendefinisikan ruang tersebut sebagai politik ruang baru.
Dalam diskusi geopolitik modern, seperti Robert Kaplan dan Gearóid Ó Tuathail, ruang bukan hanya fisik, melainkan produk narasi dan kekuasaan. Pembangunan IKN melibatkan negara, investor, arsitek, lembaga internasional, dan pemilik modal. Tetapi narasi masyarakat adat Paser Balik, nelayan pesisir, petani dan warga pedalaman masih jauh dari jangkauan diskursus dan sering tersisih.
Rudy Mas’ud berada pada posisi strategis untuk mengubah pola ini, menjadikan suara lokal sebagai komponen utama dalam penataan ruang, bukan hanya sebatas ornamen seremoni. Tiga isu yang dapat menjadi perhatian penting:
Pertama, petanya SDA setelah IKN. Era pasca-ekstraktivisme adalah janji besar, namun Kaltim masih menyumbang lebih dari 50 persen batu bara nasional. Tanpa transisi energi yang jelas, provinsi ini akan tetap tersandera korporasi tambang. Gubernur harus berani mendesain roadmap transisi energi, bukan hanya mengikuti arus.
Kedua, konflik agraria dan masyarakat adat. Data Walhi dan AMAN menunjukkan ratusan ribu hektar wilayah adat dan konsesi tumpang tindih. IKN berpotensi mempercepat konflik baru jika tidak ada mekanisme konsultasi yang transparan. Perlu gubernur yang mampu memperkuat posisi masyarakat adat dalam perumusan kebijakan.
Ketiga, urbanisasi dan ketimpangan kota-desa. Samarinda, Balikpapan, dan kawasan penyangga IKN akan mengalami tekanan penduduk, ekonomi, dan ruang. Jika tidak diatur dengan baik, Kaltim bisa mengalami sindrom kota megapolitan, cepat tumbuh, tetapi tidak inklusif.
Meskipun sejumlah pengamat memperhatikan gerak cepat Rudy Mas’ud dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Langkah ini wajar, mengingat IKN adalah proyek nasional terbesar dalam sejarah republik. Namun tantangannya adalah bagaimana ia tidak terjebak dalam posisi simbolis semata. Poin yang dapat dijalankan oleh Gubernur, di antaranya:
Pertama, mendorong konsolidasi kewenangan daerah. IKN memiliki Undang-Undang khusus yang memberi otonomi luas pada Otorita IKN. Ini memunculkan kekhawatiran bahwa pemerintah provinsi kehilangan peran strategis dalam tata ruang dan ekonomi. Gubernur harus memperkuat diplomasi politik agar Kaltim tidak menjadi penonton di rumahnya sendiri.
Kedua, reformasi birokrasi dan transparansi investasi. Kaltim adalah salah satu daerah dengan kepadatan izin tambang tertinggi. IKN akan menghadirkan gelombang investasi baru. Tanpa transparansi dan digitalisasi perizinan, praktik rente politik bisa berkembang. Rudy Mas’ud harus memimpin reformasi birokrasi secara sistematis.
Ketiga, merawat kebhinekaan dan pluralisme. Kaltim dikenal sebagai rumah bagi berbagai etnis—seperti Banjar, Dayak, Kutai, Jawa, Bugis, Toraja, hingga pendatang dari berbagai daerah. Kedatangan puluhan ribu penduduk baru karena IKN dikhawatirkan dapat menimbulkan gesekan sosial. Kepemimpinan yang mampu merawat pluralisme menjadi kunci stabilitas geopolitik domestik.
Geopolitik Air, Ekologi, dan Diplomasi Daerah
Kaltim bukan hanya kaya batu bara, tetapi juga penuh risiko ekologis. Banjir Samarinda menjadi langganan, kerusakan hutan akibat tambang, dan ancaman krisis air bersih di kawasan penyangga IKN.
Geopolitik air akan menjadi isu sentral pemerintahan Rudy Mas’ud. Bukan tanpa alasan, IKN pada tahun 2045 diproyeksikan penduduk mencapai 1,9 juta hingga 2 juta jiwa. Tanpa perencanaan air yang komprehensif, Kaltim akan menghadapi dualitas ironis, ibu kota hijau di tengah kebutuhan air yang terus meningkat. Rudy Mas’ud memiliki peluang untuk menata ulang kebijakan air, rehabilitasi DAS, penataan izin perkebunan, hingga memperkuat sistem mitigasi banjir berbasis komunitas.
Selain bicara soal ruang dan politik lokal, dengan hadirnya IKN, provinsi ini bakal menjadi etalase Indonesia di mata dunia. Di sinilah, pentingnya diplomasi daerah, bagaimana gubernur membangun relasi ekonomi, ekologis, budaya, dan teknologi dengan negara lain tanpa menunggu pusat.
Beberapa peluang diplomasi daerah, seperti kerja sama energi terbarukan yang selaras dengan agenda transisi energi, kolaborasi urban planning, penguatan isu peradaban lokal melalui diplomasi budaya Dayak, Banjar, Kutai maupun paser, hingga sinergi perdagangan melalui jalur logistik Selat Makassar.
Jika dikelola strategis, Kaltim dapat melampaui narasi “penyangga IKN” dan muncul sebagai aktor geopolitik regional di Asia Tenggara.
Pertaruhan Masa Depan Kaltim
Kepemimpinan Rudy Mas’ud menghadapi dua garis besar geopolitik: Pertama, keharusan menjaga stabilitas lokal di tengah proyek nasional berskala besar; Kedua, kewajiban memproyeksikan masa depan Kaltim yang lebih adil, ekologis, dan inklusif. Tantangannya memang berat. Tetapi Kaltim berada di momentum emas, di mana masa depan Indonesia sebagian besar ditentukan dari hutan, sungai, kampung, dan kota-kota di Kaltim. Rudy Mas’ud memiliki peluang besar untuk menulis babak baru.
Namun yang menjadi tanya, akankan ia mampu memimpin Kaltim dengan keberanian geopolitik yang berpihak pada tanah, masyarakat, dan masa depan, atau hanya menjadi administrator pembangunan ibu kota baru. Sejarah akan mencatat jawabannya. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan