Oleh:
Dhita Saskia
Mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
KEBIJAKAN anggaran pendidikan Indonesia saat ini memasuki era kontroversial di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan pergeseran prioritas yang signifikan dalam alokasi dana tahun 2026. Salah satu hal yang paling mencolok adalah dominasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap porsi terbesar dari anggaran pendidikan, mencapai sekitar Rp223-233 triliun atau hampir 44 persen dari total anggaran Kemendikbudristek.
Meskipun anggaran pendidikan secara nominal naik menjadi sekitar Rp757,8 triliun atau 20 persen dari total APBN sesuai amanat undang-undang, kenaikan tersebut tidak didorong oleh peningkatan kualitas pembelajaran atau pengembangan infrastruktur, melainkan dialihkan untuk program yang lebih bersifat kesejahteraan sosial.
Program MBG, yang berfokus pada peningkatan status gizi anak, memang penting untuk mendukung kesiapan belajar, tetapi secara substansi tidak langsung berkaitan dengan fungsi inti pendidikan seperti peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum, atau perbaikan fasilitas sekolah.
Realisasi pelaksanaan MBG pun mengalami kendala serius, dengan pengembalian dana sekitar Rp70 triliun pada tahun 2025 akibat hambatan teknis dan perencanaan yang terlalu ambisius. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk program pendidikan tradisional justru tersedot oleh program yang tidak langsung mendukung proses belajar.
Dominasi Anggaran oleh MBG
Dominasi anggaran pendidikan oleh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia menggambarkan pergeseran prioritas yang signifikan dari program pendidikan inti ke program kesejahteraan sosial. Alokasi dana yang sangat besar untuk MBG, yang sejatinya lebih tepat ditempatkan dalam anggaran kesehatan atau sosial, mengurangi porsi dana untuk peningkatan kualitas guru, kurikulum, dan infrastruktur pendidikan.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena dana yang seharusnya dapat digunakan untuk program pendidikan utama justru terserap oleh program yang tidak secara langsung meningkatkan mutu pembelajaran. Selain itu, kendala dalam pelaksanaan MBG yang menyebabkan pengembalian dana besar memperparah situasi, sehingga anggaran pendidikan tradisional mengalami tekanan cukup berat.
Contoh dari Negara Maju
Contoh dari negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan Kanada menunjukkan pentingnya memisahkan anggaran pendidikan dan program sosial agar masing-masing sektor dapat fokus dan optimal. Finlandia mengalokasikan dana pendidikan pada pengembangan guru dan inovasi kurikulum tanpa mencampur adukkan dengan program sosial. Jepang dan Kanada juga menempatkan program gizi dan kesejahteraan anak pada kementerian kesehatan atau kesejahteraan, bukan di anggaran pendidikan.
Dengan pendekatan ini, investasi pendidikan benar-benar diarahkan untuk meningkatkan mutu dan akses pembelajaran, sementara program sosial tetap berjalan efektif di sektor yang relevan. Pendekatan ini memastikan penggunaan dana yang efisien dan berdampak maksimal di masing-masing bidang.
Prioritas Pendidikan yang Berubah
Pergeseran fokus kebijakan pendidikan di era pemerintahan Prabowo sangat mencolok. Jika sebelumnya prioritas diarahkan pada peningkatan kualitas pengajaran ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), kini fokus bergeser drastis ke isu gizi dan ketahanan pangan. Program MBG mendominasi diskusi publik dan narasi kebijakan pendidikan sepanjang tahun pertama pemerintahan, meninggalkan sedikit ruang untuk pembahasan isu-isu pendidikan substansial lainnya.
Dominasi MBG tidak hanya terjadi dalam wacana publik, tetapi juga dalam struktur alokasi anggaran. Besarnya anggaran yang dialokasikan tidak serta-merta menjamin kelancaran implementasi program. Fakta menunjukkan bahwa realisasi anggaran MBG tahun 2025 mengalami kendala serius. Dari anggaran yang direncanakan, Badan Gizi Nasional (sebelumnya Badan Pangan Nasional) harus mengembalikan dana sekitar Rp70 triliun karena tidak terserap.
Pengembalian dana dalam jumlah masif ini mengindikasikan beberapa kemungkinan: perencanaan yang terlalu ambisius tanpa mempertimbangkan kapasitas implementasi, atau adanya tantangan teknis dan logistik yang tidak terantisipasi dalam pelaksanaan program. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Dana sebesar Rp70 triliun yang dikembalikan sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk program-program pendidikan lain yang lebih mendesak dan siap diimplementasikan.
Argumentasi dan Dampak Negatif
Memasukkan Program MBG ke dalam anggaran pendidikan Indonesia memang bisa dipandang sebagai upaya pemerintah untuk menunjukkan komitmen dalam mendukung pendidikan. Namun, secara praktis hal ini cenderung menciptakan ilusi peningkatan investasi pendidikan, sementara sebenarnya mengalihkan fokus dan dana dari kebutuhan utama pendidikan. Gizi yang baik memang berperan penting dalam menunjang kesiapan belajar anak, tetapi secara struktural program ini lebih tepat dikelola oleh kementerian kesehatan, sosial, atau ketahanan pangan.
Penempatan MBG dalam anggaran pendidikan berpotensi mengaburkan prioritas pembangunan pendidikan nasional. Dana yang besar dialokasikan untuk MBG membuat program-program pendidikan tradisional seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan perbaikan infrastruktur mengalami tekanan anggaran yang cukup signifikan. Tekanan ini bisa berakibat pada penurunan mutu pendidikan secara keseluruhan karena investasi pada komponen-komponen penting tersebut menjadi terbatas.
Selain itu, kendala dalam pelaksanaan MBG yang menyebabkan pengembalian dana masif menunjukkan bahwa perencanaan dan kapasitas implementasi program belum matang. Dana yang kembali tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk program pendidikan yang lebih siap dan mendesak. Jika kondisi ini berlanjut tanpa koreksi kebijakan, maka Indonesia akan menghadapi risiko memiliki sistem pendidikan dengan anggaran besar namun mutu yang rendah, sebuah kondisi yang sangat merugikan generasi mendatang.
Kondisi ini juga memperlihatkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana yang dialokasikan digunakan dan apa dampak nyata dari program-program yang dijalankan. Tanpa mekanisme evaluasi yang ketat, anggaran besar bisa terbuang sia-sia tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan Indonesia saat ini memerlukan koreksi yang mendasar. Dominasi Program Makan Bergizi Gratis dalam anggaran pendidikan menggeser fokus dan dana dari fungsi inti pendidikan yang sebenarnya menjadi prioritas utama. Meskipun program MBG sangat penting dalam mendukung kesehatan dan kesiapan belajar anak, pengelolaannya harus dipisahkan dari anggaran pendidikan agar keduanya dapat berjalan secara efektif dan optimal.
Rekomendasi utama adalah melakukan pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan dan menempatkannya dalam pos anggaran yang lebih sesuai, seperti kesehatan, sosial, atau ketahanan pangan. Dengan demikian, anggaran pendidikan dapat difokuskan kembali pada pengembangan mutu pembelajaran, pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan perbaikan infrastruktur sekolah. Pemisahan ini juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sehingga setiap rupiah yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak nyata.
Selain itu, Indonesia dapat belajar dari negara-negara maju yang telah berhasil mengelola anggaran pendidikan dan program sosial secara terpisah namun terintegrasi. Pendekatan ini memungkinkan keberlanjutan sebuah sistem pendidikan yang berkualitas sekaligus menjamin program sosial seperti MBG dapat berjalan efektif di sektor yang tepat. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya akan memiliki anggaran pendidikan yang besar, tetapi juga sistem pendidikan yang benar-benar berkualitas dan mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan.
Tanpa adanya koreksi dan perbaikan kebijakan yang segera, Indonesia berisiko mewariskan sistem pendidikan yang kaya anggaran namun miskin mutu. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran pendidikan harus menjadi prioritas strategis dalam pembangunan nasional agar investasi yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal untuk generasi penerus bangsa. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan