Oleh:
Ahmad Baiduri
KALTIMPOST.ID-Birokrasi dalam sistem pemerintahan modern memainkan peran penting dalam merealisasikan kebijakan pemerintah.
Ia serupa mesin yang menggerakkan roda Pemerintahan menuju arah pembangunan yang telah direncanakan.
Birokrasi bekerja secara professional dan teknis-administratif dalam rangka memastikan kebijakan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik untuk memenuhi kewajiban fungsi pelayanan pemerintah.
Artinya, birokrasi menjadi perangkat yang menerjemahkan kehendak politik – berupa kebijakan pemerintah yang notabene produk dari janji politisi terpilih – ke dalam prosedur, program dan pelayanan publik.
Teknokrat di Bawah Tekanan
Sebagai perangkat yang bekerja secara teknokratis menerjemahkan kebijakan, tentu posisi birokrasi tidak terlepas dari kendali politik oleh penguasa yang menjabat.
laporanBaca Juga: LAPORAN KHUSUS: Jatam Kaltim Menilai Tahun Masih Suram, Tambang Ilegal dan Lubang Tambang Terus Jadi Ancaman
Dalam pandangan Max Weber (1978), birokrasi modern beroperasi di bawah otoritas legal-rasional yang mengharuskan para birokrat bekerja di bawah kepatuhan terhadap aturan tertulis (hukum), hierarki komando, serta prosedur baku dalam institusi.
Terdapat motif rasionalitas di balik kerja birokrasi yang dalam pandangan Weber bersifat pragmatis – kebijakan harus diimplementasikan secara riil dan konkret – dan utilitarian – kebijakan yang bermanfaat secara umum.
Pandangan Weber memberi gambaran bahwa kepatuhan terhadap aturan main kelembagaan mengharuskan para birokrat menjalankan fungsi teknokratisnya dalam menerjemahkan arahan politik untuk menjadi kebijakan yang tentunya memerhatikan kapasitas sumber daya dalam menerjemahkannya.
Namun dalam politik birokrasi, kapasitas sumber daya kerap diabaikan demi memenuhi ambisi politik sehingga mesin birokrasi dipaksa bekerja memenuhi tuntutan janji politik yang belum dikalkulasikan secara matang.
Walhasil terdapat sumber daya yang harus dikorbankan untuk menambal biaya agar kebijakan tersebut tetap berjalan.
Program makan bergizi gratis (MBG) menjadi cerminan politik birokrasi yang dijalankan untuk memenuhi ambisi janji politik yang dianggap tidak realistis, karena memerlukan beban anggaran yang besar, sistem dan infrastruktur yang dianggap belum siap, serta potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya (Maulana, 2025).
MBG merupakan janji kampanye Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika Pilpres 2024 yang menjadi salah satu faktor terpilihnya Prabowo.
Hal itu dinyatakan oleh lembaga Think-Thank Center of Economic and Law Studies (Celios) (2025) bahwa 92% responden yang memilih Prabowo-Gibran karena program MBG.
Faktor tersebut yang mendorong Presiden Prabowo untuk berambisi besar merealisikan program tersebut.
Potret politik birokrasi menurut Miftah Thoha (2021) yaitu menggambarkan sistem organisasi kepemerintahan dengan model hubungan kerja yang tidak co-equality. Sehingga terdapat pejabat yang berkuasa dan pejabat yang dikuasai.
Secara eksplisit dapat dikatakan bahwa pejabat birokrasi dikuasai oleh pejabat politik. Dalam konteks MBG, pejabat birokrasi – Badan Gizi Nasional (BGN), Kemenkes, Kemensos, Kemendikdasmen, BPOM dan lembaga/badan yang terlibat lainnya – harus menjalankan peran teknokratis atas perintah Presiden Prabowo.
Jeratan Politik Birokrasi
Wajah buruk dari politik birokrasi MBG tampak dalam absennya kerja teknokratis yang profesioal dalam perencanaan dan implementasi teknis di lapangan.
Pertama, paradigma perencanaan tidak matang yang berlangsung tanpa studi kelayakan mendalam dari kementerian atau lembaga terkait --seperti Bappenas atau Badan Kebijakan Fiskal-- dalam proses perumusan kebijakan (Nugroho, 2025).
Artinya, dorongan ambisi politik yang kuat menelantarkan peran teknokratis mendalam dari birokrat dalam mengkaji kesiapan sumber daya negara sehingga mengabaikan kerangka fiskal dalam merealisasikan program.
Kedua, terdapat mislokasi sumber daya dalam pelaksanaan MBG yakni praktik yang terjadi ketika anggaran, modal, dan tenaga kerja ditempatkan di sektor yang tidak produktif (Rizki, 2025).
Sebagai contoh pada alokasi anggaran program MBG tahun 2026 menyerap 44 persen anggaran pendidikan sebesar Rp 335 triliun. Tentu angka tersebut hasil dari relokasi anggaran, efisiensi, dan pemotongan dari anggaran lain.
Sehingga kerja teknokratis dalam pengalokasian anggaran oleh birokrat-teknokrat merelakan anggaran pendidikan untuk jangka panjang generasi terserap oleh program yang dalam praktik lapangannya masih kerap mengalami masalah dan tidak tepat sasaran.
Kedua problematika birokrasi di atas menjadi cerminan bahwa politik birokrasi berdampak pada keberlangsungan jalannya pemerintahan. Operasionalisasi teknis lapangan program MBG yang tidak professional.
Seperti keracunan yang disebabkan oleh pelanggaran SOP, bahan pangan berkualitas rendah, serta sistem pengawasan SPPG dan verifikasi dapur yang lemah merupakan dampak dari absennya birokrat-teknokrat yang bekerja secara professional di lapangan.
Terlihat banyak anak yang mengalami trauma psikologis akibat tragedi tersebut. Lantas, perlu adanya kerja teknokratis yang professional dengan mengkaji realitas fiskal dan operasional secara matang, tanpa perlu birokrasi mengambil kajian dan langkah prematur demi menghidangkan menu “asal bapak senang” kepada Presiden Prabowo untuk memenuhi hasrat politiknya.
Memperbaiki Benang Kusut Birokasi
Memperbaiki wajah buruk politik birokrasi dalam program MBG tidak hanya membutuhkan kecakapan teknokratis dalam mengatur operasionalisasi program.
Diperlukan adanya penguatan kepemimpinan inklusif oleh pejabat politik yang mempertimbangkan secara mendalam masukan birokrat-teknokrat agar tidak bergerak berdasarkan ambisi politik namun berdasarkan pertimbangan dan masukan teknokrat yang berangkat dari kondisi riil APBN.
Selain itu, birokrat harus tampil sebagai rem bagi pejabat politik agar setiap kebijakannya tidak mengorbankan sumber daya di sektor lainnya.
Dengan demikian, politik-birokrasi harus membutuhkan akselerasi reformasi birokrasi yang tidak hanya mengubah persoalan teknokratis, melainkan juga harus menyentuh permasalahan integritas dan keberanian pemimpin politik untuk bergerak berdasarkan masukan teknokrat yang based on evidence. (rd)
Editor : Romdani.