Oleh:
Albar Rahman
Social Entrepreneur asal Nunukan
SUDAH beberapa hari ini saya kembali menghirup udara di tanah transmigrasi yang telah berdiri sejak medio tahun 2000-an. Sebuah wilayah di ujung paling utara Kalimantan Utara, tepatnya di Desa Tabur Lestari dan Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan.
Daerah di atas adalah saksi bisu keputusan besar orang tua saya. Mereka memilih melepaskan status pekerja di Malaysia demi mengabdi di tanah air sendiri, tepat di garis depan perbatasan.
Namun, kepulangan saya kali ini membawa sebongkah sesak yang sulit didefinisikan secara akademis maupun personal. Sei Menggaris, yang seharusnya menjadi etalase kedaulatan bangsa, justru tampak seperti anak tiri yang terlupakan.
Sebagai seseorang yang sempat mengecap dinamika karier di Yogyakarta, Jombang, hingga menjadi dosen jurnalistik di Universitas Mulawarman, saya melihat ada disparitas pembangunan yang sangat menyakitkan di sini.
Dinamika Karier vs Stagnasi Desa
Saya tumbuh di sini, namun ketika kembali sebagai seorang ayah, mata mendapati kenyataan pahit: secara infrastruktur, Sei Menggaris tidak berubah.
Saban hari, warga masih harus berakrab-ria dengan tanah yang menghamburkan debu pekat saat terik, dan berubah menjadi kubangan lumpur yang "mematikan" saat hujan.
Kendaraan rusak adalah pemandangan harian yang dianggap lumrah. Padahal, jalan adalah jantung peradaban. Tanpa jalan yang layak, mobilitas warga untuk kesehatan dan ekonomi akan selalu tersengal-sengal.
Yang membuat hati ini kian teriris adalah kenyataan bahwa desa kami dikelilingi oleh raksasa-raksasa industri. Kita hidup berdampingan langsung dengan PT NJL dan deretan perusahaan tambang lainnya.
Secara regulasi, dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR). Namun, di mana wujud konkretnya bagi infrastruktur jalan kami?
Aroma Korupsi dan Ketimpangan Sosial
Kehadiran perusahaan-perusahaan besar ini seharusnya menjadi mesin penggerak kesejahteraan melalui dana CSR yang transparan. Sangat disayangkan, wilayah yang dikepung oleh kekayaan sawit dan tambang justru memiliki infrastruktur jalanan yang begitu mengkhawatirkan.
Perusahaan-perusahaan ini memiliki tanggung jawab moril karena quote and unquote mereka telah mengeksploitasi alam sekitar. Jika mereka "menyumbang" debu untuk paru-paru warga setiap hari, setidaknya berikanlah akses jalan yang melegakan sebagai kompensasi atas rusaknya lingkungan.
Kondisi ini memicu pertanyaan kritis: sejauh mana praktik korupsi merambat di birokrasi kita, mulai dari tingkat desa hingga kepala daerah? Jalanan yang rusak selama 20 tahun adalah indikator kuat adanya tata kelola yang tidak beres. Jika kita menilik UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan, negara wajib menjamin ketersediaan jalan yang layak bagi masyarakat.
Ketidakhadiran negara di sini mengindikasikan adanya celah pengawasan yang perlu diusut lebih jauh.
Konflik Lahan: Bom Waktu yang Mengintai
Isu jalan hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya, terdapat konflik-konflik sosial yang kian meruncing, seperti perebutan lahan antara Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan korporasi. Ini adalah pertarungan antara ruang hidup warga lokal melawan ekspansi industri yang seringkali tidak memihak pada rakyat kecil.
Sebagai pengamat yang juga warga asli, saya merasa perlu "memperkosa" pikiran saya sendiri untuk membedah data-data ini agar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi di beranda utara Indonesia.
Saya berharap catatan ini tidak sekadar menjadi keluhan di ruang hampa.
Jika data-data ketimpangan ini terus terkumpul, rasanya mata lembaga seperti KPK perlu melirik ke Nunukan. Perbatasan adalah wajah negara, dan jangan biarkan wajah itu tampak kusam, berdebu, dan penuh luka hanya karena ketamakan yang mengabaikan kemanusiaan.
Sei Menggaris tidak butuh sekadar janji kemitraan yang semu. Kami butuh jalan yang layak, pendidikan yang bermutu, dan kepastian lahan.
Mari kita kawal agar peradaban di ujung Kalimantan ini tidak lagi tertinggal dalam lumpur ketidakadilan. Salam dari Garis Batas Negara oleh Anak Negeri. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan