Oleh : Riyawan S.Hut
Derektur Data Plus Indonesia
PEMERINTAH Kabupaten Kutai Kartanegara kembali menegaskan optimisme atas 17 Program Kukar Idaman Terbaik yang digadang sebagai roh pembangunan daerah. Beasiswa, kredit tanpa agunan hingga Rp 500 juta, berobat cukup KTP, makan bergizi gratis, sampai internet desa semuanya terdengar ideal.
Bahkan bupati secara terbuka mengajak masyarakat untuk ikut “mengawal” agar program berjalan tepat sasaran. Namun pertanyaan mendasarnya sederhana “Mengawal apa, jika banyak warga belum tahu apa yang harus dikawal?”
Seorang petani di Muara Jawa belum tentu paham bagaimana cara mengakses kredit tanpa jaminan. Seorang lansia di Anggana mungkin hanya mendengar kabar “berobat cukup KTP” dari obrolan tetangga yang setengah yakin. Ajakan mengawal akan kehilangan makna bila programnya sendiri tak dikenali secara utuh.
Optimisme kepala daerah tentu wajar, apalagi disampaikan di hadapan warga yang hadir dalam acara seremonial seperti senam bersama. Tapi bagaimana dengan ribuan warga di pedalaman yang tak sempat datang? Mereka hanya mendengar gema program dari kejauhan, tanpa penjelasan yang jelas dan pasti. Jangan sampai Kukar Idaman Terbaik hanya akrab di panggung, tapi asing di dapur warga.
Riset DPI: Kepuasan Tinggi, Tapi Pengetahuan Publik Masih Timpang
Pada Desember 2025, sebuah lembaga independen, DPI, melakukan riset tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus mengukur tingkat pengetahuan dan kesukaan warga terhadap 17 Program Kukar Idaman Terbaik. Hasilnya cukup menarik dan sekaligus menggelitik.
Secara umum, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah daerah tergolong baik. Warga menilai niat dan arah kebijakan sudah positif. Namun ketika ditanya lebih spesifik seperti program apa saja yang ada, bagaimana cara mengaksesnya, dan siapa yang berhak, jawabannya mulai kabur. Banyak responden hanya tahu potongan informasi, bahkan sebagian besar hanya mengenal nama program tanpa memahami isinya.
Fenomena ini menjelaskan satu hal penting yakni program pemerintah tidak gagal, tapi sering kali tidak sampai. Coba bertanya di warung kopi, pasar, atau dermaga “Bapak, Ibu, tahu bantuan apa saja yang sudah digelontorkan pemerintah setahun terakhir?” Jawaban yang paling sering muncul bukan penolakan, melainkan kebingungan. Bukan karena program tidak ada, tapi karena pesan negara macet di tengah jalan.
Ironisnya, ini terjadi di era digital ketika informasi begitu cepat. Tapi justru warga yang paling membutuhkan seperti petani, nelayan, lansia, pelaku UMKM kecil menjadi kelompok yang paling minim menerima penjelasan. Sosialisasi sering berhenti di spanduk, baliho, atau berita formal. Padahal spanduk tidak bisa menjawab pertanyaan paling mendasar “Bagaimana caranya?”
Belum lagi bahasa birokrasi yang kerap terlalu teknis. Istilah, singkatan, dan kalimat panjang membuat program terasa jauh. Wajar jika warga akhirnya lebih percaya kabar dari mulut ke mulut, bahkan hoaks, karena setidaknya disampaikan dengan bahasa manusia.
Seremoni Jalan, Sosialisasi Tertinggal
Kritik terbesar bukan pada desain 17 Program Kukar Idaman Terbaik. Justru sebaliknya, banyak pihak mengakui program-program ini dirancang cukup progresif. Anggaran Rp100 miliar per kecamatan, subsidi pendidikan, stimulus ekonomi kreatif, hingga jaminan layanan kesehatan berbasis KTP, ini bukan kebijakan kecil.
Masalahnya terletak pada satu titik krusial yakni bagaimana cara memperkenalkannya ke rakyat. Pemerintah masih terlalu percaya bahwa seremoni peluncuran, konferensi pers, dan unggahan media sosial sudah cukup. Padahal, warga di Muara Muntai atau Tabang tidak hidup dari rilis berita. Mereka hidup dari penjelasan langsung, dari obrolan yang jelas, dari contoh konkret.
Birokrasi kita sering seperti tembok beton. Informasi harus melewati banyak meja sebelum sampai ke desa. Saat tiba, pesannya sudah gepeng, bahkan berubah makna. Aparat di level bawah kadang ragu menjelaskan karena takut salah. Akibatnya, warga yang rumahnya paling jauh dari kantor lurah justru paling akhir tahu atau tidak tahu sama sekali.
Mentalitas “asal laporan jalan” juga masih terasa. Ketika spanduk terpasang dan dokumentasi lengkap, sosialisasi dianggap selesai. Padahal, tugas negara bukan hanya mengucurkan anggaran, melainkan memastikan anggaran itu benar-benar menyentuh perut dan masa depan rakyat.
Tak heran jika antusiasme warga kerap rendah. Bukan karena apatis, tapi lelah. Lelah dengan birokrasi berlapis, berkas bolak-balik, stigma penerima bantuan, hingga calo yang menyelinap. Akhirnya, banyak yang memilih diam. Lebih baik tidak tahu daripada berharap lalu kecewa.
17 Program Kukar Idaman Terbaik: Hebat di Kertas, Harus Hidup di Kampung
Bayangkan jika informasi program benar-benar sampai. Nelayan di Sepatin tahu bahwa ia bisa mengakses Kredit Kukar Idaman Terbaik tanpa agunan. Ibu rumah tangga di Loa Kulu paham prosedur berobat cukup KTP. Santri di desa terpencil tahu bahwa beasiswa bukan hanya untuk mereka yang “punya orang dalam”.
Inilah esensi dari 17 Program Kukar Idaman Terbaik. Ia bukan sekadar daftar janji, melainkan kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Tapi kontrak itu tak akan bermakna jika hanya disimpan di buku saku pejabat.
Kukar sedang membangun citra sebagai kabupaten percontohan. Programnya sudah ada, anggarannya tersedia, niatnya pun baik. Kini tinggal satu pekerjaan rumah yang sering dianggap sepele seperti komunikasi publik yang jujur, masif, dan membumi.
Libatkan RT, guru ngaji, kader posyandu, pedagang pasar, hingga komunitas ojek sebagai corong informasi. Gunakan bahasa sederhana. Datangi warga, bukan hanya mengundang mereka. Karena kehebatan pemerintah bukan pada banyaknya program, melainkan pada sedikitnya warga yang bertanya, “Itu program apa?”
Pembangunan tidak sah jika hanya dipahami segelintir orang. Anggaran miliaran rupiah bukan untuk proyek bisu. Program Kukar Idaman Terbaik layak disebut terbaik bukan karena megah di baliho, tetapi karena hadir dalam keseharian warga tanpa harus diminta, tanpa harus ditebak.
Kini bola ada di tangan para eksekutor. Apakah 17 Program Kukar Idaman Terbaik akan tumbuh seperti daun kelor di setiap kampung, atau hanya menjadi ilalang di papan reklame? Jawabannya sederhana, sejauh mana pemerintah benar-benar ingin memberi tahu. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki