Oleh:
Nicko Herlambang
Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Penajam Paser Utara
Mahasiswa S3 Doktoral Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
MUSRENBANG RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tahun 2027 baru saja kita laksanakan pada 1 April 2026. Di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian, kita dihadapkan pada sebuah realitas: daerah tidak bisa lagi bekerja sendiri. Tantangan pembangunan yang semakin kompleks—mulai dari stunting tertinggi di Kaltim, angka putus sekolah yang masih menggantung, hingga ketergantungan ekonomi pada konstruksi IKN—menuntut kita untuk berpikir ulang tentang bagaimana kepemimpinan daerah harus dijalankan.
Sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra sekaligus mahasiswa doktoral yang mendalami kepemimpinan dan inovasi kebijakan, saya melihat bahwa titik kritis keberhasilan pembangunan PPU ke depan bukan hanya terletak pada besarnya anggaran, tetapi pada kemampuan kita mengoptimalkan seluruh sumber pembiayaan yang tersedia—pusat, provinsi, dan daerah—serta memanfaatkan momentum kehadiran IKN sebagai mitra strategis yang kini telah beroperasi.
IKN BUKAN ANCAMAN, TAPI EKOSISTEM BARU YANG HARUS DIKELOLA
Seringkali kita mendengar kekhawatiran bahwa IKN akan "menggerus" perhatian terhadap daerah sekitar. Data ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan PPU tahun 2025 melambat akibat penyelesaian konstruksi IKN tahap 1 yang memasuki masa transisi menuju tahap 2. Namun, jika kita membaca prospek 2026-2027, ekonomi PPU diprakirakan tumbuh signifikan antara 9,5 hingga 10,5 persen seiring masifnya konstruksi tahap 2 (legislatif dan yudikatif) dan dimulainya tahap 3 (kawasan hunian).
Pertanyaan strategisnya adalah: Apakah pertumbuhan ini akan menjadi "bonus demografi" semata, atau mampu menciptakan dampak berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat?
Di sinilah peran kepemimpinan daerah diuji. IKN bukan sekadar proyek fisik. Ia adalah ekosistem baru yang menghadirkan aliran sumber daya—baik anggaran, investasi, maupun sumber daya manusia. Tugas kita adalah memastikan bahwa aliran ini tidak sekadar lewat, tetapi menetes ke sendi-sendi kehidupan masyarakat PPU.
TRIANGULASI ANGGARAN: PUSAT, PROVINSI, DAERAH
Salah satu pelajaran penting dari proses penyusunan RKPD 2027 adalah bahwa tidak ada satu sumber pendanaan pun yang cukup untuk mengatasi seluruh permasalahan daerah. Karena itu, optimalisasi anggaran harus dilakukan melalui pendekatan triangulasi.
1. Anggaran Pusat: Program Strategis Nasional
Tahun 2027 akan menjadi tahun penguatan berbagai program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan kelanjutan pembangunan IKN. Kabupaten PPU harus proaktif menjadi mitra sejajar, bukan sekadar penerima dampak. Misalnya, dalam pengendalian inflasi, kerja sama pasokan untuk MBG dapat menjadi instrumen sekaligus untuk memperkuat ketahanan pangan lokal. Fasilitasi kerja sama antara produsen pangan lokal dengan SPPG-MBG adalah salah satu langkah konkret yang harus didorong.
2. Anggaran Provinsi: Program Unggulan dan Konektivitas
Provinsi Kalimantan Timur melalui RPJMD 2025-2029 telah menetapkan visi besar "Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas." RKPD 2027 dengan tema "Peningkatan Kualitas SDM dan Layanan Infrastruktur" menjadi payung strategis yang harus diisi oleh PPU. Program unggulan seperti Gratispol se-Kaltim, JOSPOL, serta pembangunan ruas jalan Sotek-Bongan adalah bukti nyata komitmen provinsi. Namun, kepemimpinan daerah harus mampu memastikan bahwa program-program ini benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat—bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga berdampak pada akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
3. Anggaran Daerah: Fokus pada SPM dan Inovasi Lokal
Dengan keterbatasan fiskal daerah, prioritas anggaran PPU harus difokuskan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Data menunjukkan bahwa Prevalensi Stunting PPU adalah yang tertinggi di Kaltim (22,20 persen). Angka Putus Sekolah SMA/SMK mencapai 18,16 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka lulusan SMK 7,72 persen. Ini adalah wilayah-wilayah kritis yang membutuhkan intervensi anggaran yang presisi.
Ke depan, saya mendorong agar anggaran daerah tidak lagi dialokasikan secara sektoral kaku, tetapi dirancang berbasis kolaborasi lintas perangkat daerah dan lintas tingkat pemerintahan. Pendekatan ini membutuhkan keberanian untuk melakukan inovasi kebijakan—termasuk dalam skema pembiayaan yang melibatkan CSR/TJSL sebagai mitra pembangunan.
Peran IKN yang Telah Beroperasi: Dari Mitra Fisik Menuju Mitra Ekosistem
IKN tidak lagi sekadar "akan dibangun." Hari ini, IKN telah beroperasi. Keputusan politik pemindahan ibu kota negara telah membawa konsekuensi logis: PPU berada dalam satu ekosistem dengan IKN. Ini berarti peluang tidak lagi bersifat linier, tetapi multidimensi.
a. Ekonomi Berbasis Kawasan
Arahan kebijakan dalam RKPD 2027 sudah tepat: PPU diarahkan untuk meningkatkan inklusi dampak pembangunan IKN melalui pengembangan Kawasan Industri Buluminung, penguatan sektor pertanian (TPH), pariwisata, jasa, dan perdagangan. Namun, kita perlu bergerak dari "rencana" ke "eksekusi." Revitalisasi kawasan yang berbatasan dengan IKN harus menjadi prioritas, karena di sinilah multiplier effect akan pertama kali dirasakan.
b. Ketahanan Pangan dan Stunting
Keberadaan IKN membawa tambahan populasi yang signifikan. Jika tidak dikelola, ini akan menjadi tekanan pada pasokan pangan dan harga. Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, ini adalah pasar yang sangat besar bagi produk-produk unggulan PPU. Program Hatchery Ayam Lokal Unggul yang menjadi salah satu program unggulan tahun 2027 adalah langkah tepat menuju kemandirian pangan sekaligus pengendalian inflasi.
c. Konektivitas Wilayah
Jalan Sotek-Bongan yang menghubungkan PPU dengan Kutai Barat bukan hanya proyek infrastruktur. Ia adalah jalan peradaban yang akan membuka isolasi, memperpendek rantai distribusi, dan memperluas akses layanan dasar. Di sinilah sinergi antara APBN (untuk pembangunan strategis nasional), APBD Provinsi (untuk jalan provinsi), dan APBD Kabupaten (untuk akses jalan menuju pusat-pusat pelayanan) menjadi sangat penting.
Kepemimpinan Kolaboratif: Kunci di Tengah Keterbatasan
Sebagai akademisi yang sedang mendalami kepemimpinan dan inovasi kebijakan, saya sampai pada sebuah kesimpulan: kepemimpinan di era keterbatasan fiskal bukanlah tentang siapa yang memiliki anggaran terbesar, tetapi siapa yang paling mampu membangun kolaborasi.
Kita memiliki tiga tingkat pemerintahan. Kita memiliki IKN sebagai mitra strategis. Kita memiliki dunia usaha melalui CSR/TJSL. Kita memiliki masyarakat dan komunitas lokal. Musrenbang bukan sekadar forum seremonial. Ia adalah ruang di mana semua sumber daya itu ditemukan, dibicarakan, dan disepakati untuk dikerahkan secara bersama-sama.
RKPD 2027 yang akan disusun paling lambat 7 Juli 2026 harus menjadi dokumen yang tidak hanya memuat angka, tetapi juga strategi kolaborasi. Target5 kinerja harus diukur tidak hanya dari output, tetapi dari outcome—apakah anak-anak PPU lebih sehat, lebih cerdas, lebih produktif.
PENUTUP
Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki posisi yang sangat strategis: kami adalah tetangga IKN, kami adalah bagian dari provinsi dengan sumber daya melimpah, dan kami memiliki pemerintah daerah yang terus berbenah. Tiga aset ini adalah modal besar. Namun, modal hanya akan menjadi kekuatan jika dikelola dengan kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif.
Mari kita jadikan tahun 2027 sebagai tahun di mana kita tidak hanya menjadi penonton pertumbuhan, tetapi menjadi aktor utama yang merancang dan menikmati hasil pembangunan. IKN hadir bukan untuk menggantikan kita, tetapi untuk berdampingan dan berkolaborasi. Pemerintah pusat dan provinsi adalah mitra, bukan sekadar atasan. Anggaran yang terbatas bukan alasan, melainkan tantangan untuk berinovasi.
Kaltim Sukses, Generasi Emas. Itu bukan sekadar slogan. Itu adalah panggilan bagi kita semua untuk bekerja melampaui batas-batas administratif, melampaui ego sektoral, dan melampaui cara-cara lama dalam mengelola pembangunan.
Selamat bekerja, PPU. Masa depan ada di tangan kita. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan