Oleh:
Reza Mahendra
Mahasiswa Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Kaltim
KALTIMPOST.ID-Serangan mendadak yang dilancarkan oleh Amerika Serikat (AS) pada 28 Februari 2026 berhasil membunuh pemimpin tertinggi Iran, Sayyid Ali Khamenei. Perang itu menjadi titik baru dari konflik yang terjadi antara Iran, Israel dan AS.
Ketika tersiar kabar kematian Ali Khamenei, Iran langsung melakukan pembalasan bertubi-tubi yang menghantam puluhan markas militer AS di wilayah Timur Tengah. Bagi AS, serangan itu adalah skenario untuk memanfaatkan momentum.
Demonstrasi besar yang terjadi di Iran pada akhir 2025 sampai awal Januari 2026 akibat masalah energi dan krisis ekonomi Iran, mendorong AS untuk mengambil satu kesimpulan.
Yaitu ini adalah kesempatan untuk menggulingkan Pemerintah Republik Islam Iran dan “membebaskan rakyat Iran”.
AS memiliki sebuah strategi sederhana. Serangan pada 28 Februari bertujuan untuk mengeliminasi petinggi-petinggi pemerintahan Iran, lalu setelah itu, AS berharap para demonstran yang sebelumnya turun ke jalan, untuk kembali melakukan demonstrasi dan melakukan revolusi seperti yang terjadi tahun 1979 ketika jutaan masyarakat Iran turun ke jalan dan menggulingkan pemerintahan Shah Reza Pahlavi yang mulai melemah.
Namun, satu hal besar mengubah segalanya. Dalam serangan yang dilakukan pada 28 Februari, karena alasan yang belum diketahui AS mengirimkan rudal yang menghantam sekolah anak-anak di wilayah Minab.
Serangan mematikan itu menewaskan sekitar 175 anak-anak dan melukai 95 orang lainnya. Meski pada awalnya Markas Pusat Militer AS menolak bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Namun bukti-bukti dan laporan yang dikumpulkan oleh media AS seperti The New York Times dan CBC justru menyimpulkan bahwa kemungkinan besar serangan itu memang dilakukan oleh tentara AS.
Sontak, hal tersebut mengguncang masyarakat AS dan memancing kecaman dari dunia internasional karena merupakan kejahatan yang sangat luar biasa dan melanggar hukum internasional.
Dari internal Iran, serangan yang menghantam sekolah anak-anak itu pada akhirnya juga mengubah arah dari masyarakat Iran.
Mereka yang sebelumnya melakukan demonstrasi menentang pemerintah, setelah terjadinya serangan tersebut justru mendukung Pemerintah Iran untuk berperang melawan AS.
Yang terjadi bukannya demonstrasi menuntut pembubaran rezim Iran melainkan demontrasi mendorong militer Iran untuk segera membalas serangan AS.
AS kehilangan kaki-tangan yang mereka harapkan agar bisa menjadi agen perubahan dan kelompok yang sebelumnya bersimpati kepada AS. Sekarang justru berbalik arah dan bersemangat untuk berperang melawan Paman Sam.
Sudah 35 hari semenjak serangan tersebut terjadi, setelah kehilangan simpati dari masyarakat Iran, AS juga mulai kehilangan kontrol atas sekutunya terkhusus di wilayah Eropa.
Karena memang sejak awal, serangan itu tidak pernah didukung oleh sekutu AS di Eropa melainkan murni kepentingan dari Israel.
Selain itu, secara internal AS pun mengalami pergolakan. Salah satunya adalah gerakan “no kings protest”.
Gerakan itu menentang kebijakan perang Presiden AS Donald Trump dan memberikan satu pesan khusus terhadap Pemerintah AS, yaitu “Amerika Serikat bukanlah negara yang dipimpin oleh seorang raja, melainkan presiden yang dipilih oleh rakyat.”
Selain itu, demonstrasi tersebut juga menuntut solusi atas ekonomi AS yang semakin menurun terutama setelah perang dengan Iran. Dalam hal politik, internal AS pun tidak lebih baik.
Salah satu hal yang menjadi pembicaraan di dalam politik internal AS adalah APBN yang melebihi batas dan perang dengan Iran memperburuk pengeluaran Pemerintah AS.
Perang itu terus berlangsung dan menguras APBN AS. Berdasarkan data yang dirilis oleh CSIS, AS menghabiskan hampir USD 3,7 miliar (Rp 62 triliun) hanya pada empat hari pertama perang.
Biaya itu pun diestimasikan sudah mencapai USD 39 miliar setelah 35 hari perang berlangsung.
Biaya yang sangat besar itu mayoritas adalah estimasi kerugian yang diakibatkan oleh serangan drone dan misil Iran ke pangkalan militer AS.
Belum lagi, serangan Iran masih terus berlanjut dengan drone-drone Iran yang menjadikan fasilitas mewah militer AS sebagai target utama.
Bagaimana bisa Pemerintah AS bisa menjustifikasi sebuah perang ketika Iran menghancurkan radar mewah senilai Rp 17 triliun dengan senjata drone seharga Rp 350 juta?
Biaya yang besar itu, pada akhirnya mendorong perpecahan di kongres. Meski beberapa hari yang lalu Kongres AS menolak resolusi untuk menghentikan perang dengan Iran.
Kondisi itu bisa berubah dengan cepat terutama ketika nanti bank federal Amerika Serikat mengeluarkan laporan mengenai APBN.
Ketika AS sudah mengalami hantaman defisit APBN sebesar USD 840 miliar (Rp 14,1 kuadriliun) pada periode 2024-2025, maka diestimasikan defisit APBN AS akan jauh lebih besar tahun 2026 dan itu menjadi dilema tersendiri bagi kongres dan senat AS.
Selain dari segi politik, itu merembet ke aspek sosial. Berdasarkan survei Reuters tentang perang Iran kepada masyarakat AS, 66 persen di antaranya menginginkan agar perang dengan Iran segera dihentikan.
Bahkan jika target gagal tercapai dan AS harus mengakui keunggulan Iran. Itu menandakan perang ini sangat tidak populer dan semakin merusak tingkat kepuasan masyarakat terhadap Donald Trump yang saat ini berada di angka 36 persen.
Semakin tidak puas masyarakat, maka semakin dekat Donald Trump dengan pemakzulan yang selama ini sudah digaungkan oleh Partai demokrat dan politikus yang menentang kebijakan Trump.
Pada akhirnya, berbagai macam faktor bisa mendorong AS untuk mencari alternatif lain dalam perang melawan Iran.
Namun bagi Trump, jalan alternatif seperti menghentikan perang dan berdamai dengan Iran akan dianggap sebagai suatu kekalahan yang sangat memalukan. (rd)
Editor : Romdani.