Oleh:
Rusdianyah Aras
Tokoh Pers Senior Kaltim
KALTIMPOST.ID - Belakangan ini, ruang publik di Kalimantan Timur disuguhi dinamika birokrasi yang menyita perhatian. Polemik bermula dari persoalan jaminan kesehatan BPJS yang disorot Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyusul surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni. Situasi kemudian berkembang setelah klarifikasi dari Tim Ahli Gubernur, Sudarno, yang justru dinilai publik memperkeruh keadaan.
Sebagai jurnalis dan bagian dari masyarakat yang mencintai Benua Etam, fenomena ini tidak sekadar persoalan administratif. Lebih dari itu, kondisi ini mencerminkan retaknya komunikasi politik antarlevel pemerintahan.
Benang Kusut Komunikasi: Dari Surat hingga Klarifikasi
Persoalan BPJS Kesehatan merupakan isu sensitif karena berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat. Kritik yang disampaikan Wali Kota Samarinda seharusnya menjadi sinyal untuk membuka ruang dialog dan mencari solusi bersama.
Baca Juga: Sebut Tak Ada Lubang di TKP, Sopir Ambulans Ungkap Kronologi Tabrakan dengan Travel di Kutim
Namun, respons yang muncul justru memperuncing polemik. Klarifikasi dari tim ahli gubernur tidak meredakan suasana, melainkan menimbulkan kesan defensif di mata publik. Akibatnya, substansi utama—yakni keberlanjutan layanan kesehatan—tertutupi oleh perdebatan tentang siapa yang paling benar.
Efek Domino: Berkaca pada Kota Bontang
Kondisi ini juga berdampak pada daerah lain. Kota Bontang, misalnya, tampak lebih berhati-hati dalam menyikapi kebijakan serupa. Namun, ketidakpastian di tingkat provinsi berpotensi membuat pemerintah kabupaten/kota berjalan sendiri-sendiri.
Jika pola komunikasi yang saling menyalahkan terus berlanjut, kesenjangan kualitas layanan publik antarwilayah di Kalimantan Timur akan semakin lebar.
Realitas Fiskal: Kaltim Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Di tengah polemik ini, kondisi fiskal daerah juga perlu menjadi perhatian. Kalimantan Timur tengah menghadapi tekanan akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Dalam situasi seperti ini, ego sektoral menjadi beban yang tidak perlu.
Fiskal daerah yang tertekan menuntut semua pihak untuk saling menguatkan. Pilihannya jelas: bekerja bersama atau menghadapi risiko penurunan kualitas layanan publik.
Menuju Generasi Emas: Bekerja Sama dan Sama-Sama Bekerja
Pembangunan Kalimantan Timur kerap diwarnai persepsi persaingan antarlembaga. Padahal, untuk menuju Generasi Emas, dibutuhkan dua hal sekaligus: kerja sama dalam sistem dan aksi nyata di lapangan.
Sudah saatnya tradisi saling menyalahkan dihentikan. Masyarakat tidak mempersoalkan siapa yang paling berwenang. Yang mereka butuhkan adalah kepastian bahwa layanan kesehatan tetap berjalan, dan kartu BPJS tetap dapat digunakan saat dibutuhkan.
Penutup
Semangat pembangunan harus dikembalikan pada esensinya. Gubernur, wali kota, bupati, hingga staf ahli merupakan satu kesatuan dalam orkestrasi pembangunan daerah.
Jika satu elemen tidak selaras, maka keseluruhan akan terdampak. Sudah waktunya menghentikan polemik di ruang publik dan mulai membangun komunikasi di meja kerja.
Demi Kalimantan Timur dan masa depan generasi mendatang, sinergi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. (*)
Editor : Ery Supriyadi