Oleh: Herdiansyah Hamzah
Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
JULES Verne dalam roman terkenalnya berjudul, Twenty Thousand Leagues Under The Sea, mengungkapkan ujar-ujar latin berikut “Aures habent et non audient”. Kira-kira artinya adalah, punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat, punya mulut tapi tidak mampu berbicara. Istilah yang diperkenalkan Verne tersebut, rasanya pas untuk menggambarkan watak kekuasaan hari ini yang sukar untuk mendengarkan kritik publik.
Seperti “kacamata kuda”, kekuasaan enggan menengok kiri dan kanan mendengarkan masukan. Padahal salah satu ilmu yang harus dimiliki oleh siapa pun yang memegang jabatan adalah, “ilmu mendengarkan”. Tentu bukan sekedar mendengarkan secara pasif, tetapi mesti secara aktif (active listening), sehingga yang dituntut oleh seorang pejabat adalah keterampilan dalam berkomunikasi secara aktif untuk memahami, memproses, dan merespons informasi secara objektif, jadi bukan sekadar asal mendengarkan.
Pun demikian dengan urusan komunikasi politik, dimana pejabat harus memiliki kalkulasi yang tepat dalam setiap menyampaikan informasi. Jangan sekedar asal bicara. Bagi kami di kampus, referensi dan akurasi data itu yang paling utama sebelum menyampaikan sesuatu. Jadi basisnya adalah riset. Tapi begitulah umumnya politisi, lebih sering bicara duluan mikir belakangan. Berbeda dengan kami di kampus, harus mikir lebih dahulu sebelum bicara. Intinya, komunikasi politik itu perlu dikelola dengan baik.
Prinsip utama komunikasi politik yang harus dipahami oleh seorang pejabat adalah “kemampuan memberi respons, bukan membela diri (defense)”. Itu dua hal yang berbeda. Kebanyakan pejabat terlalu reaktif dalam memberikan respon, sehingga terkesan membela diri secara membabi buta. Oleh karenanya, komunikasi politik justru cenderung dijadikan sebagai area serangan balik terhadap para pengkritik-nya. Semestinya kritik itu diterima dengan terbuka. Direspons dengan baik layaknya seorang pejabat, bukan koboi.
Nirempati
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, adalah salah pejabat yang tidak henti-hentinya jadi pembicaraan. Tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga meluas kemana-mana secara nasional. Begitulah paradoks politik, ia akan selalu jadi gunjingan dimana-mana. Sebab segala situasi yang bertentangan dengan logika dan asumsi umum, akan menjadi santapan empuk bagi siapa saja.
Terlebih jika suatu keputusan-keputusan politik, tidak berangkat dari standing yang kuat terhadap kepentingan rakyat banyak. Standing itu adalah cara seorang pejabat memperlihatkan keberpihakannya. Namun dalam politik anggaran, alih-alih bicara keberpihakan, gubernur justru menunjukkan “hilangnya rasa empati” terhadap warganya. Empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain.
Jadi sangat berkaitan dengan kemampuan untuk berbagi perasaan atau pengalaman pada orang lain dengan membayangkan bagaimana rasanya berada dalam situasi orang tersebut. Bayangkan jika seorang pejabat kehilangan empati? Pertama, ia jelas akan kehilangan rasa hormat dari warga-nya sendiri. Dan Kedua, ia akan asyik dengan dirinya sendiri. Justru inilah yang jadi pangkal masalah-nya, dimana dalam politik anggaran, gubernur tampak kehilangan rasa empati sebab lebih mementingkan pos alokasi anggaran yang berkaitan dirinya sendiri.
Sebut saja soal pengadaan mobil dinas merek Range Rover seharga Rp 8,5 miliar. Meski mobil dinas ini disebut-sebut sudah dikembalikan, tapi masih menyisakan banyak pertanyaan. Tidak hanya soal mekanisme pengembaliannya yang cenderung “ekstra legal” atau cara-cara di luar ketentuan hukum, tapi juga soal rasa empati. Bagaimana mungkin seorang gubernur meminta mobil seharga langit tersebut, sementara kondisi hidup warganya sangat memprihatinkan.
Sebut saja infrastruktur jalan, terutama di pelosok yang buruknya minta ampun. Ini jelas kontras dengan permintaan mobil dinas seharga 8,5 miliar itu. Gubernur seperti membangun menara gading yang jauh terpisah dari kehidupan warganya sendiri.
Bebal
Habis isu soal mobil dinas 8,5 miliar, terbit lah isu soal renovasi rumah dinas gubernur yang memakan anggaran hingga Rp 25 miliar. Lagi-lagi ini pertanda betapa gubernur lebih mementingkan diri pribadinya sendiri dibanding kepentingan warga-nya. Pertanda bahwa Gubernur tidak menempatkan sektor-sektor pelayanan publik sebagai prioritas utama. Apa pentingnya renovasi rumah dinas itu? Angka Rp 25 miliar akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan rakyat banyak.
Untuk sektor kesehatan, sektor pendidikan, hingga penanganan buruknya infrastruktur jalan yang belum terjamah hingga saat ini. Yang jelas, biaya renovasi rumah dinas sebesar Rp 25 miliar itu bukalah angka yang sedikit. Jika dibelikan kecubung, maka seluruh wilayah Kalimantan Timur akan banjir kecubung. Bahkan biaya renovasi rumah dinas Gubernur ini setara dengan harga 137 unit rumah subsidi di Kalimantan Timur, dengan asumsi harga maksimum rumah subsidi di Kalimantan sebesar Rp 182 juta pada 2024.
Tidak berhenti sampai di situ, belakangan muncul isu soal rapat yang digelar oleh Pemprov Kaltim di Jakarta, dengan turut mengundang DPRD Kaltim. Mayoritas anggota DPRD Kaltim memilih tidak hadir dengan alasan rapat di Jakarta tidak sensitif dengan kondisi masyarakat dan bertolak belakang dengan semangat efisiensi.
Ini pertanda gubernur enggan terbuka dengan kritik yang dialamatkan kepadanya. Seperti kata Verne, gubernur seolah punya telinga tapi enggan mendengar kritik publik. Jika ia mendengar, tidak akan mungkin kesalahan yang sama dilakukan dengan entengnya. Dalam tradisi politik, kita mengenal isitilah “penguasa bebal”, yakni seorang penguasa yang sukar mengerti alias pikirannya kurang tajam untuk mendengar kritik yang datang dari warga-nya!! (riz)
Editor : Muhammad Rizki