Oleh:
Faisal Hazza
Kader Muhammadiyah Kalimantan Timur
Sebagai warga negara yang baik, juga sedikit-dikitnya menjadi pengamat dinamika sosial, saya cukup menyoroti serentetan anomali tata kelola ruang publik di Kalimantan Timur. Di tengah sorotan nasional atas pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) serta peliknya ragam persoalan infrastruktur dasar dan degradasi ekologi di daerah ini, kita masih saja dipertunjukkan atraksi pejabat publik yang menyayat hati: parade kemewahan birokrasi.
Belakangan ini, yang saya hormati, Gubernur Kaltim dan jajaran Pemerintah Provinsi bertubi-tubi mendapat kritik tajam oleh khalayak nasional, tak hanya dari masyarakat Kaltim. Dari sorotan soal pengadaan mobil dinas Range Rover senilai Rp8,5 miliar, gaya hidup istri gubernur yang kerap memamerkan kemewahan berbalut mahkota bak "noni Belanda" di ruang digital, hingga alokasi anggaran fantastis Rp25 miliar untuk renovasi rumah dinas—lengkap dengan deretan fasilitas eksklusif seperti meja biliar, ruang sauna, dan akuarium air laut.
Tapi, bagi saya, akar permasalahan dari rentetan polemik ini bukan saja pada kejanggalan alokasi anggaran, melainkan juga pada artikulasi komunikasi krisis yang ditunjukkan oleh pejabat publik. Alih-alih merespons kritik masyarakat dengan kebijaksanaan dan autokritik, Pemprov Kaltim justru terjebak pada sikap defensif yang mencederai keadilan serta nurani publik.
Ketika kritik atas mobil mewah dijawab dengan dalih arogan "demi menjaga marwah", dan protes atas renovasi rumah dinas direduksi menjadi sekadar alasan "plafon yang sudah jebol", pemerintah secara terbuka dan akal sehatnya tengah memamerkan arogansi institusionalnya di hadapan rakyat yang masih memikul beban ekonomi sehari-hari dan ketidakpastian perlindungan sebagai warga negara.
Dalam analisis keilmuan komunikasi, fenomena ini sangat relevan dengan peringatan pakar W. Timothy Coombs melalui Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Coombs menegaskan bahwa penggunaan strategi justifikasi (justification) dan penyangkalan di tengah hilangnya sense of crisis, terutama pada masa kepekaan sosial yang tinggi seperti keadaan saat ini, hanya akan menyalakan bom kemarahan warga dan menghancurkan fondasi kepercayaan publik. Sikap reaktif dari birokrasi ini mempertegas pandangan James E. Grunig mengenai absennya Two-Way Symmetrical Communication sebagai bare minimum seorang figur publik.
Saya melihat aparatur negara gagal membangun pemahaman bersama, dan justru lebih memilih berlindung di balik retorika elitis yang sama sekali terasing dari realitas penderitaan rakyat.
Lebih dalam lagi, jika kita meminjam kacamata filosofis Jürgen Habermas tentang teori Tindakan Komunikatif, interaksi publik yang ideal menuntut adanya ruang deliberasi yang setara dan bebas dari represi struktural untuk mencapai mutual understanding.
Sayangnya, cara Pemprov Kaltim menangkis demonstrasi dan kritik menunjukkan adanya monopoli kebenaran. Rakyat ditempatkan semata sebagai objek dari narasi kekuasaan birokrasi, sementara keluh kesah mereka dianggap sebagai gangguan politis semata, bukan suara kedaulatan yang wajib diakomodasi.
Pada titik inilah, saya berpendapat bahwa Kalimantan Timur amat membutuhkan pergeseran paradigma kepemimpinan yang berpijak teguh pada nilai-nilai kemanusiaan dan empati. Pemerintah dituntut untuk menyadari bahwa marwah seorang pemimpin tidak pernah dikonstruksi dari kilau kemewahan mobil dinas atau megahnya fasilitas negara, melainkan dari dedikasi dan kemauan untuk mengabdi secara transparan.
Menjawab gelombang protes semestinya tidak dimaknai sebagai ajang adu ego demi membela wajah birokrasi, tetapi sebagai ruang kontemplasi yang konstruktif. Mengakui kekeliruan prioritas anggaran dan melucuti mentalitas feodal adalah wujud nyata dari kematangan berdemokrasi. Pemimpin yang sungguh beradab adalah mereka yang sudi mendengar keluh kesah rakyat dengan kerendahan hati yang tulus, bukan yang membungkamnya dengan arogansi kekuasaan. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan