Oleh:
Bonar Hutapea
Dosen Psikologi Sosial dan Psikologi Politik Universitas Tarumanagara
KERIUHAN warga Samarinda yang memprotes renovasi rumah dinas senilai Rp25 miliar bukanlah sekadar riak politik lokal. Bagi saya, ini adalah puncak gunung es dari akumulasi keresahan yang kian menebal di seantero negeri, sebuah luka kolektif yang merentang dari Jakarta hingga pelosok daerah.
Sebelum gejolak di Benua Etam ini memuncak, narasi pedih serupa telah lebih dulu mengemuka lewat penolakan warga terhadap beban pajak yang dianggap mencekik. Fenomena ini bukan sekadar soal alokasi anggaran yang keliru melainkan potret nyata patologi perilaku yang mencerminkan matinya resonansi etis dalam struktur kekuasaan kita, baik mereka yang duduk di kursi birokrasi maupun di ruang-ruang legislatif yang kian terasing dari realitas rakyat jelata.
SELUBUNG NARSISTIK DAN EROSI EMPATI
Kekuasaan memang memiliki daya korosif yang luar biasa terhadap sisi kemanusiaan kita. David Owen dan Jonathan Davidson dalam jurnal Brain tahun 2009 membedah fenomena ini lewat istilah Hubris Syndrome, sebuah kondisi yang menjelaskan bagaimana pemegang otoritas perlahan mengalami isolasi mental yang akut.
Dari perspektif neurosains, kekuasaan rupanya sanggup menurunkan aktivitas mirror neurons (saraf cermin), sebuah temuan menarik yang dipetakan oleh Dacher Keltner dalam buku The Power Paradox tahun 2016. Akibatnya, kapasitas untuk merasakan penderitaan sesama menjadi lumpuh. Inilah alasan mengapa elite kita kerap tampak begitu tuli sosial (tone deaf).
Mereka seolah hidup di balik selubung narsistik; sebuah ruang kedap di mana rakyat hanya dipandang sebagai deretan statistik atau konstituen musiman, sementara kemewahan fasilitas dipuja sebagai standar mutlak untuk menjaga apa yang mereka sebut "marwah".
GROUPTHINK DAN NORMALISASI PENYIMPANGAN
Sangat ironis melihat bagaimana patologi ini kian menetap akibat tekanan Groupthink di lingkungan elite. Alih-alih saling mengingatkan, individu di dalamnya cenderung menyesuaikan diri dengan norma kelompok agar tidak dicap "lemah" atau "tidak tahu gengsi".
Di sinilah terjadi Normalization of Deviance, sebuah kondisi di mana penyimpangan etika yang dilakukan secara berjemaah akhirnya dianggap sebagai sebuah kewajaran. Di gedung-gedung megah, anggaran fantastis tak lagi dilihat sebagai tetesan keringat rakyat, melainkan hak protokoler yang haram diganggu gugat. Siapa pun yang mencoba tetap hidup bersahaja justru dianggap aneh atau gagal menjaga wibawa institusi.
TAMENG PROSEDURAL DAN GASLIGHTING PUBLIK
Ketidaksensitifan ini kian membatu akibat bekerjanya mekanisme moral disengagement. Konsep yang diuraikan oleh Albert Bandura dalam Personality and Social Psychology Review tahun 1999 ini menjelaskan bagaimana seseorang bisa mematikan suara hati nuraninya saat melakukan pelanggaran etika.
Para pemegang kuasa kita kini telah menjadi maestro dalam strategi defleksi tanggung jawab. Mantra "sudah sesuai SOP" atau "sesuai regulasi" kerap dijadikan tameng untuk melegitimasi tindakan yang secara moral sebenarnya cacat.
Tak jarang, hal ini diperparah oleh perilaku gaslighting publik; sebuah situasi di mana kritik warga justru dibalas dengan narasi yang memutarbalikkan logika, seolah-olah rakyatlah yang tidak memaklumi "kepentingan negara" atau dianggap kurang bersyukur. Di sini, legalitas formal sengaja dijadikan pengganti integritas, seolah segala sesuatu yang legal secara administratif otomatis menjadi etis di mata nurani.
OBJEKTIFIKASI DAN DEKADENSI MORAL
Lebih jauh lagi, patologi kekuasaan ini sering kali bermuara pada dekadensi moral yang lebih gelap: Objektifikasi. Saat empati telah mati, sesama manusia tak lagi dipandang sebagai subjek yang bermartabat, melainkan objek untuk memenuhi syahwat kekuasaan, materi, hingga relasi intim.
Skandal moral yang melibatkan oknum elite, seperti kasus pelecehan oleh pejabat daerah di Jawa Timur yang diliput tahun 2025 lalu, bukanlah peristiwa terisolasi. Ini adalah manifestasi dari rasa keberhakian (entitlement) yang ekstrem, merasa istimewa, merasa berhak atas segalanya, dan berlaku semena-mena.
Mereka merasa memiliki imunitas, bukan hanya terhadap hukum negara, tapi juga terhadap norma susila. Bagi mereka, martabat orang lain hanyalah komoditas yang bisa dikontrol sesuka hati demi pemuasan ego sesaat.
TRANSMISI PATOLOGI: DARI MEJA KANTOR KE JALAN RAYA
Patologi ini pun menular secara sistemik melalui mekanisme Vicarious Entitlement. Keluarga elite sering kali ikut merasa memiliki seolah memiliki kekebalan herediter yang membuat mereka merasa tak tersentuh hukum.
Fenomena pamer kemewahan di media sosial hingga arogansi anak pejabat yang bertindak brutal di jalan raya, seperti insiden tabrak lari oleh putra bupati di Kalimantan yang diliput media di tahun 2025, hanyalah proyeksi dari God Complex.
Mereka tumbuh dalam ekosistem permisif, di mana hukum dianggap sebagai properti pribadi keluarga. Kekerasan impulsif dan gaya hidup hedonis akhirnya menjadi "stempel" atas status yang mereka warisi dari kekuasaan sang orang tua.
VIRAL JUSTICE SEBAGAI KATARSIS SOSIAL
Ketika lembaga formal tampak tumpul dan hukum sering kali "masuk angin" saat berhadapan dengan elite, rakyat akhirnya menciptakan sistem imunitasnya sendiri melalui Viral Justice. Dari perspektif psikososial, ini adalah bentuk reaksi atas Learned Helplessness yang dipopulerkan oleh Martin Seligman dalam Annual Review of Medicine tahun 1972.
Karena rakyat merasa hukum tumpul ke atas, mereka melakukan kompensasi lewat penghakiman massal di dunia maya. Amarah kolektif ini adalah bom waktu. Rakyat tidak hanya marah karena lapar; mereka marah karena merasa dihina secara sistemik oleh pameran kemewahan dan dekadensi moral yang tak tahu diri di tengah krisis.
EKSORSISME MENTALITAS FEODAL
Bagi saya, memperbaiki tatanan ini tidak akan cukup hanya dengan audit anggaran atau perbaikan prosedur. Kita membutuhkan sebuah eksorsisme terhadap mentalitas feodal yang masih berakar kuat.
Elite kita harus disadarkan kembali pada khitah kekuasaan sebagai jalan sunyi pengabdian, bukan panggung kemegahan narsistik atau pemuasan syahwat pribadi. Kritik ini tentu tidak bermaksud menafikan mereka yang masih berintegritas dalam sunyi, namun ia adalah pengingat keras bahwa tanpa keberanian mengakui luka publik, segala retorika kemajuan hanyalah pepesan kosong.
Kritik adalah bagian dari mencintai negeri ini tanpa lelah. Sudah saatnya kekuasaan di negeri ini berhenti menjadi predator bagi rasa keadilan dan kembali menjadi pelayan kemanusiaan. Sebab pada akhirnya, reformasi birokrasi tanpa reformasi kepribadian hanya akan menghasilkan sirkus administrasi yang sama. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan