Oleh:
Achmad Faizal Azmi, PhD
Dosen Departemen Akuntansi FEB UGM lahir dan dibesarkan di Balikpapan
KALTIMPOST.ID-Saya lahir dan dibesarkan di Balikpapan. Di kota ini, api kilang minyak tidak pernah padam. Paling jelas terlihat saat malam. Titik oranye itu selalu terlihat di kejauhan.
Sekolah dasar saya dekat dengan Kilang Pertamina Refinery Unit V atau RU V. Tiap pagi saya melewati jalan minyak di kompleks Pertamina. Tanker-tanker besar merapat di dermaga, ada yang datang, ada yang pergi. Tidak ada yang istimewa waktu itu.
Setelah dewasa, saya melihat tanker-tanker itu dengan cara yang berbeda. Indonesia sudah lama berhenti menjadi eksportir minyak dan sekarang lebih banyak mengimpor daripada memproduksi. Setiap kapal yang merapat membawa minyak yang dibeli dengan harga dunia.
Setiap pergerakan harga di Teluk Persia cepat atau lambat sampai ke sini, dalam bentuk subsidi yang membengkak atau inflasi yang menggerogoti daya beli. Kaltim, sebagai daerah yang lekat dengan industri migas, akan merasakan dampaknya dari arah yang berbeda dengan daerah lain.
PESAN DARI HORMUZ
JP Morgan baru-baru ini menerbitkan Oil Flash Note berjudul Simple math yang menghitung dampak penutupan Selat Hormuz. Disrupsi pasokan global mencapai 9,1 juta barel per hari pada Maret, dan melebar menjadi 13,7 juta barel pada April. Badan Energi Internasional atau IEA menyebutnya gangguan pasokan energi terbesar dalam sejarah pasar minyak modern.
Gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran pada 8 April sempat tercapai tapi segera runtuh. Kapasitas cadangan minyak dunia yang hampir seluruhnya dipegang Arab Saudi dan Uni Emirat Arab kini terkunci di kawasan Teluk karena Selat Hormuz tertutup.
JP Morgan menyebut itu forced demand loss, bukan demand destruction biasa. Permintaan tidak turun karena harga mahal, melainkan karena pasokan memang tidak tersedia.
Bahkan dalam skenario damai segera tercapai, Rystad Energy memperkirakan arus minyak baru kembali ke 90 persen level sebelum perang pada Juli.
Pemerintah sudah membaca sinyal yang sama. Keputusan BPH Migas Nomor 024 Tahun 2026 yang mengatur pembatasan pertalite dan solar per 1 April secara eksplisit menyebutkan antisipasi krisis energi akibat perang di Timur Tengah. Pertanyaannya bukan apakah pemerintah sadar, melainkan apakah respons yang dipilih sudah tepat.
Angka yang Tidak Pernah Mudah Dibaca Publik
APBN 2026 memperlihatkan seberapa rapuh posisi fiskal kita. Pemerintah mengalokasikan Rp 381,3 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi, dengan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) hanya USD 70 per barel. Realisasi Maret 2026 sudah mencapai USD 102,26 per barel, atau 46 persen di atas asumsi.
Setiap kenaikan USD 1 per barel ICP menambah belanja negara Rp 10,3 triliun. Sementara penerimaan hanya ikut naik Rp 3,6 triliun. Jika rata-rata ICP 2026 bertahan 30 dolar di atas asumsi, tambahan beban defisit setahun bisa tembus Rp 200 triliun, atau separuh anggaran subsidi yang dialokasikan. Beban APBN juga tidak hanya dari kompensasi Pertamina, tapi juga dari kompensasi PLN yang tarif listriknya ditahan pemerintah.
Inflasi yang Ditunda, Bukan Dihilangkan
Risiko kedua adalah inflasi. Pemerintah menahan pertalite di harga Rp 10.000 per liter dan solar Rp 6.800, sementara bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi melonjak tajam.
Per 18 April 2026, pertamax turbo naik 48 persen, dexlite dan Pertamina Dex naik 66 persen. Pemerintah menegaskan harga BBM subsidi tidak naik sampai akhir 2026.
Tekanan inflasi dari minyak tidak berhenti di pom bensin. Avtur yang mengikuti harga pasar akan memukul tarif penerbangan, terutama rute antarpulau yang menjadi tulang punggung mobilitas Kaltim.
Pupuk urea dan petrokimia ikut tertekan karena bahan bakunya turunan minyak, dan JP Morgan mencatat kekurangan LPG dan naphtha dari teluk memaksa pabrik petrokimia di Asia memangkas operasi. Pupuk yang mahal berarti biaya produksi pertanian naik, dan akan sampai ke harga pangan.
September 2022 adalah pelajaran yang belum jauh. Kenaikan pertalite 30 persen waktu itu langsung mendorong inflasi bulanan ke 5,95 persen tahun ke tahun. Inflasi inti Maret 2026 memang masih terjaga di 2,52 persen, tapi begitu APBN tak sanggup lagi menahan, tekanan ke harga barang dan jasa akan datang cepat dan meluas.
Ironi Pertambangan Kaltim
Yang sering luput adalah ironi di sektor yang diharapkan menutupi defisit. Solar industri B40 yang menjadi tulang punggung alat berat pertambangan melonjak hampir 32 persen dalam sebulan, dari Rp 23.000 ke Rp 30.550 per liter pada 15-30 April 2026. Itu pukulan langsung bagi Kaltim sebagai sentra batu bara nasional.
Royalti pertambangan dihitung dari harga jual dikalikan volume produksi. Kenaikan harga komoditas biasanya menjadi windfall bagi penerimaan negara, dan sebagian kembali ke daerah lewat dana bagi hasil.
Tapi biaya energi yang ikut melonjak memaksa sebagian tambang kecil memangkas atau menghentikan produksi. Volume yang turun menggerogoti royalti, meski harga satuan naik tinggi. Bagi Kaltim, ini berarti penerimaan daerah yang tidak setinggi harapan.
Kendaraan, Bukan Pendapatan
Pemerintah tidak tinggal diam. QR Code MyPertamina sudah berjalan sejak 2022, dan per akhir 2024 sekitar 95 persen pengguna pertalite terdaftar. Per 1 April 2026 pembatasan diperketat, pertalite maksimal 50 liter per hari dan hanya mobil di bawah 1.400 cc yang boleh mengisi. Kuota 2026 juga dipangkas.
Persoalannya, skema itu menyaring kendaraan, bukan pendapatan. Ambang 1.400 cc tetap longgar karena banyak mobil kelas menengah-atas masih di bawah batas itu.
Pemilik mobil pribadi di kompleks elite membeli pertalite dengan harga sama dengan pengemudi ojek online yang motornya sederhana. Selama subsidi diberikan melalui harga BBM dan bukan langsung kepada orangnya, ia akan selalu mengalir lebih deras kepada yang konsumsi BBM-nya besar.
Pilihan yang Tidak Populer tetapi Realistis
Pertama, pemerintah perlu jujur bahwa asumsi ICP sudah terlampaui jauh. Realokasi belanja lebih disiplin daripada membiarkan defisit menganga. Kedua, filter subsidi harus bergeser dari kendaraan ke manusia, dan basis datanya sudah tersedia dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
Reformasi 2015 membuktikan langkah itu bisa membuka ruang fiskal besar, sekitar Rp 194 triliun dialihkan ke infrastruktur dan perlindungan sosial. Sekarang situasinya terbalik, dan itu yang membuat reformasi makin mendesak.
Ketiga, kalau BBM subsidi harus naik, sebaiknya bertahap dan disertai bantuan langsung tunai (BLT) langsung cair. September 2022 membuktikan itu bisa dilakukan, ketika Rp 150 ribu per bulan selama empat bulan untuk 20,65 juta keluarga mampu meredam gejolak sosial.
Dari Balikpapan, saya belajar hal sederhana. Api kilang terlihat tenang dari jauh, padahal di bawah sana ada sesuatu yang terus terbakar. APBN kita mirip begitu. Subsidi mengalir tenang, publik tidak merasa. Tapi sesuatu sedang terbakar pelan, dan tagihannya akan datang. (rd)
Editor : Romdani.