Oleh:
Ali Kusno
Ahli Bahasa Kepakaran Linguistik Forensik
BAYANGKAN Anda sedang duduk santai di teras rumah. Tiba-tiba, seseorang datang dengan wajah kaku. Ia menyodorkan selembar kertas kusam yang terlihat sangat tua. Orang itu mengklaim bahwa tanah yang Anda tempati adalah miliknya. Dasarnya? Sebuah surat hibah atau segel tahun 1960. Anda tertegun melihat stempel kuno yang tampak berwibawa di sana.
Sebelum Anda panik, orang tersebut menawarkan ‘jalan damai’. Ia meminta sejumlah uang kompensasi agar masalah ini tidak dibawa ke pengadilan. Jangan terburu-buru takut. Apalagi langsung membayar.
Besar kemungkinan, Anda sedang berhadapan dengan ‘Surat Melompat Waktu’. Ini adalah produk rekayasa canggih dari bengkel mafia tanah. Mereka kini ‘mulai bermain’ ke kawasan penyangga hingga jantung Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sejak IKN diputuskan pindah ke Kalimantan Timur, tanah di Bumi Etam berubah menjadi ‘emas’. Nilai ekonominya melonjak tajam melampaui logika pasar. Namun, di balik optimisme pembangunan ini, ada bahaya laten yang mengintai.
Data lapangan menunjukkan pola yang sangat mengkhawatirkan. Kasus sengketa lahan paling banyak terkonsentrasi di Balikpapan sebagai gerbang utama. Kini, pola itu secara sistematis merembet ke Penajam Paser Utara (PPU) hingga titik nol IKN.
Para pemain tidak menggunakan premanisme fisik secara kasar. Mereka bermain cantik dengan manipulasi administrasi yang sangat rapi. Mereka menyasar pemilik lahan yang tidak paham hukum. Tujuannya satu: memeras keuntungan melalui klaim fiktif.
ANATOMI REKAYASA DAN PARADOKS LINGUISTIK
Dalam perspektif linguistik forensik, bahasa merupakan sidik jari yang jujur. Bahasa tidak bisa berbohong. Melalui analisis mendalam, patut diduga adanya fenomena ‘produk bengkel’ pada berbagai dokumen sengketa.
Ada kemiripan pola bahasa. Ada sidik bahasa. Meski dokumen seolah dibuat dengan tahun berbeda, objek berbeda, dan pemilik berbeda, pola produksi yang identik ini memicu dugaan kuat. Patut diduga keberadaan kelompok tertentu yang memproduksi dokumen-dokumen fiktif itu. Dugaan kuat adanya aktor intelektual. Mereka mempelajari kelemahan verifikasi dan pengarsipan masa lalu untuk menciptakan bukti palsu.
Tentu saja, saya tidak bisa membeberkan detail instrumen pembuktian ini. Bukan karena pelit ilmu. Ini demi menjaga strategi penegakan hukum. Jika teknik ini dibuka lebar, mafia tanah justru akan mendapatkan ‘bimbingan teknis’ gratis.
Mereka akan tahu bagian mana yang harus mereka ‘perbaiki’. Biarlah detail teknis itu tetap menjadi misteri di meja pemeriksaan. Biarkan para pelaku berkeringat dingin saat dokumen mereka mulai diuji di bawah mikroskop linguistik.
JEBAKAN ‘TERLALU SEMPURNA’
Kelemahan psikologis pemalsu biasanya terletak pada keinginan untuk tampil ‘terlalu sempurna’ (over-precision). Dokumen asli era 1960-an umumnya memiliki karakter bahasa yang lugu. Bahasanya bersahaja dan terbatas sesuai konteks zaman itu.
Sebaliknya, dokumen rekayasa sering terjebak menggunakan istilah hukum canggih masa kini. Mereka ingin terlihat sangat legal. Namun, penggunaan nomenklatur jabatan modern dalam dokumen lama salah satu bentuk ‘bunuh diri’ administratif.
Misalnya, penggunaan sebutan unit kerja yang baru lahir pasca-reformasi pada dokumen bertahun 1965. Ini bentuk anomali sejarah yang fatal. Logika sains tidak bisa dikompromi oleh kertas yang dibuat terlihat kusam.
Inilah yang saya namakan ‘Surat Melompat Waktu’. Bagaimana mungkin meterai nominal 6.000 muncul pada naskah era 1960-an? Bagaimana mungkin teknologi cetak digital dengan spasi proporsional muncul pada naskah yang seharusnya menggunakan mesin tik manual?
Bahkan, rekayasa ini mencatut nama besar Kesultanan Kutai Kartanegara. Muncul dokumen ‘aspal’ (asli tapi palsu) yang diklaim sebagai hibah kesultanan. Namun, secara linguistik, ejaannya sangat modern. Ini menghina logika sejarah dan sains bahasa secara kasat mata.
Bahaya terbesar muncul ketika gurita mafia tanah menyasar masyarakat awam. Ketidaktahuan warga akan perbedaan kebenaran formil dan materiil menjadi celah subur. Mafia ini bekerja dengan cara meneror secara administratif.
Setelah meluncurkan gugatan, mereka akan menawarkan ‘damai’. Mereka menakut-nakuti pemilik lahan bahwa proses hukum akan memakan waktu bertahun-tahun. Mereka menyebut biaya pengadilan sangat mahal.
Lalu, mereka menawarkan solusi: bayar sejumlah uang agar klaim mereka dicabut. Ini bukan sengketa lahan biasa. Ini modus ‘perampokan legal’. Bentuk pemerasan menggunakan dokumen fiktif sebagai senjata.
Masyarakat yang ketakutan sering kali memilih membayar. Padahal, secara materiil, posisi hukum mereka sangat kuat. Kita tidak boleh membiarkan praktik premanisme berbaju administrasi ini terus berlanjut di Bumi Etam.
BENTENG HUKUM DAN STANDAR GANDA PEMBUKTIAN
Lembaga hukum seperti Pengadilan dan Notaris harus berhati-hati agar tidak menjadi sekadar ‘pembaca kertas’. Pengadilan jangan sampai menjadi alat legalisasi dokumen palsu. Hakim tidak boleh hanya melihat kulit luar sebuah dokumen secara prosedural.
Begitu pula dengan Notaris. Publik harus diedukasi bahwa cap ‘Sesuai dengan Aslinya’ hanyalah kebenaran formil. Notaris hanya menyatakan bahwa fotokopi sesuai dengan fisik kertas yang ditunjukkan. Notaris tidak menjamin keabsahan isi dokumennya.
Untuk itu, perlu didorong standar pembuktian ganda dalam sengketa tanah lama. Pertama, Uji Linguistik Forensik untuk aspek bahasa. Kedua, Uji Laboratorium Forensik untuk fisik kertas dan tinta.
Sinergi ini akan memutus rantai dokumen fiktif secara absolut. Laboratorium forensik bisa mendeteksi kandungan kimia tinta dan serat kertas. Jika kertas diproduksi tahun 1990, tetapi dokumen bertanggal 1960, ya selesai sudah kebohongan itu.
INVESTASI KEDAULATAN BAHASA DAN MASA DEPAN HUKUM
Saatnya kita juga harus bicara tentang ketaatan pada kaidah bahasa Indonesia. Ini bukan sekadar urusan estetika atau tata bahasa. Ini adalah amanat UU Nomor 24 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019.
Lembaga pemerintah saat ini memikul beban sejarah yang berat. Dokumen yang disusun sembarangan hari ini akan menjadi celah sengketa bagi anak cucu kita 100 tahun lagi. Ketaatan pada EYD Edisi V adalah investasi kepastian hukum.
Ahli bahasa pada masa depan akan melakukan ‘sidik bahasa’ pada dokumen kita hari ini. Jika birokrasi kita ceroboh, kita sebenarnya sedang mewariskan bom waktu bagi generasi mendatang. Kedaulatan bahasa adalah kedaulatan hukum.
Selain itu, digitalisasi arsip sangat mendesak. Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur perlu segera melakukan digitalisasi arsip naskah dinas era lampau. Arsip-arsip sejarah ini akan menjadi ‘perpustakaan sidik jari’ pembanding.
Dengan adanya data pembanding, klaim-klaim fiktif dari ‘bengkel’ mafia tanah bisa segera dipatahkan. Kita butuh benteng pertahanan administrasi yang kuat untuk mengimbangi kecepatan rekayasa mereka.
Lahan di Kalimantan Timur merupakan masa depan bangsa. Ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum tidak boleh menjadi alasan bagi mafia untuk berpesta di atas tanah leluhur. Kita harus melindungi masyarakat awam dari intimidasi ‘surat aspal’.
Negara harus hadir untuk memastikan tidak ada rakyat yang diperas akibat modus damai yang palsu. Tidak ada kejahatan yang sempurna selama kita menggunakan perangkat keilmuan yang tepat. Sinergi dan elaborasi antara linguistik forensik dan laboratorium forensik menjadi salah satu kunci. Jangan biarkan selembar kertas hasil rekayasa merampas hak milik sah rakyat kita. Yuk, waspada! (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan