Oleh:
Dyan Indriwati Thamrin
Pemerhati Masalah Sosial dan Politik
KALTIMPOST.ID-Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal menegaskan judi online (judol) sudah bergeser dari isu akhlak menjadi masalah besar yang menggoyang keuangan keluarga, mengganggu kondisi psikis warga, hingga mengancam keamanan siber daerah.
Pernyataan itu dilontarkan saat beliau menjadi pemateri di Seminar Literasi dan Inklusi Keuangan Digital bertema “Generasi Cerdas: Berdaya Tanpa Judi Online dan Pinjaman Ilegal” yang diadakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim dan Kaltara di Gedung B OJK Kaltim-Kaltara, Jumat (29/5).
Faisal membeberkan kondisi judol di Tanah Air masih sangat memprihatinkan. Laporan gabungan PPATK, Komdigi, dan OJK menyebut omzet judol 2024 menembus Rp 359,8 triliun dengan pengguna aktif sekitar 8,8 juta orang.
Fakta pahitnya, 71,6 persen pemain justru berasal dari kelompok berpendapatan di bawah Rp 5 juta per bulan. Sebagian besar dari mereka juga terlilit pinjaman dari aplikasi ilegal.
“Itu bukti judol membidik warga yang paling lemah secara ekonomi. Dijanjikan untung cepat, kenyataannya uang ludes, utang menumpuk, sampai muncul masalah sosial dan kejiwaan,” tegas Faisal.
Tingginya penetrasi internet di Kaltim jadi pekerjaan rumah (PR) tambahan. Survei APJII 2024 mencatat 80,63 persen penetrasi internet pada warga Kaltim. Data Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan menyebut angkanya 84,44 persen, termasuk tertinggi se-Indonesia.
Kemudahan akses itu jadi pedang bermata dua. Masyarakat gampang dapat manfaat digital, tapi juga rawan terpapar konten ilegal akibat lemahnya literasi.
Tidak cuma warga yang jadi target. Website pemerintah juga diserang. Hingga Agustus 2024, Diskominfo Kaltim mencatat 236 kasus pembobolan situs pemerintah daerah yang disisipi konten judol. Itu bukti bandar terus cari celah di dunia maya.
“Lebih dari 80 persen warga Kaltim melek internet. Itu berkah untuk pembangunan, tapi bisa jadi bumerang kalau masyarakat enggak bisa menyaring informasi dan mengenali bahaya digital seperti judol,” jelasnya.
Untuk menahan laju judol, Pemprov Kaltim lewat Diskominfo sudah bergerak. Mereka memperkuat pengamanan siber, koordinasi pemblokiran situs, memasifkan literasi digital, dan menggandeng OJK, Bank Indonesia, Polda Kaltim, dan berbagai pihak lewat Satgas PASTI.
Edukasi anti-judol juga digencarkan ke sekolah, kampus, sampai komunitas agar kesadaran tumbuh sejak dini.
Faisal menutup dengan menekankan bahwa memberantas judol tidak bisa jalan sendiri. Sebagai daerah penyangga IKN, Kaltim harus jadi teladan dalam membangun ekosistem digital yang bersih, aman, dan produktif.
“Judol bukan masalah personal. Ini ancaman kita semua yang harus dilawan bareng-bareng. Tugas kita mencetak generasi yang paham digital, kuat ekonominya, dan berani menolak judol,” ucapnya. (Portal Kaltim).
Data itu bukan sekadar angka. Itu telah menjadi sinyal menakutkan. Judol dan pinjol bukan lagi sebatas permainan berhadiah. Keduanya telah menjelma menjadi lingkaran setan ekonomi yang sengaja diciptakan.
Seseorang terjebak pinjol karena kebutuhan mendesak. Ketika tak mampu bayar, ia lari ke judol dengan mimpi “balik modal”. Kalah lagi, utang numpuk, keluarga berantakan.
Negara telah berupaya memblokir situs dan menangkap bandar, tapi korban baru terus bermunculan. Artinya, penanganan masih belum menyentuh akar persoalan.
Kondisi ekonomi rakyat yang rapuh dan kebiasaan bergaya hidup instan memberi sumbangsih signifikan pada lakunya pinjol dan judol. Banyak kepala keluarga, pendapatannya pas-pasan di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik.
Di sisi lain, iklan judol-pinjol 24 jam seliweran menggoda di telepon seluler. “Cukup Rp 10 ribu bisa jadi jutawan”. “Dana cair 5 menit tanpa jaminan”. Logika sehat kalah oleh tekanan ekonomi dan iming-iming jalan pintas.
Memblokir situs dan menangkap bandar memang harus, tetapi ibarat pohon, itu baru memotong daunnya. Selama akarnya tidak dicabut, daun baru akan terus tumbuh.
Kian sulitnya mencari pekerjaan, upah/gaji tak layak tetap ada, dan harga keperluan pokok tak kunjung stabil, selama itu pula masyarakat akan terus kesulitan mencukupi kebutuhan pokoknya. Walhasil, masyarakat akan terus mencari "jalan pintas" untuk bertahan.
Apalagi literasi digital generasi masih kurang. Anak-anak dan remaja kita melek gadget, tapi belum tentu melek dampaknya. Literasi digital tidak hanya soal “cara pakai aplikasi”, tapi juga “cara menolak jerat”.
Kurikulum pendidikan pun belum tegas-tegas menekankan, harta yang berkah itu didapat lewat kerja keras dan sabar, bukan dari klik dan utang.
Setelah negara memblokir situs, mesti dilanjutkan dengan memastikan ekosistem digital yang sehat. Dan yang paling penting, menutup celah riba dan judi. Karena selama riba dan judi masih dianggap “bisnis biasa”, selama itu pula pintu maksiat akan terus terbuka.
Di titik inilah nilai-nilai agama kita berbicara. Islam, sebagai agama mayoritas di negeri ini, jelas mengharamkan judi dan riba. Bukan karena mempersulit, tapi karena ingin melindungi manusia.
Melindungi manusia dari hal-hal yang dikira baik-baik saja padahal mengakibatkan dampak merusak diri sendiri dan sekitarnya.
Cukup lah belajar dari sejarah peradaban Islam, bahkan mendapat pengakuan dari tokoh/sejarawan Barat, bagaimana kesejahteraan melingkupi warga negara, muslim maupun nonmuslim kala itu, bahkan sampai dinyatakan, tidak ada satu pun peradaban yang mampu menyamainya setelahnya.
Sudah saatnya kita tidak lagi mencukupkan diri dengan solusi parsial. Melawan judol-pinjol perlu keberanian mencabut akarnya, bukan hanya memangkas daunnya.
Jangan sampai 10 tahun mendatang kita akan masih menulis opini yang sama, dengan angka korban yang lebih besar. Generasi kita berhak mendapat masa depan yang bersih dari jerat. Dan itu dimulai dari keberanian kita memilih jalan yang benar, hari ini juga. (rd)
Editor : Romdani.