Catatan Tonny Hartono SKM MAP, Kabid Teknologi Sumber Daya Industri DKUMKMP Balikpapan
KALTIMPOST.ID - Di tengah gejolak dunia yang semakin sulit diprediksi, satu hal yang pasti dirasakan langsung oleh masyarakat. Bukanlah perang, diplomasi atau perundingan internasional, melainkan harga kebutuhan pokok di pasar.
Ketika konflik terjadi di Timur Tengah, ketika harga minyak dunia naik akibat ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat, dampaknya cepat atau lambat akan sampai ke dapur masyarakat Indonesia. Ongkos transportasi naik, biaya distribusi meningkat, harga pangan terdorong naik dan daya beli masyarakat mulai tertekan.
Bagi sebagian orang, konflik tersebut mungkin terasa jauh. Namun bagi ibu rumah tangga yang berbelanja di pasar, bagi pedagang kecil yang harus membeli bahan baku atau bagi pekerja yang penghasilannya tetap sementara harga kebutuhan meningkat, dampaknya terasa sangat nyata.
Baca Juga: Bahlil Pastikan Harga Pertalite dan LPG 3 Kg Tidak Naik Meski Harga Minyak Dunia Bergejolak
Karena itulah, menjaga stabilitas ekonomi daerah sesungguhnya bukan hanya persoalan angka dan statistik. Ini adalah persoalan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan daerah.
KETAHANAN BANGSA DIMULAI DARI PERUT RAKYAT
Psikolog terkenal, Abraham Maslow, menjelaskan bahwa kebutuhan paling dasar manusia adalah kebutuhan fisiologis, yaitu makan, minum, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Sebelum seseorang memikirkan pendidikan, prestasi, politik, bahkan nasionalisme, yang pertama kali dipikirkan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan keluarganya.
Artinya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, urusan perut rakyat adalah urusan yang paling utama. Tidak ada stabilitas yang dapat bertahan lama apabila masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya. Tidak ada ketahanan daerah yang kokoh apabila daya beli masyarakat terus menurun. Dan tidak ada ketahanan nasional yang kuat apabila ekonomi rakyat rapuh.
Baca Juga: BGN Evaluasi Insentif Dapur MBG, Tak Lagi Rp 6 Juta per Hari untuk Semua SPPG
Sejarah Indonesia telah membuktikannya. Krisis ekonomi tahun 1998 bukan hanya menyebabkan kesulitan ekonomi, tetapi juga memicu gejolak sosial dan politik yang berdampak luas terhadap kehidupan bangsa. Pelajaran tersebut tetap relevan hingga hari ini: ketika ekonomi terganggu, stabilitas sosial ikut terancam.
BALIKPAPAN DAN TANTANGAN DI ERA IKN
Sebagai kota jasa, perdagangan, industri, dan gerbang utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan memiliki peluang besar untuk tumbuh. Namun, kota ini masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah sehingga rentan terhadap kenaikan biaya transportasi, harga BBM, dan gangguan distribusi akibat cuaca maupun kondisi geopolitik dunia yang dapat memicu inflasi.
Selain itu, perkembangan media sosial juga menghadirkan tantangan baru. Penyebaran hoaks terkait kelangkaan BBM, LPG, beras, dan kebutuhan pokok lainnya dapat memicu kepanikan masyarakat serta mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, penguatan ketahanan ekonomi dan literasi masyarakat menjadi penting untuk menjaga stabilitas Balikpapan di era IKN.
Dalam kondisi seperti inilah pengendalian inflasi menjadi sangat penting. Inflasi bukan sekadar istilah ekonomi yang sering muncul dalam laporan pemerintah. Inflasi adalah ukuran yang menentukan apakah masyarakat masih mampu membeli kebutuhan hidupnya dengan harga yang wajar.
Baca Juga: Harga Cabai, Beras dan Minyak Goreng Naik, Inflasi Balikpapan Capai 2,75 Persen
Ketika harga kebutuhan pokok stabil, masyarakat merasa lebih tenang. Dunia usaha memiliki kepastian. Aktivitas perdagangan berjalan lancar. Sebaliknya, ketika inflasi tidak terkendali, daya beli menurun dan keresahan sosial mulai muncul.
Oleh karena itu, berbagai langkah pengendalian inflasi seperti operasi pasar murah, pengawasan distribusi barang, penguatan stok pangan, serta edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan secara konsisten. Menjaga inflasi sesungguhnya adalah menjaga rasa aman masyarakat.
UMKM: BENTENG EKONOMI RAKYAT
Namun menjaga harga tetap stabil saja tidak cukup. Masyarakat juga harus memiliki sumber penghasilan yang kuat. Di sinilah peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sangat penting. UMKM bukan sekadar pelaku usaha kecil. UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat.
Dari warung kecil di lingkungan perumahan, usaha kuliner rumahan, industri kreatif, kerajinan tangan, hingga usaha jasa, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah.
Baca Juga: Bukan Beras atau Cabai, Ini Penyebab Utama Inflasi Balikpapan Melonjak pada Mei 2026
Pengalaman berbagai krisis menunjukkan bahwa UMKM merupakan sektor yang paling tangguh bertahan menghadapi tekanan ekonomi. Karena itu, di era pembangunan IKN, UMKM Balikpapan harus menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar penonton.
Pemerintah perlu terus memperkuat pelatihan usaha, legalitas usaha, sertifikasi halal, digitalisasi pemasaran, akses permodalan, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk lokal. Ketika UMKM tumbuh, masyarakat memiliki pekerjaan. Ketika masyarakat memiliki pekerjaan, kesejahteraan meningkat. Dan ketika kesejahteraan meningkat, stabilitas daerah akan semakin kuat.
MENJAGA STABILITAS DAERAH MELALUI EKONOMI
Sering kali konflik sosial, kriminalitas, hingga berbagai gangguan keamanan berakar dari persoalan ekonomi. Ketika kesempatan ekonomi terbuka dan kesejahteraan meningkat, maka potensi konflik dapat ditekan. Karena itu, pengendalian inflasi dan penguatan UMKM sesungguhnya adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
Inflasi yang terkendali menjaga daya beli masyarakat. UMKM yang kuat meningkatkan pendapatan masyarakat. Keduanya membentuk ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi menciptakan stabilitas daerah. Dan stabilitas daerah memperkuat ketahanan nasional.
Dalam konteks ini, peran Pemerintah Kota Balikpapan menjadi sangat strategis. Tidak hanya perangkat daerah yang bergerak di bidang ekonomi, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan, termasuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dunia usaha, tokoh masyarakat, hingga masyarakat itu sendiri. Karena menjaga ekonomi bukan hanya tugas pemerintah. Menjaga ekonomi adalah tanggung jawab bersama.
Baca Juga: Kadin Balikpapan Minta Pelaku Usaha Tak Panik Hadapi Tarif PPh Badan 22 Persen
Ketika berbicara tentang ekonomi, sebagian besar masyarakat akan langsung berpikir tentang Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian atau Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Namun sesungguhnya, menjaga stabilitas ekonomi daerah bukan hanya tugas perangkat daerah yang menangani ekonomi secara langsung.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) juga memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi melalui pendekatan stabilitas sosial, deteksi dini, dan penguatan persatuan masyarakat. Mengapa demikian? Karena persoalan ekonomi sering kali tidak berhenti pada masalah harga atau pendapatan semata.
Kenaikan harga kebutuhan pokok, menurunnya daya beli, meningkatnya pengangguran, hingga penyebaran hoaks ekonomi dapat berkembang menjadi keresahan sosial, konflik masyarakat, bahkan gangguan keamanan daerah.
Di sinilah Kesbangpol berperan sebagai "sistem peringatan dini" pemerintah daerah. Melalui pemantauan kondisi sosial masyarakat, Kesbangpol dapat mengidentifikasi potensi gejolak akibat tekanan ekonomi sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Baca Juga: IHSG Terpuruk dan Dolar Menguat, Kadin Balikpapan Wanti-Wanti Ancaman Besar bagi Lapangan Kerja
Sebagai contoh, ketika terjadi kenaikan harga pangan atau BBM, Kesbangpol dapat memetakan wilayah yang rentan terdampak, memonitor potensi keresahan masyarakat, serta memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah antisipatif.
Selain itu, di era media sosial saat ini, ancaman terhadap stabilitas ekonomi tidak hanya berasal dari kondisi ekonomi itu sendiri, tetapi juga dari penyebaran informasi yang tidak benar. Hoaks mengenai kelangkaan BBM, LPG, beras, atau kebutuhan pokok lainnya dapat memicu kepanikan masyarakat dan mengganggu kondisi pasar.
Melalui edukasi, literasi digital, dan kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, Kesbangpol turut berperan menjaga kepercayaan publik dan mencegah berkembangnya disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Peran strategis lainnya adalah memperkuat persatuan dan kerukunan masyarakat.
Tekanan ekonomi sering menjadi pemicu munculnya konflik sosial, terutama di daerah yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya. Karena itu, Kesbangpol terus mendorong semangat kebangsaan, toleransi, dan gotong royong agar pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa menimbulkan kesenjangan maupun gesekan sosial.
Dalam menjalankan tugas tersebut, Kesbangpol didukung oleh berbagai forum strategis masyarakat seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FPK berperan memperkuat kerja sama dan jejaring ekonomi lintas suku dan budaya.
Baca Juga: Swiss-Belhotel Hadirkan Nobar Piala Dunia 2026, Tawarkan Suasana Meriah bagi Pecinta Sepak Bola
FKDM membantu pemerintah mendeteksi secara dini gejolak harga, potensi penimbunan barang, serta keresahan masyarakat di tingkat akar rumput. Sementara FKUB mendorong penguatan ekonomi umat, perilaku belanja yang bijak, serta kampanye penggunaan produk lokal melalui pendekatan keagamaan.
Pada akhirnya, Kesbangpol memang bukan instansi yang mengatur harga pasar atau membina UMKM secara langsung. Namun Kesbangpol memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung dalam suasana yang aman, harmonis, dan kondusif.
Jika Dinas Perdagangan menjaga ketersediaan barang, DKUMKMP memperkuat UMKM, dan TPID mengendalikan inflasi, maka Kesbangpol menjaga stabilitas sosial masyarakat agar seluruh upaya tersebut dapat berjalan dengan baik.
Karena sesungguhnya, ekonomi yang kuat menciptakan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang sejahtera menciptakan daerah yang aman, dan daerah yang aman menjadi fondasi bagi ketahanan nasional yang kuat.
Baca Juga: PDIP Kritik Nota Keuangan APBD 2025 Kaltim: Pendapatan Turun, Tata Kelola Dinilai Lemah
MENJAGA BALIKPAPAN, MENJAGA INDONESIA
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Balikpapan memiliki modal besar untuk terus tumbuh dan berkembang. Modal tersebut bukan hanya pelabuhan, bandara, kilang minyak, atau kedekatannya dengan IKN. Modal terbesar Balikpapan adalah masyarakatnya yang rukun, produktif, dan memiliki semangat gotong royong.
Oleh karena itu, menjaga ketahanan ekonomi harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah menjaga stabilitas harga dan iklim usaha. Dunia usaha meningkatkan produktivitas dan daya saing. Masyarakat mendukung dengan mencintai serta menggunakan produk lokal.
Karena sesungguhnya, membangun ketahanan nasional tidak selalu dimulai dari hal-hal besar. Ketahanan nasional dapat dimulai dari pasar yang stabil, warung yang ramai, UMKM yang berkembang, dan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dengan layak. Sebab ketahanan daerah adalah fondasi ketahanan nasional, dan ketahanan ekonomi adalah fondasi utama ketahanan daerah.
Balikpapan ku bangun, ku jaga, ku bela. Ku bangun ekonominya, ku jaga inflasinya, ku bela UMKM-nya. Karena ekonomi yang kuat melahirkan masyarakat yang sejahtera, daerah yang aman, dan Indonesia yang tangguh. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo