Oleh:
Margono Hadi Sutanto
Staf Ahli Bupati PPU Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
KALTIMPOST.ID-Pergantian kepala Badan Gizi Nasional (BGN) membuka harapan baru bagi perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis (MBG).
Hal tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang selama ini menuai banyak sorotan, mulai dari efektivitas pengelolaan, kualitas pengawasan, hingga efisiensi anggaran.
Tantangan terbesar yang dihadapi kepemimpinan baru adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas gizi para penerima manfaat.
Dalam konteks inilah langkah-langkah penghematan dan reformasi tata kelola menjadi kebutuhan penting yang harus segera dilakukan.
Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan sesegera mungkin. Tidak menutup kemungkinan terdapat SPPG yang kualitas pekerjaannya bisa dianggap memenuhi standar, bahkan mungkin melampaui ekspektasi.
Saya pribadi menemui pada daerah tempat saya berdomisili, terdapat SPPG yang menurut saya bisa dikategorikan melampaui harapan, baik dari kualitas hasil pekerjaan, maupun kreatifitas dan inovasi yang dilakukan demi memberikan kepuasan bagi penerima layanan, dalam hal ini siswa sekolah.
Saya melihat pengantar makanan rela mengenakan kostum super hero, hal sepele namun menunjukkan keseriusan dalam menjadikan program MBG bukan hanya sekedar pemberian makanan, tetapi menjadi hal yang menyenangkan bagi anak-anak sebagai penerima layanan.
Tentu hal tersebut harus dipertahankan, bahkan jika perlu dijadikan role model bagi SPPG lain. Namun bagi SPPG yang terlalu banyak masalah, opsi pemberian sanksi sampai pemutusan kontrak bisa sesegera mungkin dilakukan, demi efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan.
Kritik terhadap model dapur MBG tidak hanya masalah biaya. Konsep model produksi terpusat yang selama ini dilakukan, dalam banyak aspek menyerupai sistem penyediaan makanan ala barak militer, di mana makanan diproduksi secara massal di satu tempat, kemudian didistribusikan kepada penerima manfaat dalam jumlah besar melalui mekanisme yang terpusat dan hierarkis.
Keberadaan dapur-dapur dengan model seperti itu memerlukan biaya investasi, operasional, distribusi, hingga birokrasi yang tidak sedikit. Semakin panjang rantai pengelolaan, semakin besar pula potensi pemborosan dapat terjadi.
Pendekatan seperti ini mungkin efektif untuk kebutuhan logistik tertentu, tetapi belum tentu menjadi pilihan terbaik untuk program sosial berskala nasional yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal.
Berdasar hal tersebut, pemerintah perlu membuka ruang bagi model penyelenggaraan yang lebih fleksibel dan berbasis pemberdayaan.
Salah satu opsi yang dapat dikembangkan adalah pelibatan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi. Kantin telah memiliki fasilitas dasar, mengenal kebutuhan peserta didik, serta berada dalam lingkungan yang relatif mudah diawasi.
Dibandingkan membangun dapur baru, optimalisasi kantin sekolah berpotensi menghasilkan penghematan yang signifikan.
Cukup dengan melakukan standarisasi produksi hingga penetapan standar prosedur yang mudah dilaksanakan dan diaplikasikan.
Selain kantin, pemanfaatan dapur sekolah yang telah tersedia, terutama di sekolah kejuruan, pesantren, sekolah berasrama, maupun sekolah yang memiliki fasilitas praktik tata boga. Praktik seperti ini dapat mengurangi kebutuhan pembangunan fasilitas baru.
Manfaat ikutan yang bisa didapat adalah, program MBG bisa diintegrasikan dengan proses pendidikan. Pada tataran tertentu dan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan pangan, keselamatan kerja, serta usia peserta didik, sebagian proses produksi hingga penyajian makanan dapat melibatkan siswa sebagai bagian dari pembelajaran keterampilan hidup dasar (basic life skills).
Dari praktik tersebut, siswa dapat belajar mengenai perencanaan menu sehat, pengelolaan bahan makanan, kebersihan dan sanitasi, kerja sama tim, disiplin, tanggung jawab, serta etika makan atau manner.
Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi program distribusi makanan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran yang membentuk karakter, kemandirian, dan cara hidup sehat.
Pilihan lain yang tidak kalah menarik adalah pelibatan paguyuban wali murid, kelompok perempuan, koperasi sekolah, maupun usaha mikro setempat sebagai penyedia makanan.
Skema ini memungkinkan manfaat ekonomi yang ditimbulkan dapat menyebar lebih luas ke masyarakat. Uang tidak berhenti pada kontraktor atau pengelola dapur tertentu, tetapi mengalir kepada petani, nelayan, peternak, pedagang pasar, UMKM pangan, serta kelompok usaha lokal lainnya.
Dengan pendekatan tersebut, rantai pasok menjadi lebih pendek dan efisien. Bahan pangan dapat dipasok dari wilayah sekitar sekolah sehingga biaya distribusi berkurang dan ekonomi lokal memperoleh manfaat langsung. Pada akhirnya program MBG juga akan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam kondisi tertentu, pemerintah bisa mempertimbangkan model tanpa dapur sentral sama sekali. Pengalaman selama Ramadan menunjukkan bahwa telah terjadi praktik pemberian dukungan dalam bentuk bahan pangan yang diolah oleh masing-masing keluarga.
Pengampu urusan bisa menetapkan standar gizi dan jenis bahan yang harus disediakan, sementara proses memasak dilakukan oleh orang tua di rumah.
Model itu tentu tidak cocok diterapkan secara universal, tetapi dapat menjadi alternatif di wilayah tertentu yang secara sosial memadai dan dapat dilakukan pengawasan.
Dalam konteks daerah dengan keterbatasan akses geografis dan infrastruktur, perlu juga dipertimbangkan pelibatan pemerintah daerah melalui mekanisme tugas pembantuan.
Pendekatan itu penting terutama bagi wilayah kepulauan, daerah pegunungan, kawasan perbatasan, maupun wilayah terpencil yang memiliki tantangan logistik berbeda dengan daerah perkotaan.
Pemerintah daerah pada dasarnya lebih memahami kondisi lapangan, pola konsumsi masyarakat, ketersediaan bahan pangan lokal, serta jaringan distribusi yang paling efektif di wilayahnya.
Karena itu, pemberian kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan MBG dapat meningkatkan fleksibilitas sekaligus efisiensi pelaksanaan program.
Melalui skema tugas pembantuan, pemerintah pusat cukup menetapkan standar gizi, indikator kinerja, serta sistem pengawasan nasional, sementara pemerintah daerah diberikan ruang untuk menyesuaikan model pelaksanaan dengan kondisi lokal.
Fleksibilitas semacam ini memungkinkan penggunaan sumber daya yang telah tersedia tanpa harus memaksakan pembangunan infrastruktur baru yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan daerah.
Selain meningkatkan efektivitas layanan, pelibatan pemerintah daerah juga berpotensi mengurangi biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam pelaksanaan program di wilayah terpencil.
Dengan memanfaatkan rantai pasok lokal dan sumber pangan setempat, MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi instrumen pengembangan ekonomi daerah.
Pendekatan itu sejalan dengan semangat desentralisasi yang menempatkan pemerintah daerah sebagai mitra strategis dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih adaptif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Pendekatan yang lebih terdesentralisasi juga memiliki keuntungan dari sisi mitigasi risiko. Ketika produksi makanan dipusatkan pada satu dapur besar, kesalahan pengolahan atau masalah keamanan pangan dapat berdampak pada ribuan penerima manfaat sekaligus.
Sebaliknya, sistem yang tersebar akan membuat risiko lebih mudah dikendalikan dan diawasi karena lingkupnya lebih kecil.
Ke depan, reformasi MBG juga harus memberi perhatian khusus kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Daerah-daerah tersebut memiliki karakteristik geografis, tantangan logistik, serta ketersediaan infrastruktur yang berbeda dengan wilayah perkotaan.
Karena itu, pendekatan yang seragam secara nasional berpotensi tidak efektif. Di wilayah 3T, pelibatan petani lokal, nelayan lokal, koperasi desa, badan usaha milik desa (BUMDes), kelompok perempuan, dan komunitas setempat perlu menjadi prioritas agar program gizi sekaligus menjadi instrumen penguatan ekonomi desa dan pengurangan kemiskinan.
Baca Juga: Polisi Intensif Buru Pelaku Penikaman di Bujangga, Wakapolres Berau Pastikan Segera Ditangkap
Momentum pergantian kepemimpinan BGN seharusnya menjadi kesempatan untuk menata ulang paradigma pelaksanaan MBG.
Ukuran keberhasilan program tidak semestinya ditentukan oleh banyaknya dapur yang dibangun atau besarnya anggaran yang terserap.
Melainkan oleh seberapa efektif program meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dengan biaya yang efisien serta dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Jika kepemimpinan baru mampu menggeser fokus MBG dari pendekatan yang terlalu birokratis dan terpusat menuju model yang lebih partisipatif, berbasis sekolah, dan memberdayakan masyarakat, maka MBG berpotensi menjadi investasi sosial yang jauh lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi bangsa. (rd)
Editor : Romdani.