Oleh:
Bambang Saputra
Dosen dan Peneliti STIE Balikpapan
KALTIMPOST.ID-Pemerintah pusat tidak main-main dalam mendorong pembiayaan UMKM. Dana Rp 200 triliun digelontorkan ke Bank Himbara, bunga KUR dipatok maksimal 5 persen, hingga rencana menjadikan PNM sebagai penyalur tunggal KUR.
Namun, data terbaru Otoritas Jasa Keuangan justru menunjukkan arah sebaliknya: kredit UMKM perbankan nasional mengalami kontraksi sebesar 0,56 persen secara tahunan per Februari 2026.
Paradoks itu juga terlihat jelas di Kaltim, bahkan pola datanya menunjukkan penurunan yang lebih dalam dibandingkan dengan rata-rata nasional.
Kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) pada Juni 2026 menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 61 persen produk domestik bruto (PDB) dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja nasional.
Namun, porsi kredit UMKM terhadap PDB hanya 7–8 persen, jauh di bawah Thailand atau Malaysia yang berada di atas 15 persen.
Finance gap UMKM Indonesia bahkan mencapai 22,85 persen PDB. Artinya, sebagian besar UMKM termasuk di Kaltim, masih beroperasi di luar jangkauan sistem keuangan formal.
Data Laporan Perekonomian Kaltim Bank Indonesia triwulan I 2026 memperkuat gambaran itu. Pertumbuhan kredit UMKM di Kaltim tercatat minus 0,71 persen (yoy), bahkan lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yang minus 0,48 persen (yoy).
Bandingkan dengan kondisi nasional yang justru sudah mencatat pertumbuhan positif 0,16 persen (yoy) setelah sebelumnya sempat terkontraksi.
Baca Juga: Banyak Dikeluhkan Masyarakat, Abdulloh Sebut Macet di Balikpapan Berkah bagi Perekonomian
Perlambatan di Kaltim terutama didorong oleh melemahnya kredit investasi, meski kredit modal kerja justru membaik.
Hal itu mengindikasikan bahwa pelaku UMKM lebih memilih bertahan untuk menjaga operasional ketimbang berekspansi.
Kabar baiknya, dari sisi kualitas, kredit UMKM Kaltim masih relatif sehat. Rasio non-performing loan (NPL) tercatat 3,86 persen. Sedikit naik dari triwulan sebelumnya, tetapi masih di bawah ambang batas 5 persen.
NPL kredit investasi lebih rendah daripada kredit modal kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan produktif jangka panjang mempunyai profil risiko yang lebih terjaga, sementara kredit modal kerja lebih sensitif terhadap dinamika operasional usaha sehari-hari.
Hal yang perlu menjadi perhatian adalah ketimpangan spasial. Penyaluran kredit UMKM di Kaltim masih sangat terkonsentrasi di Balikpapan dan Samarinda yang bersama-sama menguasai 49,68 persen dari total kredit UMKM Kaltim.
Hal itu wajar mengingat kedua kota tersebut menjadi pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan jasa dengan akses layanan perbankan yang jauh lebih luas. Sebaliknya, Mahakam Ulu hanya memiliki pangsa kredit UMKM sebesar 0,69 persen.
Angka tersebut mencerminkan skala usaha dan aktivitas ekonomi yang jauh lebih kecil sekaligus keterbatasan jangkauan layanan keuangan formal di wilayah pedalaman.
Sejalan dengan temuan LPEM secara nasional, persoalan UMKM Kaltim bukan sekadar soal suku bunga. NPL segmen mikro yang tinggi, minimnya legalitas usaha (NIB, laporan keuangan, agunan), serta data debitur yang tersebar di berbagai instansi membuat bank sulit membedakan UMKM yang layak dibiayai dari yang berisiko tinggi.
Akibatnya, bank cenderung konservatif dan kredit lebih banyak mengalir ke usaha yang sudah mapan di kota besar, bukan ke UMKM yang benar-benar membutuhkan di kabupaten dengan basis ekonomi lebih kecil.
Untuk Kaltim, ada tiga langkah relevan yang dapat diambil. Pertama, integrasi data debitur (NIK, NIB, BPJS, transaksi digital) agar penyaluran KUR lebih tepat sasaran ke UMKM yang belum tersentuh bank, terutama di luar wilayah Balikpapan dan Samarinda.
Kedua, perluasan skema pembiayaan berbasis rantai pasok (supply chain financing) yang tidak bergantung pada agunan fisik.
Ketiga, penguatan layanan keuangan digital dan pendampingan di kabupaten dengan pangsa kredit rendah, seperti Mahakam Ulu, agar kesenjangan akses pembiayaan antarwilayah tidak semakin melebar.
Tanpa pembenahan struktural ini, kontraksi kredit UMKM Kaltim berisiko berlanjut, bukan karena kekurangan likuiditas, melainkan karena hambatan mendasar dalam menghubungkan dana yang tersedia dengan pelaku usaha yang membutuhkannya. (rd)
Editor : Romdani.