Oleh:
Delly Akbar Lahay
Penulis, Aktivis dan Praktisi Pendidikan Samarinda
KALTIMPOST.ID-Konon di suatu negeri yang namanya sengaja disamarkan agar tidak ada yang baperan dan atau tersinggung–sebut saja Negeri Antah Berantah–korupsi bukan lagi dianggap penyakit. Ia sudah naik kelas menjadi budaya dan budidaya.
Berurat berakar mendarah daging turun temurun. Bahkan, jika dibuat kurikulum, mungkin sudah masuk mata pelajaran wajib sejak SD: Pengambilan Hak Orang Lain dengan Elegan.
Di negeri itu, korupsi tidak mengenal profesi. Ia begitu sangat demokratis. Semua punya kesempatan yang sama.
Tidak peduli berseragam, berdasi, berjubah, berjas, berkumis, ataupun berkacamata. Semua bisa ikut “Olimpiade kreativitas menguras uang negara.”
Mari kita lihat silabusnya. Bab pertama, jaksa korupsi. Masyarakat dulu percaya jaksa adalah penegak hukum.
Namun di Negeri Antah Berantah, sebagian orang bercanda bahwa ada jaksa yang bukan hanya ahli mencuci berkas, tetapi juga ahli mencuci kasus. Dari perkara yang hitam, bisa menjadi abu-abu.
Dari yang berat, berubah ringan. Kalau mesin cuci hanya punya mode “Quick Wash”, mereka konon punya mode “Quick Clear”.
Lucunya, rakyat sampai bingung. Yang diadili siapa? Yang mengadili siapa? Jangan-jangan ruang sidang sudah berubah menjadi ruang negosiasi dengan pendingin ruangan yang terlalu dingin untuk membekukan hati nurani.
Bab kedua, polisi korupsi. Ada yang bilang perjalanan kasus korupsi kepolisian itu seperti lagu dangdut: dari Sambo sampai Sambalado.
Bedanya, sambalado bikin keringat keluar karena pedas. Sedangkan skandal korupsi membuat rakyat berkeringat karena stres melihat berita yang tak kunjung habis.
Padahal polisi seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Namun ketika oknum justru ikut bermain, masyarakat bingung harus melapor kepada siapa. Rasanya seperti kehilangan sandal di masjid, lalu melapor kepada pencurinya.
Bab ketiga, hakim korupsi. Hakim adalah simbol keadilan. Timbangannya seharusnya lurus. Tetapi ketika ada hakim yang tergoda jabatan dan uang, timbangan itu bukan lagi mencari benar atau salah.
Ia berubah menjadi kalkulator. Dari Paman Usman sampai Paman Gober. Yang satu dikenal sebagai sosok sayang keluarga demi sang ponakan ―Wakil Presiden.
Yang satunya lagi terkenal karena gudang uangnya. Sayangnya, dalam humor rakyat, kadang keduanya bertemu di satu kalimat: ketika jabatan dan uang menjadi lebih berat daripada keadilan.
Di Negeri Antah Berantah, ternyata palu hakim tidak selalu berbunyi “tok”. Kadang yang terdengar justru suara mesin penghitung uang.
Bab keempat, menteri korupsi. Rakyat berharap menteri menjadi teladan. Namun setiap kali ada menteri terseret kasus, kepercayaan publik ikut terseret.
Humor rakyat pun muncul. Dari Yaqut sampai Yakult. Yakult katanya baik untuk pencernaan. Sedangkan kalau pejabat tersandung korupsi, yang sakit justru pencernaan rakyat karena harga kebutuhan pokok terus naik. Begitulah. Minuman probiotik masih lebih konsisten daripada sebagian elite yang sering berbicara soal integritas.
Bab kelima, pengusaha korupsi. Nama Harvey Moeis menjadi bahan pembicaraan nasional dalam perkara timah.
Netizen teramat sangat kreatif. Mereka membuat permainan kata bahwa Harvey kini ter-SANDRA DEWI. Padahal Sandra Dewi tidak sedang diadili dalam perkara tersebut. Namun dunia media sosial memang sering lebih cepat membuat lelucon daripada membuat klarifikasi.
Yang ironis bukan permainannya, melainkan kenyataan bahwa kekayaan luar biasa kadang ternyata memiliki cerita yang tidak sesederhana unggahan media sosial.
Bab keenam, anggota legislatif korupsi. Masih ingat kalimat legendaris “Papa minta saham?”. Kalimat pendek itu berhasil masuk museum humor politik Indonesia. Sampai sekarang, setiap kali ada isu lobi-lobi kekuasaan, rakyat langsung mengingatnya.
Padahal anggota legislatif dipilih untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Sayangnya, dalam lelucon rakyat, yang sering diperjuangkan justru aspirasi rekening pribadi.
Bab ketujuh, kepala daerah korupsi. Ada yang bercanda, dari Etik Suryani tanpa kode etik. Pemimpin daerah seharusnya menjadi contoh integritas.
Namun ketika kepala daerah terseret perkara korupsi, masyarakat hanya bisa menghela napas. Rakyat memilih pemimpin melalui pemilu. Korupsi memilih pemimpin melalui kesempatan.
Bab kedelapan, kepala desa korupsi. Program dana desa awalnya adalah harapan besar. Namun ketika ada oknum yang menyalahgunakannya, rakyat pun membuat satire: dana desa berubah menjadi dana "desah".
Yang seharusnya membangun jalan, malah membangun garasi pribadi. Yang seharusnya memperbaiki irigasi, malah memperlancar arus saldo rekening.
Bab kesembilan, kepala sekolah korupsi. Ironinya sungguh luar biasa. Sekolah mengajarkan kejujuran. Namun ketika ada oknum kepala sekolah menyalahgunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS), muncul humor pahit: dana BOS ternyata singkatan dari “dana untuk bos.”
Murid diminta jujur saat ujian. Guru mengajarkan integritas. Tetapi kalau pemimpinnya sendiri memberi contoh buruk, pendidikan karakter tinggal menjadi tulisan indah di spanduk.
Bab kesepuluh, kepala Badan Gizi Nasional (BGN) korupsi. Program makan bergizi lahir dengan harapan besar.
Namun ketika muncul dugaan penyimpangan, netizen kembali membuat permainan kata: Antara Dadan dan Dandang. Yang satu nama orang. Yang satu alat memasak. Sayangnya, kalau anggaran ikut “matang” sebelum sampai ke rakyat, yang kenyang bukan anak-anak, melainkan para pelaku.
Bab kesebelas, petugas pajak korupsi. Siapa yang bisa lupa dengan Gayus Halomoan Partahanan Tambunan?. Nama yang panjang, tetapi sejarahnya lebih panjang lagi. Rakyat pun membuat satir yang menggemaskan: Gayus Tambunan yang makin tambun.
Setiap kali rakyat membayar pajak, mereka berharap uang itu berubah menjadi jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan publik. Bukan berubah menjadi rekening gendut seseorang.
Lalu muncul pertanyaan sederhana. Kalau jaksa, polisi, hakim, menteri, anggota legislatif, kepala daerah, kepala desa, kepala sekolah, petugas pajak serta pengusaha bisa ikut terlibat korupsi, maka kapan rakyat mau percaya pada Negeri Antah Berantah ini?
Kepercayaan publik bukan dibangun dengan baliho dan slogan. Apalagi dengan video berdurasi tiga puluh detik yang diiringi musik heroik. Kepercayaan dibangun lewat keteladanan. Sayangnya, keteladanan sekarang sering kalah viral dibanding penangkapan.
Ironi berikutnya lebih menyakitkan. Maling ayam dieksekusi, koruptor disayang. Seekor ayam hilang bisa membuat pelaku dipukuli massa hingga kehilangan nyawa sebelum sempat menjelaskan.
Tetapi ketika miliaran rupiah hilang, pelakunya datang ke pengadilan memakai batik mahal, tersenyum kepada kamera, lalu melambaikan tangan seolah sedang menghadiri resepsi pernikahan. Maling ayam mungkin mencuri karena lapar.
Koruptor mencuri ketika perutnya sudah terlalu kenyang. Yang satu mengambil untuk bertahan hidup. Yang satu mengambil karena rakus.
Baca Juga: Diputus NO Praperadilan di PN Kukar, Kuasa Hukum Dua Lansia Layangkan Praperadilan Tahap II
Namun perlakuan masyarakat sering terbalik. Lalu datang kabar lain. Gaji pejabat naik, pajak untuk rakyat ikut naik.
Tidak ada yang salah dengan kenaikan gaji jika memang diikuti peningkatan kinerja dan akuntabilitas. Masalahnya, bersamaan dengan itu rakyat juga merasa beban hidup semakin berat. Harga naik. Biaya naik. Pajak ikut naik. Rakyat bekerja lebih keras.
Negara meminta lebih banyak. Dompet rakyat makin tipis. Pejabat masih sibuk berdebat yang paling peduli pada rakyat.
Di sisi lain, rakyat juga diajak menjalani program kesehatan. Namun sangatlah ironis ketika masyarakat diminta sehat sementara sistem yang mengelolanya masih dipenuhi penyakit.
Akhirnya muncul lelucon: Rakyat dipaksa sehat di negeri yang sedang sakit. Obat untuk kolesterol ada. Obat untuk diabetes ada. Obat untuk hipertensi ada. Tetapi obat untuk korupsi? Sampai sekarang masih sering kehabisan stok.
Lalu ketika kritik datang, selalu ada suara yang mengatakan kurang lebih begini: “Merasa negara suram, lebih baik pindah negara.” Kalimat itu terdengar sederhana. Malah diucapkan oleh kepala negara. Inilah titik nadir kehidupan demokrasi.
Rakyat diusir kepala negara dari negeri sendiri. Bagaimana posisi rakyat? Entitas rakyat di atas presiden. Logika bernegara sering dibenturkan oleh kekuasaan. Kritik bukan berarti benci. Kritik adalah tanda masih ada asa.
Orang yang sangat tak peduli biasanya diam. Yang bicara justru karena masih ingin keadaan jadi lebih baik. Mencintai negara bukan berarti selalu bertepuk tangan. Kadang cinta diwujudkan dengan mengingatkan ketika arah angina mulai melenceng.
Negeri Antah Berantah sebenarnya negeri yang kaya. Alamnya indah. Budayanya luar biasa. Rakyatnya pekerja keras. Yang sering membuat negeri ini tampak miskin bukan sumber dayanya, melainkan integritas sebagian manusianya.
Korupsi memang bisa mencuri uang negara. Tetapi yang lebih mahal dari uang adalah kepercayaan. Dan ketika kepercayaan habis, membangunnya kembali jauh lebih sulit daripada membangun gedung pencakar langit.
Moga suatu hari nanti, humor-humor tentang korupsi ini tidak lagi relevan. Bukan karena rakyat kehilangan selera bercanda.
Melainkan karena tidak ada lagi bahan bercandanya. Saat itulah kita benar-benar bisa tertawa—bukan untuk menertawakan ironi, melainkan karena negeri ini akhirnya berhasil berdamai dengan kejujuran. (rd)
Editor : Romdani.