Oleh:

Bambang Soepriyadi
Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur

Sanggupkah seluruh janji pembangunan dalam program Gratispol dan Jospol benar-benar ditopang oleh kemampuan keuangan daerah? Pertanyaan ini bukan semata persoalan teknis anggaran, melainkan ujian kepemimpinan bagi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan tidak diukur dari banyaknya program yang diumumkan, melainkan dari keberanian menetapkan prioritas, menjaga keberlanjutan fiskal, dan memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketika ruang fiskal masih longgar, hampir semua program tampak dapat dijalankan. Namun kondisi berubah ketika pendapatan daerah mulai tertekan. Penurunan transfer dari pemerintah pusat dan berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) semestinya dibaca sebagai peringatan bahwa kemampuan belanja daerah tidak lagi sekuat sebelumnya.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah tidak bisa lagi berasumsi seluruh janji politik dapat direalisasikan secara bersamaan tanpa konsekuensi. APBD memiliki keterbatasan yang tidak dapat dinegosiasikan. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk satu program berarti mengurangi ruang bagi kebutuhan lain yang sama pentingnya.

Karena itu, seluruh program—baik yang berbentuk layanan gratis, bantuan sosial, insentif, penghargaan, maupun kegiatan seremonial—harus diuji berdasarkan manfaat, urgensi, dan keberlanjutan pendanaannya.

Program sosial memang merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun program yang tidak dirancang secara terukur justru berpotensi menguras kapasitas fiskal daerah. Gratispol dan Jospol semestinya dipandang bukan hanya sebagai janji politik, tetapi juga sebagai komitmen fiskal jangka menengah yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah perlu membuka secara transparan berapa kebutuhan anggaran setiap program setiap tahun, dari mana sumber pembiayaannya, siapa sasaran penerima manfaatnya, bagaimana mekanisme seleksinya, serta indikator keberhasilan yang akan digunakan untuk mengukur dampaknya.

Tanpa peta jalan fiskal yang jelas, publik hanya mengenal nama program, tetapi tidak mengetahui apakah program tersebut benar-benar mampu bertahan ketika pendapatan daerah mengalami penurunan.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah komposisi belanja daerah. Apabila belanja operasi terus mendominasi sementara belanja modal semakin mengecil, pembangunan akan terjebak pada orientasi jangka pendek.

Pemerintah mungkin terlihat aktif melalui berbagai bantuan, kegiatan, dan program populis, tetapi belum tentu sedang membangun fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Padahal Kalimantan Timur membutuhkan investasi yang lebih besar pada infrastruktur produktif, seperti jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, sanitasi, air bersih, konektivitas antardaerah, hingga penguatan ekonomi desa.

Belanja modal yang memadai merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya dapat dirasakan lintas generasi, bukan sekadar memenuhi kebutuhan politik sesaat.

Di sinilah kepemimpinan diuji.

Pemerintah tidak cukup mengatakan bahwa semua program sama pentingnya. Dalam kondisi fiskal yang semakin terbatas, tidak semua program layak memperoleh prioritas yang sama.

Layanan kesehatan dasar, pendidikan bermutu, percepatan penanganan stunting, pengurangan kemiskinan, penyediaan air bersih, sanitasi, serta pembangunan infrastruktur produktif seharusnya menjadi agenda utama. Adapun program yang lebih bersifat apresiatif atau simbolik tetap dapat dijalankan, tetapi harus tunduk pada pengujian yang lebih ketat terhadap kepentingan publik dan kemampuan anggaran daerah.

Rudy Mas'ud dan Seno Aji perlu menunjukkan keberanian politik untuk mengubah daftar janji menjadi strategi pembangunan yang realistis dan berkelanjutan. Kepemimpinan tidak diukur dari kemampuan menjanjikan semuanya, melainkan dari keberanian menentukan mana yang harus didahulukan dan mana yang dapat ditunda.

Kalimantan Timur tidak membutuhkan pemerintahan yang hanya piawai memberi nama pada berbagai program. Yang dibutuhkan adalah pemerintahan yang disiplin mengelola anggaran, terbuka kepada publik, berani menetapkan prioritas, dan mampu membuktikan bahwa setiap rupiah APBD benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah banyaknya janji yang diumumkan, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar sampai kepada warga.

Editor : Muhammad Ridhuan